Kaltimtoday.co, Samarinda - Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) ramai dijadikan isu diskusi. Diketahui bahwa RUU PKS sudah masuk sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Merespons polemik pro dan kontra RUU tersebut, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah (HMPS) Unmul menggelar diskusi intelektual.

Pada Kamis (1/4/2021), bertempat di Cafe Eat Up Samarinda diskusi tersebut berjalan. Mantan Presiden BEM KM Unmul 2020 Kardiono Cipta Kanda dan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda, Dani menghadiri diskusi itu.

Keduanya mengapresiasi agenda tersebut demi mendorong nalar kritis mahasiswa. Pemikiran kritis perlu dilakukan agar mahasiswa tetap menjalankan peran dan fungsi sebagaimana mestinya mahasiswa, yakni agent of change, social control, and iron stock.

"Kalau kita lihat, perjalanan RUU PKS ini kan tidak mudah. Mulai 2016. Sempat keluar-masuk Prolegnas," ungkap Kardiono.

Baca Juga: KPPU Kanwil V Perketat Pengawasan Usaha di Kalimantan, Sanksi Tegas Rp 10 Miliar untuk Pelanggar

 

Baca Juga: Polresta Samarinda Tetapkan Ayah dan Anak Jadi Tersangka Pembunuhan, Satu Wakar Tewas

Baca Juga: BRIDA Jaring Pelajar Potensial untuk Persiapkan Generasi Periset dan Peneliti di Wilayah Kaltim

Baca Juga: Tarif Pajak Kendaraan di Kaltim Terendah se-Indonesia, Bapenda Sebut Upaya Ringankan Beban Masyarakat

View this post on Instagram

Baca Juga: Ayah dan Anak di Samarinda Diduga Aniaya Tetangga hingga Tewas

Baca Juga: Pakai Modus Kwitansi Fiktif, Polisi Samarinda Tangkap Pelaku Penggelapan Dana Perusahaan hingga Rp 126 Juta

Baca Juga: EducationUSA Hadir di UMKT, Permudah Akses Mahasiswa Kalimantan yang Ingin Kuliah di Amerika Serikat

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Diprediksi Mengguyur Sebagian Besar Wilayah Indonesia

Baca Juga: Tragedi Muara Kate di Paser Belum Usai, Natalius Pigai Justru Soroti Minimnya Peran Media

Baca Juga: HIPMI Gelar Creative Preneur dan Mini Expo, Dorong Ekonomi Kreatif Kaltim Hadapi Pasar IKN

Baca Juga: Tembus 424 Laporan, Ombudsman Kaltim Fokus Berikan Solusi Non-Litigasi

Baca Juga: Culinary Playland Samarinda X BRIMO FSTVL Sukses Digelar, Tarik Puluhan Ribu Pengunjung

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Baca Puisi hingga Demo Masak, Cara Kelompok Aksi Pejuang HAM di Samarinda Sindir Pemerintahan Prabowo-Gibran

Dani juga menyampaikan tanggapannya. Menurut dia, terjadi kerancuan di masyarakat dan mahasiswa. Pasalnya, beberapa kali kalangan tersebut mempunyai perbedaan mendapat terhadap RUU PKS.

"Padahal poin-poinnya bisa kita diskusikan bersama. DPR RI bisa mengundang pengusung atau yang kontra untuk kita diskusikan bersama," ungkap Dani.

Ketua HMPS Unmul, Aufa Azis menyebutkan diskusi ini sebagai langkah responsif dari HMPS untuk menyikapi polemik RUU PKS. Sebab sejauh ini pro dan kontra masih ditemukan.

"Kami berharap diskusi ini mampu membuat mahasiswa bisa mengupas urgensi RUU PKS secara objektif," tandas Aufa.

[YMD | RWT]