Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemprov Kaltim berencana untuk menambah lebih banyak Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMK di Kaltim. Hal ini dibahas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, LSP SMK Kaltim bersama DPRD Kaltim.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMK, Hardiana menjelaskan bahwa, pertemuan kali ini bertujuan untuk mempercepat penambahan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMK di Kaltim.

"Memang selama ini sangat terbatas sekali. Dari jumlah 221 SMK yang ada se-Kaltim. Ketersediaan saat ini hanya 12 LSP. Itu komitmen antara pemprov dengan DPRD Kaltim untuk mempercepat pengadaan LSP karena sangat penting," ungkap Hardiana kepada awak media, Senin (7/3/2022).

Pertemuan kali ini memanglah masih awal. Namun ke depannya, ujar Hardiana, akan lebih banyak lagi pertemuan selanjutnya dengan pembahasan lebih detail. Dukungan dari seluruh pihak untuk menambah lebih banyak LSP juga mempengaruhi.

Ditambahkan pula oleh Ketua Forum LSP SMK Kaltim, Nurjaman bahwa saat ini sudah memasuki era sertifikasi. Di mana seseorang bisa diakui kompetensinya yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Kaltim sebagai provinsi yang akan menyambut ibu kota negara (IKN), ujar Nurjaman, tentu harus mempunyai daya saing yang kompetitif.

Baca Juga: Panen Perdana Tambak 4 in 1 Dorong Ketahanan Pangan dan Program Makan Gratis

 

Baca Juga: Jalan Panjang Masyarakat Adat Kaltim Mencari Pengakuan: Mulai Penolakan hingga Ancaman Kekerasan

Baca Juga: Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2024, Begini Jawaban Shin Tae-yong

Baca Juga: BRIDA Jaring Pelajar Potensial untuk Persiapkan Generasi Periset dan Peneliti di Wilayah Kaltim

Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Riset, BRIDA Kaltim Gencar Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan Luar Negeri

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Pj Gubernur Kaltim Soroti Penanganan Kasus Muara Kate, Akan Bangun Komunikasi dengan Polda dan 48 Inspektur Tambang

Baca Juga: Pj Gubernur Kaltim Umumkan Kenaikan UMSK 2025 di 7 Kabupaten/Kota, Kota Bontang Catat Upah Sektoral Tertinggi

Baca Juga: Sudah 30 Hari Kasus Muara Kate Tanpa Kejelasan, Koalisi Masyarakat Sipil Kembali Desak Pj Gubernur Kaltim Bertindak

Baca Juga: Dengar Aspirasi Petani Kaltim, Sarifah Suraidah Janji Perjuangkan Stabilitas Harga Pupuk

Baca Juga: PBB Tetapkan Hari Danau Dunia, Danau Matano Jadi Contoh Sinergitas Konservasi Air

Baca Juga: DJPb dan Pemprov Kaltim Serahkan DIPA dan Buku Alokasi TKD Digital ke Kepala Daerah dan Pimpinan Unit Satuan Kerja

Baca Juga: Tragedi Muara Kate di Paser Belum Usai, Natalius Pigai Justru Soroti Minimnya Peran Media

 

Baca Juga: IESR Dorong Indonesia dan Tiongkok Perkuat Kerja Sama Hijau untuk Percepatan Transisi Energi

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Sebab di daerah Jawa dan Sumatera, sudah banyak siswa SMK yang tersertifikasi. Di Kaltim sangat mungkin untuk bisa bersaing demi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik," ungkap Nurjaman.

Eksistensi LSP dianggap krusial karena pihaknya menginginkan anak-anak daerah di Kaltim bisa menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Sejauh ini, dengan adanya 12 LSP, Nurjaman menilai pihaknya masih ada di tahap awal untuk memperjuangkan sertifikasi para siswa SMK. 12 LSP itu ada 6 di Balikpapan, 3 di Samarinda, 2 di Bontang, dan 1 di Tanah Grogot.

"Ini masih proses dan perlu daya dukung yang bagus. Komitmen yang bagus dari seluruh elemen yang terlibat. Ini untuk membangun SDM Kaltim yang kompetitif. Sertifikasi sudah dilaksanakan tapi jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan daerah lain yang lebih dulu melesat," lanjutnya.

Berdasarkan data terakhir, siswa SMK di Kaltim yang sudah tersertifikasi berjumlah 669 dari total 12 LSP. Sementara itu, setiap tahunnya ada 25-30 ribu siswa SMK yang lulus. Dibandingkan provinsi lain seperti Jawa Timur, siswa SMK yang sudah terverifikasi ada di atas 100 ribu. Jawa Barat sekitar 90 ribuan, dan Jawa Tengah 93 ribu.

"Kita harus mengejar ketertinggalan ini. Kami fokus pada siswa SMK di sekolah masing-masing. Siswa itu akan disertifikasi di LSP oleh asesor. Nanti akan melakukan serangkaian kegiatan. Mulai keahlian, pengetahuan, dan sikap. Itu sudah terstandar mengacu ke Standar Kompetensi Nasional Indonesia," beber Nurjaman.

Ke depan, 10 kabupaten dan kota juga akan diupayakan untuk memiliki LSP. Dalam hal ini, Disdikbud Kaltim juga sudah menyusun rencananya. Namun tak semua sekolah akan dibuatkan LSP. Melainkan, pemprov akan membuat sistem berjejaring. Sehingga akan ada sekolah yang menjadi pusat untuk sertifikasi dan sekolah lain boleh mengikuti. Sejauh ini, siswa SMK dengan jurusan kesehatan paling banyak mempunyai sertifikasi karena tuntutan profesi mereka.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub menjelaskan bahwa, terkait masih kurangnya LSP di Kaltim menjadi PR besar. Pemerintah daerah sudah seharusnya ikut memperhatikan pengembangan SMK. Mengingat, lulusan SMK akan jadi andalan dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja jelang IKN.

"Kalau cara tata kelola dan pengembangan SMK hanya seperti ini tidak ada perbaikan mendasar, tidak ada lompatan perbaikan, saya bisa pastikan kita akan betul-betul menjadi penonton di IKN," beber Rusman.

Politisi dari Fraksi PPP itu juga menegaskan ini menjadi persoalan serius dan tak bisa dianggap enteng. Tata kelola dan pengembangan sekolah yang dinilainya di bawah standar dan target juga jadi pemicu.

"Komisi IV harus melakukan pertemuan tindak lanjut. Kami harus buat peta jalan percepatan pengembangan akselerasi pengembangan SMK atau pendidikan vokasi di Kaltim. Jika tidak, kami akan ketinggalan," tutupnya.

[YMD | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.