Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi I DPRD Kaltim membahas aduan masyarakat atas nama Muhammad yang lahannya berbatasan dengan wilayah operasional PT Insani Bara Perkasa (IBP), di Loa Janan, Kukar.

Diketahui, Muhammad menyebut dirinya sudah memiliki lahan tersebut sejak 1987. Kemudian menjadi kebun salak seluas 3,4 hektare. Namun terendam lumpur, longsor, dan banjir akibat aktivitas perusahaan.

Pada Senin (5/4/2021), Muhammad kembali menyambangi DPRD Kaltim. Kepada awak media, dia menyebutkan kasus ini akan diselesaikan secara kekeluargaan.

"Kemarin ada entah orang suruhan PT IBP atau apa. Ada yang turun itu masyarakat desa. Saya tanya, benarkah kalau Insani yang suruh? Saat itu dia tanya harga. Tapi menurut saya dia tidak berhak tanya itu. Maksudnya kan ini antara perusahaan dengan saya saja," ungkap Muhammad.

Seseorang yang mengaku sebagai warga desa itu mengklaim bahwa akan mempertemukan Muhammad dengan PT IBP jika mau menyampaikan nominal ganti rugi yang diinginkan. Namun, Muhammad menolak. Sebab dia khawatir, oknum tersebut justru akan menaikkan harga dari yang dia sebutkan kepada perusahaan.

"Kalau kerusakan itu luar biasa. Sampai longsor, dan kebun itu saya biarkan saja sekarang. Sudah hancur. Kemarin saya sempat sebut ganti rugi Rp 1,5 miliar. Tapi itu kan belum ditanggapi," lanjutnya.

 

Baca Juga: Rudy Mas’ud Sebut PPU Harus Siap Bertransformasi dengan Akses Baru ke IKN

Baca Juga: BMKG Sebut Musim Kemarau 2025 Dimulai April, Ini Wilayah yang Berisiko Kekeringan

Baca Juga: Butuh Bantuan Penunjang Pendidikan, Disdik Berau Imbau Sekolah Swasta Ajukan Proposal ke Pemkab

Baca Juga: Luhut Dorong Audit Berkala Program Makan Bergizi Gratis

View this post on Instagram

Baca Juga: Telat Cairkan THR Karyawan, Disnakertrans Kaltim Tegaskan Perusahaan Bisa Dikenai Denda 5 Persen

Baca Juga: Panduan Lengkap Cara Daftar dan Syarat Bantuan Pembangunan Masjid dari Kemenag RI 2025

Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan, Pemkab Berau Bersiap Bentuk Dinas Pemadam Kebakaran

Baca Juga: Kontraktor Janji Bayar Upah Pekerja Teras Samarinda, Komisi III DPRD: Yang Penting Dibayar Penuh

Baca Juga: Warga Binaan Meninggal, Petugas Lapas Bontang Diperiksa

Baca Juga: Edukasi hingga Stabilisasi Harga, Ulama Ikut Andil dalam Pengendalian Inflasi di Kaltim

Baca Juga: Sekolah Rakyat Butuh 60.000 Guru, Kapan Rekrutmen Dibuka?

Baca Juga: Sisa Rp4 Miliar, Anggaran Pilkada Kukar 2024 Bisa Digunakan Kembali di PSU 

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Ditemui di tempat yang sama, Ketua Komisi I Jahidin menyebut akan mengundang beberapa OPD terkait. Bahkan ada rencana untuk melanjutkannya ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sembari membawa pemilik lahan, Muhammad.

"Kami akan tindak lanjuti. Harapannya, kita meminta rekomendasi supaya perusahaan ini diberikan pelajaran. Jadi yang kita fokuskan penyidikan terhadap pelanggaran lingkungan hidup," tegas Jahidin.

Sebab bagaimana pun, lahan yang dimiliki oleh Muhammad sudah hancur dan musnah akibat pencemaran lingkungan dari aktivitas pertambangan si perusahaan. Namun, pihaknya masih memberikan kesempatan. Sesuai kesepakatan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, nantinya akan diundang Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim terkait tanam tumbuhnya.

"Terkait situasi di sana, DLH Kaltim kita kawal bersama-sama untuk tetap mengecek kembali lokasi. Untuk memberi keyakinan masing-masing. Kalau DPRD Kaltim sudah, tapi tetap kami dampingi," lanjutnya.

Politisi dari Fraksi PKB itu menyebut Komisi I akan tetap berkomitmen untuk merekomendasikan agar manajemen PT IBP diproses sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan yakni pencemaran lingkungan dan pengrusakan tanam tumbuh.

"Kami minta supaya perusahaan bisa disidik dan diajukan ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kami mau ini diproses secara hukum," pungkas Jahidin.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]