Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi I DPRD Kaltim membahas aduan masyarakat atas nama Muhammad yang lahannya berbatasan dengan wilayah operasional PT Insani Bara Perkasa (IBP), di Loa Janan, Kukar.

Diketahui, Muhammad menyebut dirinya sudah memiliki lahan tersebut sejak 1987. Kemudian menjadi kebun salak seluas 3,4 hektare. Namun terendam lumpur, longsor, dan banjir akibat aktivitas perusahaan.

Pada Senin (5/4/2021), Muhammad kembali menyambangi DPRD Kaltim. Kepada awak media, dia menyebutkan kasus ini akan diselesaikan secara kekeluargaan.

"Kemarin ada entah orang suruhan PT IBP atau apa. Ada yang turun itu masyarakat desa. Saya tanya, benarkah kalau Insani yang suruh? Saat itu dia tanya harga. Tapi menurut saya dia tidak berhak tanya itu. Maksudnya kan ini antara perusahaan dengan saya saja," ungkap Muhammad.

Seseorang yang mengaku sebagai warga desa itu mengklaim bahwa akan mempertemukan Muhammad dengan PT IBP jika mau menyampaikan nominal ganti rugi yang diinginkan. Namun, Muhammad menolak. Sebab dia khawatir, oknum tersebut justru akan menaikkan harga dari yang dia sebutkan kepada perusahaan.

"Kalau kerusakan itu luar biasa. Sampai longsor, dan kebun itu saya biarkan saja sekarang. Sudah hancur. Kemarin saya sempat sebut ganti rugi Rp 1,5 miliar. Tapi itu kan belum ditanggapi," lanjutnya.

 

Baca Juga: Faktor Ekonomi Jadi Penghambat Pendidikan, Barikade Kaltim Sebut Program GRATISPOL Solusinya

Baca Juga: KPU Samarinda Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada 2024, Rusmadi Wongso Puji Fomasi Saksi Jauh Lebih Efisien

Baca Juga: Deklarasi Persatuan LSM, Ormas, hingga Paguyuban Dukung Rudy-Seno untuk Pemimpin Kaltim 2025-2029

Baca Juga: Inkado Kaltim Resmi Dilantik, Siap Jadi Tuan Rumah Kejurnas Tahun Depan

View this post on Instagram

Baca Juga: Isran-Hadi Siapkan Saksi di 1.447 TPS untuk Kawal Suara di Kukar

Baca Juga: Dinas Sosial Kukar Telah Salurkan Bantuan Bencana bagi 1.033 Jiwa Sejak Januari 2024

Baca Juga: BPS Beri Penghargaan ke Pemkab PPU atas Keberhasilan Pengelolaan Data Ketahanan Pangan

Baca Juga: Pemerintah Tunda Penyaluran Bansos dari APBD hingga Pilkada 2024 Usai

Baca Juga: Sekda Kukar Minta Kades dan BPD Lakukan Pemutakhiran Data Setiap Tahun

Baca Juga: Diskominfo PPU Dorong Integrasi Data Lewat Platform Penginputan Online

Baca Juga: Pentingnya Data Tepat untuk Kebijakan, Diskominfo PPU Siapkan Evaluasi Rutin

Baca Juga: Data Jadi Fondasi Kebijakan, Diskominfo PPU Perkuat Pengelolaan Statistik Sektoral

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Ditemui di tempat yang sama, Ketua Komisi I Jahidin menyebut akan mengundang beberapa OPD terkait. Bahkan ada rencana untuk melanjutkannya ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sembari membawa pemilik lahan, Muhammad.

"Kami akan tindak lanjuti. Harapannya, kita meminta rekomendasi supaya perusahaan ini diberikan pelajaran. Jadi yang kita fokuskan penyidikan terhadap pelanggaran lingkungan hidup," tegas Jahidin.

Sebab bagaimana pun, lahan yang dimiliki oleh Muhammad sudah hancur dan musnah akibat pencemaran lingkungan dari aktivitas pertambangan si perusahaan. Namun, pihaknya masih memberikan kesempatan. Sesuai kesepakatan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, nantinya akan diundang Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim terkait tanam tumbuhnya.

"Terkait situasi di sana, DLH Kaltim kita kawal bersama-sama untuk tetap mengecek kembali lokasi. Untuk memberi keyakinan masing-masing. Kalau DPRD Kaltim sudah, tapi tetap kami dampingi," lanjutnya.

Politisi dari Fraksi PKB itu menyebut Komisi I akan tetap berkomitmen untuk merekomendasikan agar manajemen PT IBP diproses sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan yakni pencemaran lingkungan dan pengrusakan tanam tumbuh.

"Kami minta supaya perusahaan bisa disidik dan diajukan ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kami mau ini diproses secara hukum," pungkas Jahidin.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]