Kaltimtoday.co, Samarinda - Kebutuhan akses pendidikan di Samarinda terus meningkat, terutama di tingkat dasar dan menengah. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan bahwa pembangunan sekolah negeri baru tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. 

Selain masalah anggaran, pemerintah harus memastikan keberlangsungan sekolah swasta yang selama ini menjadi mitra penopang layanan pendidikan di kota ini.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, menyampaikan bahwa pada 2026 tidak ada rencana pendirian sekolah negeri baru. Keputusan tersebut bukan tanpa alasan.

“Kayaknya tidak ada pembangunan sekolah baru tahun depan. Kita juga harus menjaga kesinambungan dengan swasta. Mereka itu mitra, bukan kompetitor,” ungkap Asli.

Menurutnya, penambahan sekolah negeri secara masif berpotensi mematikan sekolah swasta, terutama yang berada di kategori menengah ke bawah. Apabila siswa lebih memilih sekolah negeri karena biaya lebih terjangkau, sekolah swasta akan kehilangan murid dan terancam tutup. 

“Sekolah swasta ini partner pemerintah. Kalau kita bangun sekolah negeri tanpa perhitungan, yang swasta bisa kolaps satu per satu,” tegasnya.

Asli menjelaskan bahwa ekosistem pendidikan memiliki proporsi tersendiri di tiap jenjang. Tidak semua kelurahan membutuhkan unit sekolah yang sama. Dari sekitar 165 SD negeri, 50 SMP negeri, dan hanya 20 SMA negeri yang ada saat ini, struktur itu sebenarnya sudah dirancang menyempit sesuai kebutuhan. 

“Jumlah sekolah itu tidak bisa disamakan antar-jenjang. Semakin tinggi jenjangnya, semakin kecil kebutuhan unitnya. Tidak semua kelurahan harus ada SMP atau SMA,” jelasnya.

Meski demikian, keluhan minimnya SMP negeri masih mencuat setiap musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Beberapa wilayah padat penduduk seperti Samarinda Utara, Sungai Kunjang, dan Palaran kerap melaporkan kekurangan kursi bagi siswa baru. 

Asli menilai persoalan tersebut sering kali muncul bukan karena daya tampung tidak cukup, tetapi karena masyarakat cenderung menumpuk di sekolah-sekolah favorit.

“Yang bikin kacau itu orang maunya di satu sekolah. Padahal kalau mau menyebar, daya tampung kita sebenarnya cukup,” tegasnya.

Pada 2025, pemerintah sudah membuka beberapa sekolah baru seperti SDN 028 di Loa Bakung yang berkonsep sekolah terpadu, serta SMPN 49 di Balik Buaya dan SMPN 50 di Lobang Tiga. Pembangunan ini dilakukan berdasarkan tingkat kedaruratan kebutuhan akses di kawasan tersebut. 

“Itu untuk menambah akses masyarakat. Secara umum masyarakat pasti memilih negeri, tapi kita harus melihat banyak faktor seperti kedaruratannya dan kondisi keuangan sekolah swasta,” kata Asli.

Saat ini pemkot mengelola 164 hingga 165 SD negeri dan 50 SMP negeri, dengan daya tampung yang dinilai telah mencukupi jika penyebaran siswa merata. Asli menyebutkan, dari 33 ribu siswa SMP, setiap angkatan hanya sekitar 11 ribu. Sementara di jenjang SD, sekitar 80 ribu siswa terbagi rata dalam enam tingkatan.

“Itu equivalent kalau dihitung secara keseluruhan,” terangnya.

[NKH]