Kaltimtoday.co - Sebuah survei terbaru mengungkapkan bahwa 85% warga Greenland menolak gagasan untuk bergabung dengan Amerika Serikat (AS). Bahkan, banyak di antara mereka menganggap minat yang ditunjukkan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump, sebagai ancaman terhadap kedaulatan mereka.

Trump sebelumnya menyatakan bahwa Greenland memiliki nilai strategis yang tinggi bagi keamanan nasional AS dan menyarankan agar Denmark menyerahkan kendali atas wilayah tersebut. Namun, jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga survei Verian, yang dikutip oleh surat kabar Denmark Berlingske dan harian Greenland Sermitsiaq, menunjukkan bahwa hanya 6% warga Greenland yang mendukung bergabung dengan AS, sementara 9% lainnya belum menentukan sikap.

Dari hasil survei, sebanyak 45% warga Greenland melihat ketertarikan Trump terhadap wilayah mereka sebagai ancaman, sementara 43% lainnya menganggapnya sebagai peluang. Sisanya, sekitar 13%, masih ragu dalam menentukan pendapat mereka.

Sebagai wilayah otonom Denmark, Greenland menikmati berbagai manfaat kesejahteraan sosial seperti layanan kesehatan dan pendidikan gratis. Dalam jajak pendapat yang sama, hanya 8% warga Greenland yang bersedia mengganti kewarganegaraan Denmark mereka menjadi kewarganegaraan AS, sedangkan 55% lebih memilih tetap menjadi warga Denmark, dan 37% lainnya belum mengambil keputusan.

Menanggapi hasil survei ini, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan dukungannya terhadap prinsip penghormatan terhadap batas-batas internasional. Hal ini ia sampaikan setelah pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte.

"Saya senang jika survei ini mencerminkan keinginan warga Greenland untuk tetap bekerja sama dengan Denmark, meskipun mungkin dalam bentuk yang berbeda seiring berjalannya waktu," ujar Frederiksen kepada Berlingske.

Denmark juga mengumumkan rencana pengalokasian dana sebesar 14,6 miliar crown (setara dengan US$ 2,04 miliar) guna meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Arktik.

Greenland, yang memiliki luas daratan lebih besar dari Meksiko tetapi hanya berpenduduk sekitar 57.000 jiwa, memperoleh otonomi luas dari Denmark pada tahun 2009. Otonomi ini mencakup hak untuk mendeklarasikan kemerdekaan melalui referendum jika rakyat Greenland menginginkannya.

Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, yang terus mendorong upaya menuju kemerdekaan, menegaskan bahwa Greenland tidak untuk dijual dan bahwa masa depan wilayah tersebut sepenuhnya berada di tangan rakyatnya.

Sementara itu, AS telah mempertahankan kehadiran militernya di Greenland melalui Pangkalan Pituffik di barat laut pulau tersebut. Pangkalan ini memainkan peran strategis dalam sistem peringatan dini rudal balistik AS, karena lokasinya yang berada di jalur terpendek antara Eropa dan Amerika Utara. Faktor inilah yang diduga menjadi salah satu alasan utama mengapa Donald Trump ingin Greenland bergabung dengan AS.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp