Kaltimtoday.co, Bontang - Wali Kota Bontang, Basri Rase berencana merevisi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor: 6/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Dilansir dari Suara.com -jaringan Kaltimtoday.co, pasal khusus yang direvisi ialah mengenai batas maksimal penyaluran dana hibah sarana prasarana, pendidikan dan rumah ibadah maksimal Rp 150 juta. 

"Jadi harus direvisi terlebih dahulu. Untuk membantu tempat ibadah dan pondok pesantren," ujarnya, Selasa (1/2/2022). 

Basri mengatakan, banyak masjid di Bontang yang perlu mendapatkan bantuan pemenuhan sarana dan prasarana mereka. Sebab dengan nilai Rp 150 juta, tak mampu memenuhi kebutuhan pembangunan rumah ibadah hingga rampung.

"Kami masih upayakan Perwali ini direvisi agar nilai bantuan ke rumah ibadah bisa tinggi dan dibagi merata," ucapnya.

Baca Juga: Nyaris 3 Ribu Wisatawan Padati Pulau Beras Basah Saat Liburan Idulfitri

 

Baca Juga: Kronologi Meninggalnya Wisatawan Asal Samarinda Saat Berlibur ke Pulau Beras Basah di Bontang

Baca Juga: Intens Bangun Komunikasi Politik Jelang Pilkada Bontang, Aswar Merapat ke Neni Moerniaeni

Baca Juga: Petahana dan DPRD Terpilih Maju Pilkada Bontang, Harus Mundur atau Cuti?

Baca Juga: Pembatasan Jam Operasional Truk Berat di Bontang Berlaku Mulai 5-16 April 2024

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Pejabat Bontang Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas, Terancam Sanksi Pidana

Baca Juga: Ekonomi Bontang Tumbuh 4,16% di 2023, Tertinggi di Kaltim!

Baca Juga: Nilai Duet Basri-Najirah Berhasil, PHM Dorong Keduanya Kembali Pimpin Bontang

Baca Juga: Cek Jadwal Kapal PELNI Pelabuhan Loktuan Bontang Jelang Lebaran 2024

Baca Juga: Pemkot Bontang Bebaskan 40 Hektare Lahan untuk Kolam Depresi, Anggarkan Rp 2,3 Miliar

Baca Juga: Mudik Lebaran 2024, Pelni Tambah Kuota 908 Penumpang Kapal dari Bontang

Baca Juga: 211 PPPK Bontang yang Baru Dilantik Bakal Terima THR Idulfitri 2024, Ini Rinciannya!

 

Baca Juga: Posko Pengaduan THR Bontang Resmi Dibuka hingga 17 April 2024

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Amiruddin mengatakan, revisi Perwali itu sedang digodok. 

Adapun yang direvisi berada di pasal 9 Poin C terkait nominal bantuan hibah sarana dan prasarana pendidikan dan rumah ibadah.

Berdasarkan kajian, jumlah maksimal tidak boleh melebihi 50 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Misalnya, PAD senilai Rp 200 miliar maka tidak boleh melebihi Rp 100 miliar. 

"Hibahnya tidak boleh melebihi batas maksimal. Namun, hingga kini revisi masih terus dilakukan," imbuhnya. 

Dia menambahkan, tahapan saat ini adalah konsultasi publik di lingkungan Pemkot Bontang. Kemudian, proses tersebut menunggu persetujuan wali kota dan konsultasi Biro Hukum Provinsi Kaltim. 

"Targetnya 2022 ini rampung dan bisa segera diberlakukan," ujarnya.

[RWT | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.