Kaltimtoday.co, Bontang - Direktur perusahaan PT HEN berinisial HP diamankan oleh PPNS Kanwil DJP Kaltimtara untuk kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Bontang pada Kamis (3/2/2022). 

Tersangka dan barang bukti pun diserahkan  setelah diduga kuat melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf d jo. Pasal i Undang-undang No. 6 /1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 11 /2020 tentang Ciptaker. 

Kabid Pemeriksaan Penagihan Intelijen Perpajakan (P2IP) Kanwil DJP Kaltim Kaltara, Windu Kumoro mengatakan bahwa tersangka menyampaikan SPT masa PP yang isinya tidak benar atau tidak lengkap serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut.

"Perbuatan HP menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 2.574.998.342," ungkapnya.

Baca Juga: Awang Faroek Ishak Wafat, KPK Terbitkan SP3 Kasus Korupsi IUP Kaltim

 

Baca Juga: KPK Jadwalkan Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai Terkait Kasus Korupsi Rita Widyasari

Baca Juga: Pj Gubernur Kaltim Umumkan Kenaikan UMSK 2025 di 7 Kabupaten/Kota, Kota Bontang Catat Upah Sektoral Tertinggi

Baca Juga: Kenaikan PPN 12 Persen Bisa Picu Inflasi hingga 0,3 Persen

View this post on Instagram

Baca Juga: 100 Hari Pertama Neni-Agus: Fokus Realisasikan Visi-Misi dan Program Kerja Prioritas

Baca Juga: Babak Baru, Kasus Korupsi Jalan Usaha Tani Teluk Sumbang Ikut Seret Dua Penyedia Jasa

Baca Juga: Reses di Bontang, Senator DPD RI Sofyan Hasdam Dicurhati Guru Swasta

Baca Juga: Sofyan Sebut Lobi Bappenas Bantu Pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang dan Jalan Lingkar

Baca Juga: Interupsi dalam Rapat Paripurna, Winardi Soroti Penanganan Sampah di Bontang

Baca Juga: DPRD Bontang Resmi Lantik Dua Anggota PAW Pengganti Agus Haris dan Aswar

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Rp 256 Triliun untuk Pembebasan PPN Kebutuhan Pokok

Baca Juga: Paket Kebijakan Ekonomi 2025 Resmi Diumumkan, Fokus pada Insentif dan Perpajakan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Sofyan Hasdam Pastikan Tapal Batas Kampung Sidrap Kembali Dibahas Usai Pelantikan Kepala Daerah

Atas perbuatannya, HP terancam hukuman dengan pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Diketahui PPNS Kanwil DJP Kaltimtara telah menyita salah satu aset wajib pajak berupa berupa tanah dengan luas 10.000 m2 yang terletak di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

"Tanah yang ditaksir bernilai 825 juta tersebut disita dari wajib pajak dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat pada 24 November 2021, dengan tujuan penyitaan tersebut adalah untuk mengamankan aset wajib pajak dalam rangka pembuktian atau pengembalian harta hasil tindak pidana (asset recovery)," bebernya.

Kegiatan penegakan hukum ini dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam memulihkan kerugian pada pendapatan negara sekaligus menunjukkan dampak yang timbul kepada masyarakat. Demi terwujudnya keadilan dan perubahan perilaku dari wajib pajak.

"DJP akan mengurai keras tindak pidana di bidang perpajakan dengan tegas dan adil agar menjadi cerminan kepada wajib pajak lain agar tidak melakukan hal serupa," pungkasnya.

[RIR | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.