Kaltimtoday.co, Bontang - Direktur perusahaan PT HEN berinisial HP diamankan oleh PPNS Kanwil DJP Kaltimtara untuk kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Bontang pada Kamis (3/2/2022). 

Tersangka dan barang bukti pun diserahkan  setelah diduga kuat melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf d jo. Pasal i Undang-undang No. 6 /1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 11 /2020 tentang Ciptaker. 

Kabid Pemeriksaan Penagihan Intelijen Perpajakan (P2IP) Kanwil DJP Kaltim Kaltara, Windu Kumoro mengatakan bahwa tersangka menyampaikan SPT masa PP yang isinya tidak benar atau tidak lengkap serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut.

"Perbuatan HP menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 2.574.998.342," ungkapnya.

Baca Juga: Gelar Rakorda di PPU, Gelora Bontang Fokus Perkuat Solidaritas dan Evaluasi Langkah Politik

 

Baca Juga: Kisah Keri dari Kaubun, Sukses Beternak hingga Kembangkan Energi Alternatif dari Limbah Ternak

Baca Juga: Dinilai Berkomitmen Hasilkan Produk Hukum Berkualitas, Pemkot Bontang Terima Penghargaan dari Kemenkumham Kaltim

Baca Juga: Hormati Proses Hukum Sengketa Sidrap, Agus Haris Sebut Tudingan Mahyunadi soal Penggiringan KTP Terlalu Berlebihan 

View this post on Instagram

Baca Juga: 35 Ribu Pekerja Rentan di Bontang Terlindungi Program Jamsostek, Komitmen Menuju Cakupan 100% pada 2027

Baca Juga: Pemkot Bontang dan BPJS Ketenagakerjaan Sinergi Perkuat Program Perlindungan Pekerja Rentan

Baca Juga: 1.219 Balita Jadi Sasaran, Bontang Genjot Penanganan Stunting Melalui PMT

Baca Juga: Disdikbud Bontang Tanggapi Sorotan UMKM soal Dampak Program 19-21

Baca Juga: Susun Regulasi, Disdikbud Bontang Target Penyaluran Dana Pendidikan Rp1-2 Juta Mulai 2026

Baca Juga: DPD IKM Bontang Ikuti Munas Perdana, Teguhkan Komitmen Perantau Minangkabau

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Anggota DPRD Kaltim Kamaruddin Ibrahim Dinilai Pihak Kuasa Hukum sebagai Perselisihan Perdata

Baca Juga: DPD IKM Bontang Resmi Bubarkan Panitia Halal Bihalal dan Bahas Program Strategis Keumatan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Kajian KPK: Dana Parpol dan Biaya Politik Mahal Jadi Sumber Korupsi

Atas perbuatannya, HP terancam hukuman dengan pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Diketahui PPNS Kanwil DJP Kaltimtara telah menyita salah satu aset wajib pajak berupa berupa tanah dengan luas 10.000 m2 yang terletak di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

"Tanah yang ditaksir bernilai 825 juta tersebut disita dari wajib pajak dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat pada 24 November 2021, dengan tujuan penyitaan tersebut adalah untuk mengamankan aset wajib pajak dalam rangka pembuktian atau pengembalian harta hasil tindak pidana (asset recovery)," bebernya.

Kegiatan penegakan hukum ini dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam memulihkan kerugian pada pendapatan negara sekaligus menunjukkan dampak yang timbul kepada masyarakat. Demi terwujudnya keadilan dan perubahan perilaku dari wajib pajak.

"DJP akan mengurai keras tindak pidana di bidang perpajakan dengan tegas dan adil agar menjadi cerminan kepada wajib pajak lain agar tidak melakukan hal serupa," pungkasnya.

[RIR | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.