Catatan Rizal Effendi

GUBERNUR dan wakil gubernur baru kita sangat bersemangat. Itulah Rudy Mas’ud dan Seno Aji (RS). Benar-benar langsung ngegas setelah dilantik serentak 20 Februari lalu dan seminggu ditempa dalam acara retret di Magelang.

Belajar dari sana, Rudy mengatakan dia juga mau bikin program serupa di lingkungan Pemprov Kaltim. Pesertanya seluruh pejabat di Kantor Gubernur berikut para kepala dinas atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Semoga bisa dilaksanakan setelah Ramadan,” katanya. 

Seru juga, tapi apa itu tidak pemborosan? Mulai menyiapkan tempat kegiatannya, makannya sampai urusan pakaian seragam militernya. Belum lagi ha hu..ha hu yang lain.

Tapi kata Rudy program retret sangat baik. Melatih disiplin, kekompakan dan kerja sama. “Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat untuk memperkuat kerja sama. Kalau diterapkan di Kaltim, para kepala SKPD bisa lebih solid dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” katanya begitu.

Dalam keterangan terpisah, Wagub Seno Aji menjelaskan, sumber dana untuk pelaksanaan retret Pemprov Kaltim dari CSR (Corporate Social Responsibility). Kalau itu benar, apa tepat penggunaan CSR untuk keperluan semacam itu. Bukankah CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan untuk masyarakat dan lingkungannya.   

Saya dengar dalam beberapa hari ini Kepala SKPD harus kumpul di Lantai 2 Kantor Gubernur. Sebab, gubernur atau wagub bisa mendadak memanggil. Semua harus siap menjelaskan apa yang dikerjakan di SKPD-nya. Tapi para kepala SKPD bingung, kapan begawi-nya?

Dalam rapat pertama, semua pejabat dilarang menyentuh ponsel. Tak ada yang boleh main HP. “Kita mau fokus karena tugas kita melayani masyarakat Kaltim. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam bekerja,” tandasnya.

Rudy juga sudah memanggil sejumlah direksi Perusda. Tersirat dia tidak puas atas kinerja manajemen Perusda. Dia instruksikan lebih banyak lagi berinovasi, sehingga mampu memberi kontribusi yang maksimal bagi pendapatan daerah (PAD).

Struktur APBD Kaltim 2025 terdiri dari pendapatan daerah Rp20,100 triliun dan belanja daerah Rp20,950 triliun. Jadi ada defisit sekitar Rp850 miliar. Separuh dari pendapatan itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Yaitu sekitar Rp10,30 triliun.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sri Wahyuni selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengungkapkan, dari hasil pemangkasan yang dilakukan pihaknya, tersedia dana Rp2,5 triliun yang bisa di-refocusing dalam APBD 2025.

Dari Rp2,5 triliun itu, ada sekitar Rp1 triliun yang penggunaannya bisa fleksibel. “Jadi bisa diarahkan untuk mewujudkan program 100 hari kerja gubernur dan wagub baru,” ungkapnya. 

Menurut Sri, dana pemangkasan bisa dimanfaatkan untuk program Gratis Pol atau Gaspol Rudy-Seno terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain juga ada anggaran yang sudah terplot di APBD dan bisa langsung terkoneksi dengan program Gaspol tadi.

Rudy dan Seno rajin mengeluarkan pernyataan. Terutama berkaitan dengan program Gaspol. Kita belum bisa menyimpulkan karena sepotong-sepotong. Tapi tiap hari ada saja yang mereka lontarkan. Berbunga-bunga. Tapi ada juga yang bilang terkesan ada yang mulai tidak konsisten.

Misalnya soal program gratis sekolah dari SMA sampai S3. Belakangan dikatakan bagi mahasiswa Kaltim yang kuliah di luar daerah atau luar negeri tidak akan di-cover oleh program Gaspol. Namun akan tetap diadakan dengan skema beasiswa. Padahal yang kuliah di luar lebih banyak lagi kebutuhannya.

