Kaltimtoday.co, Samarinda - Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) ramai dijadikan isu diskusi. Diketahui bahwa RUU PKS sudah masuk sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Merespons polemik pro dan kontra RUU tersebut, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah (HMPS) Unmul menggelar diskusi intelektual.

Pada Kamis (1/4/2021), bertempat di Cafe Eat Up Samarinda diskusi tersebut berjalan. Mantan Presiden BEM KM Unmul 2020 Kardiono Cipta Kanda dan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda, Dani menghadiri diskusi itu.

Keduanya mengapresiasi agenda tersebut demi mendorong nalar kritis mahasiswa. Pemikiran kritis perlu dilakukan agar mahasiswa tetap menjalankan peran dan fungsi sebagaimana mestinya mahasiswa, yakni agent of change, social control, and iron stock.

"Kalau kita lihat, perjalanan RUU PKS ini kan tidak mudah. Mulai 2016. Sempat keluar-masuk Prolegnas," ungkap Kardiono.

Baca Juga: Operasi Lilin Dimulai 19 Desember, Polresta Samarinda Antisipasi Lonjakan Aktivitas Nataru

 

Baca Juga: Tanah Dijual Ulang, Konsumen Tuduh Pengembang di Samarinda Lakukan Penipuan

Baca Juga: Wali Kota Samarinda Bantah Isu Proyek Terowongan Alami Pembengkakan Anggaran

Baca Juga: Yayasan Mitra Hijau Perkuat UMKM Lokal melalui Pelatihan Green Financing untuk Transisi Energi Berkeadilan

View this post on Instagram

Baca Juga: Pematangan Lahan RSUD AMS II Diprotes Warga Rapak Binuang, Banjir Kian Parah Sejak Proyek Dimulai

Baca Juga: Izin Terbit Tak Sesuai Prosedur, Pengurukan Perluasan RSUD AMS II di Sempaja Selatan Ditangguhkan Pemkot Samarinda 

Baca Juga: Polisi Selidiki Penganiayaan Berat terhadap ART di Samarinda Ulu, Korban Alami Putus Tangan

Baca Juga: Penerapan Green Building di Kaltim Masih Terbatas, Efisiensi Energi Bangunan Jadi Sorotan

Baca Juga: Pasar Murah AGP 2025 Kembali Hadir di Samarinda, Ringankan Beban Warga dan Jaga Akses Pangan Terjangkau

Baca Juga: Warga Sempaja Selatan Keluhkan Pematangan Lahan RS Korpri 

Baca Juga: Dishub Inisiasi Ramp Check Nataru, Temukan Alat Keselamatan Rusak di Kapal Penumpang Rute Samarinda-Melak

Baca Juga: Kasus Arisan Bodong Mandek, Kuasa Hukum Korban Desak Polisi Percepat Pemeriksaan Terlapor

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Lampu Penerangan Jalan di Citra Niaga Redup, DPRD Samarinda Bakal Panggil Dinas PUPR 

Dani juga menyampaikan tanggapannya. Menurut dia, terjadi kerancuan di masyarakat dan mahasiswa. Pasalnya, beberapa kali kalangan tersebut mempunyai perbedaan mendapat terhadap RUU PKS.

"Padahal poin-poinnya bisa kita diskusikan bersama. DPR RI bisa mengundang pengusung atau yang kontra untuk kita diskusikan bersama," ungkap Dani.

Ketua HMPS Unmul, Aufa Azis menyebutkan diskusi ini sebagai langkah responsif dari HMPS untuk menyikapi polemik RUU PKS. Sebab sejauh ini pro dan kontra masih ditemukan.

"Kami berharap diskusi ini mampu membuat mahasiswa bisa mengupas urgensi RUU PKS secara objektif," tandas Aufa.

[YMD | RWT]