Kaltimtoday.co, Bontang – Komisi I DPRD Bontang siap memfasilitasi para pegawai Non PNS atau tenaga honorer yang hendak melakukan unjuk rasa di Jakarta, soal rencana penghapusan tenaga honorer di 2023. Pasalnya, pihaknya sebagai wakil rakyat menyatakan bahwa rencana pemerintah pusat terkait penghapusan honorer itu harus dicarikan solusi.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking menyatakan pihaknya harus memperjuangkan para tenaga honorer dengan diupayakan masuk sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau CPNS yang usianya masih masuk kualifikasi.

“Tetap ada syarat-syaratnya, tapi prioritas,” kata Raking saat dihubungi, Rabu (16/3/2022).

Menurutnya, walaupun sudah ada surat dari pusat, Pemerintah Kota Bontang jangan serta merta menerimanya mentah-mentah. Karena dalam surat tersebut perlu dilakukan peninjauan ulang, termasuk pengusulan formasi P3K, dan harapannya surat dari Menteri Dalam Negeri itu bisa dicabut.

“Sebenarnya masih ada celah, karena dalam surat itu ada point dikembalikan ke daerah (bila masih mengangkat, maka konsekuensi, dan dampak dikembalikan ke daerah),” ungkapnya.

Baca Juga: Kata Aswar Mengenai Sosok Neni Moerniaeni: Pekerja Keras dan Kreatif Mengelola APBD

 

Baca Juga: Bontang Perketat Aturan Reklame Rokok Demi Predikat Kota Ramah Anak Utama

Baca Juga: Kuota Haji Bontang 2024 Turun, Simak Penjelasan dan Jadwal Keberangkatan Kloter 16

Baca Juga: Pelaku Pengetap Pertalite di Bontang Diamankan Polisi, Terancam 6 Tahun Penjara

Baca Juga: Kembalikan Formulir Pakai Sedan Kuning, Aswar Mantap Daftar Bacalon Wakil Wali Kota Bontang di Golkar

View this post on Instagram

Baca Juga: Berbondong-bondong Ambil Formulir di Golkar, Muslimin: Elektabilitas Golkar Sudah Terbukti

Baca Juga: Ambil Formulir di Golkar, Aswar Mantap Hadapi Pilkada Bontang 2024

Baca Juga: Atasi Antrean Panjang akibat Sistem Bermasalah, PDAM Bontang Perpanjang Pembayaran

Baca Juga: Siap Maju Pilkada Bontang, Bakhtiar Wakkang Mendaftar di 3 Parpol

Baca Juga: Nyaris 3 Ribu Wisatawan Padati Pulau Beras Basah Saat Liburan Idulfitri

Baca Juga: Kronologi Meninggalnya Wisatawan Asal Samarinda Saat Berlibur ke Pulau Beras Basah di Bontang

Baca Juga: Cegah Macet Parah Akibat Arus Balik Lebaran, Pemerintah Terapkan Kebijakan WFH untuk PNS, Berlaku 16-17 April 2024

 

Baca Juga: Intens Bangun Komunikasi Politik Jelang Pilkada Bontang, Aswar Merapat ke Neni Moerniaeni

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Komisi I berencana melakukan kunjungan ke BKD Provinsi dan BKN, serta Menpan RB dan Mendagri bersama BKPSDM Bontang. 

“Saya sependapat dengan Gubernur Kaltim, jangan sampai ada penghapusan honorer, tapi kalau bisa ada pengangkatan honorer,” ujarnya.

Raking menegaskan agar pemerintah tidak menambah pengangguran. Karena faktor usia, sulitnya lapangan pekerjaan, dan lainnya, jika honorer dihapuskan. Sehingga yang saat ini sudah bekerja sebagai honorer, pemerintah tak bisa menerima mentah-mentah surat dari kementerian.

“Mereka (honorer) pada was-was, masa kami sebagai wakil rakyat membiarkan saja rakyatnya yang sedang khawatir. Jangan sampai pengangguran bertambah lagi,”imbuhnya.

Politisi Partai Berkarya itu bahkan siap memberikan fasilitas atau akomodasi 5 orang honorer jika mereka ingin berunjuk rasa di Jakarta atau di kantor kementerian. 

“Ini masalahnya dengan isi perut orang banyak,” pungkasnya.

[RIR | NON]

 Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.