Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi I DPRD Kaltim membahas aduan masyarakat atas nama Muhammad yang lahannya berbatasan dengan wilayah operasional PT Insani Bara Perkasa (IBP), di Loa Janan, Kukar.

Diketahui, Muhammad menyebut dirinya sudah memiliki lahan tersebut sejak 1987. Kemudian menjadi kebun salak seluas 3,4 hektare. Namun terendam lumpur, longsor, dan banjir akibat aktivitas perusahaan.

Pada Senin (5/4/2021), Muhammad kembali menyambangi DPRD Kaltim. Kepada awak media, dia menyebutkan kasus ini akan diselesaikan secara kekeluargaan.

"Kemarin ada entah orang suruhan PT IBP atau apa. Ada yang turun itu masyarakat desa. Saya tanya, benarkah kalau Insani yang suruh? Saat itu dia tanya harga. Tapi menurut saya dia tidak berhak tanya itu. Maksudnya kan ini antara perusahaan dengan saya saja," ungkap Muhammad.

Seseorang yang mengaku sebagai warga desa itu mengklaim bahwa akan mempertemukan Muhammad dengan PT IBP jika mau menyampaikan nominal ganti rugi yang diinginkan. Namun, Muhammad menolak. Sebab dia khawatir, oknum tersebut justru akan menaikkan harga dari yang dia sebutkan kepada perusahaan.

"Kalau kerusakan itu luar biasa. Sampai longsor, dan kebun itu saya biarkan saja sekarang. Sudah hancur. Kemarin saya sempat sebut ganti rugi Rp 1,5 miliar. Tapi itu kan belum ditanggapi," lanjutnya.

 

Baca Juga: Jembatan Kedaton Agung Resmi Dibuka, Permudah Akses Lalu Lintas Masyarakat

Baca Juga: Dinsos Samarinda Luruskan Stigma Sekolah Rakyat, Tak Semua Anak Jalanan Bisa dan Mau Masuk

Baca Juga: Relokasi Pasar Pagi Belum Tuntas, Pedagang Lama Terjebak Verifikasi Digital

Baca Juga: Realisasi PAD Kukar 2025 Baru 31 Persen, Sekda Akui Tekanan Ekonomi Pengaruhi Pendapatan Daerah

View this post on Instagram

Baca Juga: Kejati Kaltim Ungkap Empat Kasus Korupsi SDA dan Hajat Hidup Orang Banyak

Baca Juga: Penyaluran Beasiswa Gratispol Capai Puluhan Miliar, Pemprov Kaltim Terus Perluas Jangkauan Penerima

Baca Juga: Kerja Sama Pemprov Kaltim–Bank Tanah, Rudy Mas’ud Dorong Kepastian Hukum Pertanahan

Baca Juga: Pendaftaran Pedagang Pasar Pagi Samarinda Dimulai, Disdag Pastikan Hak Pedagang Lama Tetap Aman 

Baca Juga: Dishub Kaltim Tertibkan Truk ODOL di Palaran, Keselamatan Lalu Lintas Jadi Fokus Utama

Baca Juga: Instalasi Insinerator Dikebut, DLH Samarinda Targetkan Beroperasi Akhir Desember 2025 Secara Bertahap

Baca Juga: Pendaftaran Ditutup, Empat Calon Ketua Siap Meriahkan Konferkab PWI Kukar

Baca Juga: Tekanan Tambang dan Sawit Terus Gerus Hutan Kaltim, Dishut Sebut Banyak Perusahaan Kayu Gulung Tikar 

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Ditemui di tempat yang sama, Ketua Komisi I Jahidin menyebut akan mengundang beberapa OPD terkait. Bahkan ada rencana untuk melanjutkannya ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sembari membawa pemilik lahan, Muhammad.

"Kami akan tindak lanjuti. Harapannya, kita meminta rekomendasi supaya perusahaan ini diberikan pelajaran. Jadi yang kita fokuskan penyidikan terhadap pelanggaran lingkungan hidup," tegas Jahidin.

Sebab bagaimana pun, lahan yang dimiliki oleh Muhammad sudah hancur dan musnah akibat pencemaran lingkungan dari aktivitas pertambangan si perusahaan. Namun, pihaknya masih memberikan kesempatan. Sesuai kesepakatan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, nantinya akan diundang Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim terkait tanam tumbuhnya.

"Terkait situasi di sana, DLH Kaltim kita kawal bersama-sama untuk tetap mengecek kembali lokasi. Untuk memberi keyakinan masing-masing. Kalau DPRD Kaltim sudah, tapi tetap kami dampingi," lanjutnya.

Politisi dari Fraksi PKB itu menyebut Komisi I akan tetap berkomitmen untuk merekomendasikan agar manajemen PT IBP diproses sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan yakni pencemaran lingkungan dan pengrusakan tanam tumbuh.

"Kami minta supaya perusahaan bisa disidik dan diajukan ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kami mau ini diproses secara hukum," pungkas Jahidin.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]