Kaltimtoday.co, Samarinda – BPJS Kesehatan Cabang Samarinda menggelar kegiatan rekonsiliasi data peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemprov Kalimantan Timur, Selasa (20/04).

Acara dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, Mangisi Raja Simarmata, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Dinas Sosial Kalimantan Timur dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Mangisi menjelaskan mengenai kondisi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di wilayah kerja Kantor Cabang Samarinda per Maret 2021 dan statistik jumlah peserta PBPU dan BP yang pendaftarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

“Rekonsiliasi ini dilakukan setiap tiga bulan sekali, tujuannya ialah untuk meminimalisir terjadinya kekeliuran data peserta PBPU dan BP yang didaftarkan pemerintah daerah, apakah data sudah tersebut sesuai dari segi jumlah peserta maupun iuran, sehingga tidak ada kekeliruan dalam pembayaran,” ungkap Mangisi.

Ia mengatakan, pemerintah daerah memiliki kontribusi pula dalam menyukseskan program JKN-KIS. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 64/2020. Dengan kontribusi tersebut, masyarakat terjamin kesehatannya melalui program JKN-KIS. Diharapkan terjadi sinergi dan sinkronisasi data antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan sehingga masyarakat mendapatkan manfaat layanan kesehatan maksimal.

Baca Juga: Rawan Kecelakaan, Polisi Larang Truk Muatan Berlebih Melintas di Gunung Manggah

 

Baca Juga: Oknum Kejaksaan Kaltim Diduga Terlibat Perselingkuhan, Pelapor Ingin Diberhentikan Secara Tak Hormat

Baca Juga: Suhu Panas di Samarinda Rata-Rata Capai 33-34 Derajat, Ini Penjelasannya

Baca Juga: Sudah Kena Pajak, Cek Harga Tiket Konser Sheila On 7 Samarinda Juli 2024

Baca Juga: Sudah Rilis! Cek Harga Tiket dan Seatplan Konser Sheila On 7 Samarinda Juli 2024

View this post on Instagram

Baca Juga: Pilkada Samarinda 2024 Siap Digelar dengan Anggaran Rp 17 Miliar, Andi Harun Minta Kinerja Bawaslu dan KPU Diperkuat

Baca Juga: Mahyudin: PDRB Kaltim Jangan Hanya Bertumpu pada Tambang, SDM Harus Disiapkan

Baca Juga: Pasca Insiden Mobil Terbakar, Mal SCP Samarinda Komitmen Pasang Sistem Sprinkler untuk Area Parkir

Baca Juga: Total Daya Tampung PPDB 2024 Jenjang SMA/SMK Samarinda Capai 11.261 Kuota

Baca Juga: Bantai Jordania 4-1, Indonesia Lolos ke Babak 8 Besar Piala Asia U-23, Erick Thohir: Usaha Keras Kita Berbuah Prestasi

Baca Juga: Taman Samarendah Bakal Direvitalisasi Jadi Destinasi Wisata Baru, Dilengkapi Sky View hingga Restoran

Baca Juga: Pemkot Samarinda Bakal Bangun 2 Pelabuhan Tanpa Gunakan APBD

 

Baca Juga: BMKG Prediksi Cuaca di Kaltim Periode 21-30 April, Waspada Hujan Sedang di Sebagian Wilayah

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

“Dengan peserta yang didaftarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan akan lebih mempercepat tercapainya Universal Health Coverage (UHC), mengingat saat ini Kaltim sudah mencapai 94% sehingga tingal sedikit lagi untuk mencapai UHC," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Rujukan Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Ivan Hariyadi menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat mengoptimalkan program JKN-KIS di Kalimantan Timur.

“Kami pada prinsipnya mendukung kegiatan ini dan akan menyiapkan data untuk sinkronisasi data peserta PBPU/BP yang didaftarkan Pemda agar status kepesertaan masyarakat penerima bantuan iuran tetap aktif,” ujar Ivan.

Ivan menambahkan pada tahun 2021 Pemprov Kalimantan Timur memiliki kuota peserta yang didaftarkan oleh Pemda sebanyak 90.000 jiwa dan sudah terisi 85.000 jiwa, sehingga masih tersisa 5.000 jiwa lagi.

“Saat ini sudah kami serahkan data sekitar 3.600 jiwa, harapannya peserta sudah aktif pada bulan Mei nanti. Kemudian sisanya akan kami ajukan sekitar 2.000 jiwa lagi dengan mempertimbangkan pengurangan peserta karena berpindah segmen peserta dan lain-lain,” terangannya.

[EJ | RWT | ADV]