Kaltimtoday.co, Bontang - Pulau Beras Basah menjadi salah satu ikon wisata di Bontang. Namun secara aturan, kewenangan laut berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, sesuai dengan UU nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengelolanya, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bontang perlu meninjau regulasi terkait pengelolaannya.

Hal tersebut sebagai dasar hukum Dispopar Bontang dalam mengembangan Pulau Beras Basah yang secara geografis terletak di wilayah Bontang, namun secara kewenangan berada di Provinsi.

Oleh karenanya, kajian kewenangan pengelolaan destinasi wisata di kawasan konservasi pun dilakukan. Tim Kajian Kewenangan Pengelolaan Destinasi Wisata di Kawasan Konservasi Universitas Mulawarman (Unmul), Erwiantono mengatakan, Agustus 2021 dilakukan kajian, namun masih proses diskusi bagian hukum untuk konsep pengelolaan bersama berbasis asas pembantuan. 

“Ini harus pengelolaan bersama, basisnya apa? Asas pembantuan dalam otonomi daerah, di ruang hukum nanti ada pendapat-pendapat, dan baru kami kaji mana yang kuat,” terang Erwin saat ditemui di Kantor Dispopar Bontang, Rabu (15/14/2021).

Baca Juga: Tekan Kemiskinan, Pemkot Bontang Salurkan Cadangan Pangan untuk 30 Keluarga Miskin Rentan

 

Baca Juga: Dorong Transaksi Non-Tunai dan Transparansi Belanja di Lingkungan Pemkot Bontang, Wali Kota Neni Luncurkan Kartu Kredit Indonesia

Baca Juga: Kota Industri, Wali Kota Neni Ingatkan Damkar Bontang Pahami Mitigasi Bahaya Pabrik

Baca Juga: Apresiasi Keberanian dan Dedikasi Personel Disdamkartan Bontang, Wali Kota Neni Tegaskan Tidak Ada Pemutusan Kerja

View this post on Instagram

Baca Juga: Usai Insiden di Beras Basah, Pemkot Bontang Rencana Siapkan Ambulans Laut

Baca Juga: Siapkan Penataan Pulau Beras Basah, Pemkot Bontang Libatkan Warga Lokal

Baca Juga: Pos Jaga di Guntung Rampung, Disdamkartan Bontang Bakal Tambah 28 Personel Baru

Baca Juga: Tausiah Reni Murni Iringi Launching Program Tengok Tetangga MAN Bontang

Baca Juga: Bangun Empati dan Kepedulian Sosial Pelajar, Pemkot dan MAN Bontang Luncurkan Program 'Tengok Tetangga'

Baca Juga: Mahasiswa Unijaya Siap Tempuh Jalur Hukum Bila Kampus Abaikan Hak Mereka

Baca Juga: Unijaya Bontang Resmi Ditutup, Mahasiswa Tuntut Kampus Kembalikan Uang Yudisium dan Wisuda

Baca Juga: Izin Universitas Trunajaya Resmi Dicabut, LLDIKTI Minta Yayasan Data Mahasiswa yang Akan Dialihkan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Dorong Akses Permodalan dan Literasi Keuangan UMKM, BI Kaltim dan Pemkot Gelar Bina Etam Series-4 di Bontang

Rapat lanjutan yang digelar di Dispopar Bontang pun, hasilnya Bagian Hukum Setda Bontang akan bersurat resmi untuk minta arahan dari ruang hukum yang sudah diidentifikasi ke Bagian Hukum Provinsi Kaltim.

Erwin yang juga Wakil Ketua Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Kaltim menuturkan, harapan dari adanya proses kejelasan pengelolaan ini yakni praktek pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi bisa melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan terutama masyarakat. Karena, menurut pandangannya, semua upaya pembangunan itu, harus mengedepankan kepentingan masyarakat dengan sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Apalagi, Pulau Beras Basah masuk dalam kawasan konservasi laut di zona 2, atau zona pemanfaatan terbatas untuk ekowisata bahari. Sehingga dari awal, kata Erwin, sudah didesain untuk pemanfaatan sebagai ekowisata.

“Kata-kata ekowisata itu mengandung konsekuensi bahwa dia harus dikelola memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial ekonomi masyarakat, yang berujung sejahtera, hijau, dan adil,”pungkasnya.

[RIS | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.