Kaltimtoday.co, Bontang - Upah Minimum Kota (UMK) Bontang diusulkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Bontang ke Gubernur Kaltim dengan nilai yang sama dari tahun sebelumnya, yakni Rp 3.182.706. Penetapan UMK Bontang masih menunggu SK Gubernur Kaltim.

Kepala Disnaker Bontang, Abdu Safa Muha mengatakan, UMK Bontang ini masih mengacu pada UMK tahun sebelumnya, dan suratnya sudah disampaikan kepada gubernur.

Beberapa alasan UMK Bontang diusulkan dengan nilai yang sama salah satunya belum terbentuknya Dewan Pengupahan Bontang. 

"Saya tidak tahu persis permasalahan (belum dibentuknya dewan pengupahan), tapi Dewan Pengupahan itu masa kerjanya 3 tahun, harusnya dibentuk di 2020, tapi belum," terang Safa.

Baca Juga: Siap Maju Pilkada Bontang, Bakhtiar Wakkang Mendaftar di 3 Parpol

 

Baca Juga: Nyaris 3 Ribu Wisatawan Padati Pulau Beras Basah Saat Liburan Idulfitri

Baca Juga: Kronologi Meninggalnya Wisatawan Asal Samarinda Saat Berlibur ke Pulau Beras Basah di Bontang

Baca Juga: Intens Bangun Komunikasi Politik Jelang Pilkada Bontang, Aswar Merapat ke Neni Moerniaeni

View this post on Instagram

Baca Juga: Petahana dan DPRD Terpilih Maju Pilkada Bontang, Harus Mundur atau Cuti?

Baca Juga: Pembatasan Jam Operasional Truk Berat di Bontang Berlaku Mulai 5-16 April 2024

Baca Juga: Pejabat Bontang Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas, Terancam Sanksi Pidana

Baca Juga: Ekonomi Bontang Tumbuh 4,16% di 2023, Tertinggi di Kaltim!

Baca Juga: Nilai Duet Basri-Najirah Berhasil, PHM Dorong Keduanya Kembali Pimpin Bontang

Baca Juga: Cek Jadwal Kapal PELNI Pelabuhan Loktuan Bontang Jelang Lebaran 2024

Baca Juga: Pemkot Bontang Bebaskan 40 Hektare Lahan untuk Kolam Depresi, Anggarkan Rp 2,3 Miliar

Baca Juga: Mudik Lebaran 2024, Pelni Tambah Kuota 908 Penumpang Kapal dari Bontang

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: 211 PPPK Bontang yang Baru Dilantik Bakal Terima THR Idulfitri 2024, Ini Rinciannya!

Namun demikian, bukan berarti belum terbentuknya Dewan Pengupahan sebagai syarat mutlak. Pasalnya, hasil survey peningkatan ekonomi dengan inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum ada.

"Dan itu menjadi dasar UMK diusulkan sama dengan tahun sebelumnya," ujarnya.

Soal kenaikan, memang tidak ada. Tapi, Safa menyebut UMK Bontang masuk dalam range tengah-tengah. Mengingat UMK tertinggi di Kaltim, yakni Kabupaten Berau senilai Rp 3.386.593, sama dengan Kutai Barat dan Penajam Paser Utara (PPU). 

"Kalau UMP sebesar Rp 3.016.738, dan Bontang masih diatasnya," imbuhnya.

Saat ini, lanjut Safa, posisi daerah sedang dilanda pandemi Covid-19. Isu-isu strategis nya tentu pemulihan ekonomi, dan dasar pemulihan ekonomi itu dari investor. 

"Finalnya dari Gubernur, yang jelas kalau saya, UMK Bontang itu sama dengan UMK sebelumnya, dan sudah disampaikan surat kepada gubernur," ungkapnya.

Di 2022 nanti, langkah pertama yang akan dilakukan Disnaker Bontang adalah membentuk Dewan Pengupahan Bontang yang terdiri dari pemerintah daerah, akademisi, serikat pekerja, BPS, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang.

[RIR | NON]