Kaltimtoday.co, Bontang - Direktur perusahaan PT HEN berinisial HP diamankan oleh PPNS Kanwil DJP Kaltimtara untuk kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Bontang pada Kamis (3/2/2022). 

Tersangka dan barang bukti pun diserahkan  setelah diduga kuat melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf d jo. Pasal i Undang-undang No. 6 /1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 11 /2020 tentang Ciptaker. 

Kabid Pemeriksaan Penagihan Intelijen Perpajakan (P2IP) Kanwil DJP Kaltim Kaltara, Windu Kumoro mengatakan bahwa tersangka menyampaikan SPT masa PP yang isinya tidak benar atau tidak lengkap serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut.

"Perbuatan HP menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 2.574.998.342," ungkapnya.

Baca Juga: Tinggal Menghitung Hari, Alfin Rausan Fikry Sebut Suara Pemuda Krusial dalam Pilkada Bontang

 

Baca Juga: Dorong Pembangunan Inklusif, Neni-Agus Janji Tingkatkan Keterlibatan Kelompok Marginal dalam Program Investasi Hijau

Baca Juga: Debat Publik Kedua, KPU Bontang Harap Paslon Kedepankan Adu Gagasan dan Visi-Misi Secara Beretika

Baca Juga: Kilang Refinery Gagal Dibangun, Nasrullah Sebut Ini Bentuk Kegagalan Pemerintahan Basri

View this post on Instagram

Baca Juga: Kernel PT EUP Kembali Tumpah di Jalan, Faisal Tuntut Pertanggungjawaban Perusahaan

Baca Juga: Buntut Foto Basri Bertemu Pejabat Pemkot Tersebar, Bawaslu Bontang akan Lakukan Penelurusan

Baca Juga: Wali Murid SMA Negeri 1 Bontang Keluhkan Tarikan Iuran Listrik, Kepsek Sebut Operasional Sekolah Membengkak

Baca Juga: Shemmy Permata Sari Tegaskan Pentingnya Empat Pilar Kebangsaan di Era Digital

Baca Juga: Basri Kedapatan Temui Pejabat Pemkot, Pengamat: Mainnya 'Kurang Cantik'

Baca Juga: Andi Faizal Tanggapi Santai Laporan Ijazah Palsu, Sebut Hanya Bentuk Kasih Sayang 

Baca Juga: Dorong Semangat Inklusivitas, KPU Bontang Libatkan Kawan Difabel dalam Simulasi Pemungutan Suara

Baca Juga: Basri Rase Bantah Data BPS soal Penurunan APK Bontang, Klaim Penurunan Akibat Banyak Anak Pindah Sekolah ke Luar Kota

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Tersandung Kasus Izin Impor Gula, Berikut Jadwal Sidang Pertama Praperadilan Tom Lembong

Atas perbuatannya, HP terancam hukuman dengan pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Diketahui PPNS Kanwil DJP Kaltimtara telah menyita salah satu aset wajib pajak berupa berupa tanah dengan luas 10.000 m2 yang terletak di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

"Tanah yang ditaksir bernilai 825 juta tersebut disita dari wajib pajak dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat pada 24 November 2021, dengan tujuan penyitaan tersebut adalah untuk mengamankan aset wajib pajak dalam rangka pembuktian atau pengembalian harta hasil tindak pidana (asset recovery)," bebernya.

Kegiatan penegakan hukum ini dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam memulihkan kerugian pada pendapatan negara sekaligus menunjukkan dampak yang timbul kepada masyarakat. Demi terwujudnya keadilan dan perubahan perilaku dari wajib pajak.

"DJP akan mengurai keras tindak pidana di bidang perpajakan dengan tegas dan adil agar menjadi cerminan kepada wajib pajak lain agar tidak melakukan hal serupa," pungkasnya.

[RIR | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.