Sejak kampanye Rudy-Seno mengisyaratkan antibeasiswa. Karena dianggap pilih kasih dan tidak merata. Dia maunya semua merasakan hal yang sama. Gratispol. Tetapi ternyata program beasiswa masih ada. Juga soal ada pembatasan usia. Padahal orang belajar tak mengenal usia. Juga ada klasifikasi program studi.

BERSIH DAN TIDAK KKN

Yang harus digarisbawahi, sukses Rudy dan Seno tidak bisa hanya diukur dari keberhasilan Gaspol-nya saja. Tetapi kita juga akan lihat dari keteguhan dia menjalankan pemerintahan yang bersih dan anti-KKN.

Tantangan Rudy tidak gampang. Karena suka atau tidak dia berada di lingkaran pemerintahan dinasti. Dua kakaknya ada di Karang Paci. Yaitu Hasanuddin Mas’ud (ketua) dan Hj Syahariah Mas’ud (anggota). Istri Rudy, Hj Syarifah Suraidah adalah anggota DPR RI Komisi X. Satu lagi kakak Rudy, Rahmad Mas’ud menjadi wali kota Balikpapan.

Dinasti memang tidak dilarang. Malah ada yang berpendapat dinasti memperlancar berbagai program. Karena  bisa saling sinerji. Bisa saling mendukung. Tapi beberapa pengalaman juga menunjukkan dinasti cenderung jadi beraroma KKN, penuh keberpihakan dan permainan.

Hasanuddin berjanji akan  profesional bersikap dengan adiknya sebagai gubernur. “Di DPRD sistemnya kolektif kolegial. Artinya bukan berarti ketua bisa mengambil keputusan sesukanya. Jadi bisa saja tidak sejalan dengan kepala daerah,” katanya.  

Dia mengatakan tetap konsisten dengan tupoksinya. “Tupoksi kami kan pendelegasian, pengawasan dan pengontrolan kinerja pemerintah. Dan kami akan melaksanakan tupoksi tersebut,” katanya seperti diberitakan akurasi.id.

Ada yang bilang tidak mungkin Gubernur Rudy menerapkan kebijakan KKN karena dia berlatar belakang pengusaha kaya. Duitnya banyak. Meski cukup banyak habis di Pilgub, buktinya tetap berjaya. Kekayaannya sekitar Rp183 miliar. Berada di urutan ke-4 dalam kelompok 10 besar gubernur terkaya di Indonesia.

Seorang teman bilang orang kaya yang jadi penguasa atau masuk ke pemerintahan ada 2 kemungkinan. Pertama, karena dia kaya, maka dia akan menjalankan kekuasaan bisa lebih bersih dan bijak. Sebab dia tidak cari-cari duit lagi. Jadi dia bisa fokus pada pengabdian. Malah sampai ada yang tidak mau mengambil gaji dan insentifnya atau ditabung lalu dibagikan kepada orang lain.

Tapi kedua, malah sebaliknya. Ternyata kekayaan sebanyak apa pun tidak menjamin orang itu puas. Sebab, kepuasan itu tidak terhingga. Jadi ada juga orang kaya yang masuk di kekuasaan, justru dia masih merasa lapar. Lebih lapar dari orang miskin. Berbagai cara dilakukannya untuk menambah kekayaan pribadinya. Jual beli jabatan, memainkan proyek dan kegiatan sampai memanfaatkan orang untuk memperkuat bisnisnya.  Bahkan istrinya pun ikut-ikutan main di antaranya melalui pendanaan kegiatan PKK, Dekranasda sampai pengadaan konsumsi dan perlengkapan di berbagai kegiatan.

Saya kira ada satu pelajaran menarik dari gubernur Kaltim sebelumnya, Isran Noor. Sejak awal boleh dibilang Isran tak pernah cawe-cawe dalam urusan pengadaan proyek. Anaknya sekalipun dilarang ikut main-main. 

