Kaltimtoday.co, Samarinda - Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) ramai dijadikan isu diskusi. Diketahui bahwa RUU PKS sudah masuk sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Merespons polemik pro dan kontra RUU tersebut, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah (HMPS) Unmul menggelar diskusi intelektual.

Pada Kamis (1/4/2021), bertempat di Cafe Eat Up Samarinda diskusi tersebut berjalan. Mantan Presiden BEM KM Unmul 2020 Kardiono Cipta Kanda dan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda, Dani menghadiri diskusi itu.

Keduanya mengapresiasi agenda tersebut demi mendorong nalar kritis mahasiswa. Pemikiran kritis perlu dilakukan agar mahasiswa tetap menjalankan peran dan fungsi sebagaimana mestinya mahasiswa, yakni agent of change, social control, and iron stock.

"Kalau kita lihat, perjalanan RUU PKS ini kan tidak mudah. Mulai 2016. Sempat keluar-masuk Prolegnas," ungkap Kardiono.

Baca Juga: YJI Kaltim Dorong Kesadaran Kesehatan Jantung Lewat Senam Sehat di Islamic Center

 

Baca Juga: AAKBB Kaltim Angkat Suara soal Keterbatasan Guru Agama Non-Muslim di Sekolah Dasar

Baca Juga: Komisi II DPRD Samarinda Sentil Satpol PP, Minta Penegakan Tak Tebang Pilih antara Ritel Modern dan Pedagang Kecil 

Baca Juga: Polling: Atasi Banjir Samarinda, Keruk Sungai Mahakam atau Sungai Karang Mumus?

View this post on Instagram

Baca Juga: Impor Pakaian Bekas Melonjak 51.328 Persen dalam Tiga Tahun, Pemerintah Siapkan Langkah Tegas

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Samarinda dan Sekitarnya Hari Ini, Jumat, 7 November 2025

Baca Juga: Pemkot Samarinda Pacu Perluasan Program Makan Bergizi Gratis, Siapkan 73 Dapur Layani 135 Ribu Siswa

Baca Juga: BGN Nilai Samarinda Jadi Contoh Percepatan Program Makan Bergizi Gratis, Dapur SPPG Bugis Jadi Model Percontohan

Baca Juga: Kasus Remaja Meninggal Diduga akibat Kekerasan, TRC PPA Kaltim Dampingi Keluarga dan Fasilitasi Autopsi

Baca Juga: Disdag Samarinda Siapkan Edaran Baru, Tertibkan Ritel Modern yang Langgar Aturan Jam Operasional

Baca Juga: Temuan Berkas Administrasi Bermasalah, Pemprov Kaltim Minta Pendaftar Gratispol Segera Lakukan Perbaikan

Baca Juga: Reses Anggota DPR RI Dipangkas, dari 27 Jadi Hanya 22 Titik

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Samarinda dan Sekitarnya Hari Ini, Kamis, 6 November 2025

Dani juga menyampaikan tanggapannya. Menurut dia, terjadi kerancuan di masyarakat dan mahasiswa. Pasalnya, beberapa kali kalangan tersebut mempunyai perbedaan mendapat terhadap RUU PKS.

"Padahal poin-poinnya bisa kita diskusikan bersama. DPR RI bisa mengundang pengusung atau yang kontra untuk kita diskusikan bersama," ungkap Dani.

Ketua HMPS Unmul, Aufa Azis menyebutkan diskusi ini sebagai langkah responsif dari HMPS untuk menyikapi polemik RUU PKS. Sebab sejauh ini pro dan kontra masih ditemukan.

"Kami berharap diskusi ini mampu membuat mahasiswa bisa mengupas urgensi RUU PKS secara objektif," tandas Aufa.

[YMD | RWT]