Kaltimtoday.co, Samarinda - Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) ramai dijadikan isu diskusi. Diketahui bahwa RUU PKS sudah masuk sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Merespons polemik pro dan kontra RUU tersebut, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah (HMPS) Unmul menggelar diskusi intelektual.

Pada Kamis (1/4/2021), bertempat di Cafe Eat Up Samarinda diskusi tersebut berjalan. Mantan Presiden BEM KM Unmul 2020 Kardiono Cipta Kanda dan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda, Dani menghadiri diskusi itu.

Keduanya mengapresiasi agenda tersebut demi mendorong nalar kritis mahasiswa. Pemikiran kritis perlu dilakukan agar mahasiswa tetap menjalankan peran dan fungsi sebagaimana mestinya mahasiswa, yakni agent of change, social control, and iron stock.

"Kalau kita lihat, perjalanan RUU PKS ini kan tidak mudah. Mulai 2016. Sempat keluar-masuk Prolegnas," ungkap Kardiono.

Baca Juga: Pengembangan TOD hingga Pelabuhan Baru, Ini Rencana Besar Samarinda Lewat ICP

 

Baca Juga: KLHK Tegur Pengelolaan Sampah di Samarinda, Pemkot Targetkan Pengoperasian Insinerator Akhir Tahun 2025

Baca Juga: FUGO Hotel Samarinda Tawarkan Promo “Stay 3 Nights, Pay 2 Nights”: Liburan Lebih Lama, Biaya Lebih Hemat

Baca Juga: Seminggu Menyatu: Mahasiswa HIMAKSI UNMUL Bangun Relasi Sosial dan Karakter Positif Bersama Warga Desa Bunga Putih

View this post on Instagram

Baca Juga: Komisi IV DPRD Dorong Penambahan Sekolah di Samarinda Seberang, Kajian Lahan Sudah Dimulai

Baca Juga: Dukung Komitmen Kota Layak Anak, DPRD Samarinda Dorong Pemkot Hadirkan Fasilitas Publik Inklusif

Baca Juga: Tak Bisa Ditoleransi, DPRD Kaltim Desak Tindakan Tegas Kasus Dugaan Kekerasan Anak di Panti Asuhan Samarinda

Baca Juga: Kasus Dugaan Kekerasan Anak di Yayasan Panti Asuhan Samarinda, Polisi Periksa Dua Saksi

Baca Juga: Resmi Dibuka, Yello Hotel Samarinda Mantapkan Komitmen Tumbuh bersama Komunitas Lokal

Baca Juga: Visum Jadi Penentu, Kasus Dugaan Kekerasan Anak di Panti Asuhan Samarinda Masih Mandek  

Baca Juga: Pemkot Samarinda Pastikan Akses Buku Pembelajaran bagi Siswa Sekolah Negeri Gratis, Minta Masyarakat Ikut Pantau

Baca Juga: Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan, Dapil II DPRD Samarinda: Palaran Cuma Kebagian Rp10 Miliar

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Tolak Tawaran Bergabung ke Tim Pengawas SPMB, Anhar Sebut Pemisahan Eksekutif dan Legislatif Harus Jelas

Dani juga menyampaikan tanggapannya. Menurut dia, terjadi kerancuan di masyarakat dan mahasiswa. Pasalnya, beberapa kali kalangan tersebut mempunyai perbedaan mendapat terhadap RUU PKS.

"Padahal poin-poinnya bisa kita diskusikan bersama. DPR RI bisa mengundang pengusung atau yang kontra untuk kita diskusikan bersama," ungkap Dani.

Ketua HMPS Unmul, Aufa Azis menyebutkan diskusi ini sebagai langkah responsif dari HMPS untuk menyikapi polemik RUU PKS. Sebab sejauh ini pro dan kontra masih ditemukan.

"Kami berharap diskusi ini mampu membuat mahasiswa bisa mengupas urgensi RUU PKS secara objektif," tandas Aufa.

[YMD | RWT]