Dia juga bukan seorang pengusaha. Tak ada jualan apa-apa. Jadi orang yang berhubungan dengannya, tidak mungkin terlibat atau disuruh membeli apa yang dijualnya. Atau “memaksa” usahanya dilibatkan dalam kegiatan usaha orang lain.

Dalam acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Kaltim dari Agus Priyono ke Mochammad Suharyanto, Rudy mengatakan BPK adalah mitra strategis Pemprov Kaltim dalam mengawal tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.  

Kita juga akan melihat bagaimana kebijakan Rudy-Seno berkaitan dengan kinerja para pejabat atau kepala SKPD. Pemimpin baru pasti ingin punya staf kualifikasi “dream team.” Tak masalah. Wajar saja sepanjang objektif. 

Para pejabat harus waspada. Mendagri Tito Karnavian menegaskan, kepala daerah baru diperbolehkan langsung melakukan mutasi atau rotasi tanpa menunggu waktu 6 bulan. Bahkan pejabat baru yang dilantik kepala daerah sebelumnya bisa saja ikut diganti.

“Kami akan izinkan supaya kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh teamwork yang sesuai dan satu chemistry dengan dirinya. Ini demi sebuah organisasi pemerintah yang sehat,” katanya pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI pada 21 Januari lalu.

Sesuai ketentuan, mutasi atau rotasi dilakukan bisa melalui lelang jabatan atau uji kompetensi. Dalam praktiknya lelang atau uji kompetensi bisa dimainkan. Tim seleksi sudah dikondisikan. Tinggal kita lihat apa keluarannya. Ada kecenderungan koncoisme atau kedaerahan tertentu atau lebih kuat objektivitasnya.

Rudy-Seno sangat memungkinkan segera melakukan mutasi. Sebab saat ini ada 4 SKPD atau OPD dijabat pelaksana tugas (Plt). Yaitu Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Irhamsyah, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Ir Ihamsyah, Plt Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Anita Natalia Krisnawati serta Plt Asisten III Riza Indra Riadi.

Selain itu ada 4 pejabat lain yang tahun ini juga memasuki masa pensiun. Yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Hj Ismiati, Direktur RSUD Abdul Wabah Sjahranie dr David Hariadi Masjhoer, Direktur RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo dr Edy Iskandar dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Anwar Sanusi. 

Rudy menegaskan dia akan menunjuk tim seleksi untuk memilih pejabat definitif. “Jadi belum tentu Plt sekarang bakal jadi definitif. Semua akan kita seleksi,” tandasnya.

Kabarnya Rudy dan keluarga akan melakukan perjalanan umrah dalam waktu dekat ini. Bersama Seno dia rajin melaksanakan Safari Ramadan subuh ke masjid-masjid. Kemarin dia melakukan Safari Ramadan di Balikpapan dan sempat meninjau rencana pengembangan Kaltim Kariangau Terminal (KKT). 

Senin lalu dia juga membuka acara Kaltim Berzakat di Gedung Olah Bebaya. Dia memuji Baznas Kaltim tidak hanya mengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS), tetapi juga dana CSR.

Ketika pisah sambut dengan Pj Gubernur Akmal Malik, Rudy sempat mengatakan bahwa Kaltim tidak boleh hanya mengandalkan sumber daya alam (SDA) saja, tetapi juga harus memajukan SDM-nya. Sebab, SDA bisa habis atau punah, sedang SDM tak pernah habis.

“Kaltim tidak ingin seperti dinosaurus yang punah karena tidak bisa beradaptasi,” katanya membuat pengandaian. Yang patut dicatat juga, Kaltim tak boleh salah urus. Jangan sampai pemimpinnya tambah gemuk akan tetapi rakyatnya tetap saja kurus-kurus.(*) 

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp https://whatsapp.com/channel/0029VaK3syJHltY7KzBZDK21