Kaltimtoday.co, Samarinda - 7 Februari 2021 menjadi momen penting bagi KAMMI Kaltim-Kaltara, pasalnya dalam situasi pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, KAMMI Kaltim-Kaltara berusaha terus hadir bergerak memberikan warna perbaikan dalam kegiatan Evaluasi Setengah Periode PW KAMMI Kaltim-Kaltara 2019-2021.

Ketua Umum PW KAMMI Kaltimtara, Harish Junanda mengatakan, sebagai organisasi dengan visi menjadi wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang islami, menganggap bahwa kepemimpinan daerah adalah kunci pembangunan nasional, maka  transisi kepemimpinan kepala daerah yang berkualitas menjadi mutlak. Siapapun yang terpilih jika proses yang dilaksanakan berkualitas maka akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

"Salah satu indikator penting yang akan terus disoroti oleh KAMMI adalah komitmen kepala daerah dalam menepati janji kampanyenya,” kata Harish Jundana kepada media, Minggu (7/2/2021).

Program Research Days  FISIPOL UGM 2019 yang diwakili oleh Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP merilis hasil penelitian yang berjudul “Assesing the Performance of New Provinces: The Cases of Banten and Kaltara In Indonesian Decentralized Governance”. Dalam penelitiannya, Wahyudi menyampaikan hampir semua daerah yang ingin memekarkan diri, selalu berbicara yang baik-baik, namun dalam praktiknya tidak semua indikator yang menunjukkan keberhasilan pemekaran itu dapat dipenuhi.

Baca Juga: BBM Diduga Terkontaminasi, Puluhan Kendaraan Rusak di Samarinda, KAMMI Kaltimtara Desak Investigasi Serius

 

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Respon Cepat Banjir di Desa Pengadan dan Baay

Baca Juga: Bengkel Siaga Haka Auto Siap Layani Pelanggan Selama Libur Mudik Lebaran 2025

Baca Juga: KPK Undur Batas Akhir LHKPN 2024 hingga 11 April 2025 karena Libur Idulfitri

View this post on Instagram

Baca Juga: Tiga “THR” dari Gubernur Kaltim untuk Masyarakat: Pemutihan Pajak, Tiket Wisata Gratis, dan Sewa Kios Nol Rupiah

Baca Juga: Dinilai Janggal, PUPR Rincikan Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD Kaltim Senilai Rp55 Miliar

Baca Juga: Dari Rumah Sakit ke Panggung Politik: dr. Aulia dan Jejak Dokter Jadi Kepala Daerah di Kaltim

Baca Juga: 10 Ciri Asam Lambung Naik saat Puasa dan Tips PAFI untuk Mengatasinya

Baca Juga: PAFI Ingatkan! Ini 10 Risiko Kesehatan Jika Langsung Tidur Setelah Sahur

Baca Juga: Pengamat Kritik Rencana Pemprov Bangun Kereta Cepat di Kaltim, Sebut Infrastruktur Jalan Lebih Mendesak

Baca Juga: Misteri Kematian Juwita Terkuak, Anggota TNI AL di Lanal Balikpapan Jadi Tersangka

Baca Juga: Sidang Lanjutan Kasus Tanah di Desa Telemow Memanas, Pengacara Sebut Dakwaan Jaksa Tak Jelas

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Antisipasi Praktik Pungutan, Seno Aji Minta Sekolah Hapuskan Tradisi Wisuda Mewah

Harish melanjutkan, beberapa hal yang menjadi sorotan bahwa status masa percobaan daerah otonomi Provinsi Kaltara telah berubah menjadi otonomi penuh, hal ini sejalan dengan capaian yang dicapai oleh gubernur sebelumnya namun, juga sekaligus tantangan bagi gubernur terpilih, mampu kah mempertahankan capaian yang sudah ada.

Berbagai pembangunan sudah dijalankan dengan menyasar daerah perbatasan agar mempermudah akses mobilitas, namun Kaltara masih dihadapkan pada pendapatan asli daerah (PAD), trend investasi yang menurun, dan masih banyaknya akses daerah yang sulit ditembus.

Beberapa hal ini yang mempengaruhi kualitas layanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian daerah,” ungkap Harish.

BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di Kaltara tahun 2019 berada di angka 48.610, ditambah situasi pandemi ini realisasi pajak daerah yang menjadi tulang punggung PAD jauh dari target yang ingin dicapai semisal 60-70% pada kuartal III namun realisasinya hanya 58%, iklim invetasi juga menurun akibat terdampak Covid-19, meskipun ini menjadi isu global namun tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusinya.

Harish berharap, gubernur terpilih tidak hanya mengumbar janji berkaitan dengan ide penguatan marwah kerakyatan, sinergi antar daerah terutama desa dan kota, penanganan Covid, serta insentif dan kesejahteraan guru, dan stimulus program ekonomi di kalangan anak muda.

“KAMMI siap mengawal kualitas kepemimpinan gubernur terpilih untuk terus berbenah menjadi provinsi yang benar-benar menjadi wajah perbatasan Indonesia maju,” tutupnya.

[HJ | RWT]