Kaltimtoday.co, Tenggarong - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti angka kemiskinan di Kukar yang masih tinggi, infrastruktur, hingga minimnya serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun ini. 

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid dalam Rapat Paripurna penyampaian nota keuangan terhadap Raperda tentang perubahan APBD 2023, Senin (28/8/2023).

Perubahan APBD 2023 yang disepakati pada rancangan perubahan kebijakan umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) beberapa waktu lalu yakni sebesar Rp 11,8 triliun.

"Serapan anggaran baru 36 persen, sementara ini sudah bulan delapan. Ditambah dengan Perubahan, justru akan menumpuk," kata Abdul Rasid.

Menurut politisi Golkar ini, pandangan umum dari sejumlah Fraksi merupakan masukan bagi Pemkab Kukar agar lebih memperhatikan catatan-catatan yang telah diberikan. Sehingga APBD Kukar yang di sahkan dapat direalisasikan secara keseluruhan untuk kepentingan masyarakat. 

"Yang disampaikan kawan-kawan fraksi, untuk memacu kawan-kawan OPD untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka penyerapan realisasi anggaran," sambungnya.

Rasid menambahkan, APBD Perubahan 2023 akan segera disetujui dalam waktu dekat. Jika terlalu lama, dikhawatirkan penyerapan anggaran tidak maksimal. Mengingat, Agustus akan segera berakhir. Sehingga hanya tersisa empat bulan lagi untuk menuntaskan semua pekerjaan pada 2023.

"Setelah rapat banggar ini akan kita bahas, kalau memang tidak ada pembahasan urgent lagi dan mungkin akan kita tindaklanjuti dengan pengesahan APBD Perubahan," tutupnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.