Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kaltim terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) atau Aset termasuk terlambat. Seperti provinsi yang lain di Indonesia, Kaltim seharusnya sudah memiliki Perda PBMD yang terbaru selambat-lambatnya 2016 silam.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DRPD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahra saat memaparkan hasil konsultasi pansus bersama Kemendagri beberapa hari lalu.

"Kaltim terlambat. Harusnya sejak 2016 sudah punya Perda terkait aset. Karena aturan di atasnya sudah berkali kali berubah," ungkap Sarkowi.

Kenapa 2016, lanjut Sarkowi, Perda Kaltim terkait aset dibentuk pada 2008 yaitu Perda Nomor 2/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan aturan di bawahnya baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang sudah berkali kali berubah.

Baca Juga: Kenal Olahraga Panahan Sejak Kelas 4 SD, Shafa Annora Soekotjo Asal PPLP Jateng Raih Emas di Kejurnas Kaltim 2024

 

Baca Juga: Metode Latihan Khusus Ala Pelatih SKO Kemenpora, Raih Kemenangan di Kejurnas Panahan Kaltim 2024

Baca Juga: Kejurnas Panahan PPLP Kaltim 2024 Selesai, Dispora Ingin Cetak Bibit Unggul untuk Kejuaraan Internasional

Baca Juga: Atlet Panahan Kaltim Raih 3 Emas dan 2 Perunggu di Kejurnas PPLP 2024

View this post on Instagram

Baca Juga: Dengar Aspirasi Warga, Edi Damansyah Gelar Nobar Timnas U-23 di Videotron Pendopo Bupati Kukar

Baca Juga: Berhasil Melaju ke Semifinal Piala Asia U-23, Erick Thohir: Timnas Cetak Sejarah Baru!

Baca Juga: Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Surya Paloh: Pemilu Sudah Selesai, Saatnya Bangun Negeri

Baca Juga: Dukung Isran-Hadi Maju Pilgub Kaltim Lewat Jalur Independen, Pondok Pesantren Hidayatullah Beri Ribuan Surat Dukungan

Baca Juga: Dokumen dan Syarat Pendaftaran Panwascam Pilkada 2024

Baca Juga: Pendaftaran Panwascam Pilkada Kaltim 2024 Sudah Dibuka! Cek Jadwalnya

Baca Juga: Akmal Malik Dorong Pemenuhan Kebutuhan Pangan Petani Terdampak Bencana di Kaltim

Baca Juga: Kloter Pertama Jamaah Haji Kaltim Berangkat Mulai 14 Mei 2024

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Dukung Jurnalis Kaltim Raih Medali Emas Porwanas XIV/2024! Rendi Solihin Jadi Bapak Asuh dan Targetkan 2 Medali

Lebih lanjut, Perda Kaltim No. 2 Tahun 2008 mengacu juga pada PP No. 6 Tahun 2006 yang diganti dengan PP No.38 Tahun 2008. Kemudian dilakukan pembaharuan dengan PP No. 27 Tahun 2014.

"Kemudian dari PP tersebut diterbitkan Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Nah sejak terbitnya Permendagri itu harusnya Kaltim merevisi Perda No. 2 Tahun 2008. Tapi baru tahun ini Kaltim memulai memperbarui Perda tersebut," tutur anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Dapil Kukar ini.

Kehadiran regulasi terkait aset sangat penting. Mengingat pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan sampai pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

"Dengan Perda baru diharapkan pengelolaan aset bisa tersistem dengan baik dan lebih profesional," pungkasnya.

[SUP | NON]