Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemkot Samarinda meninjau langsung lokasi Plaza 21 Samarinda yang bertempat di bilangan Panglima Batur pada Kamis (20/5/2021). Wali Kota Samarinda, Andi Harun turun langsung melihat kondisi basement di bangunan tersebut.

"Tadi kami memulai turun ke basement. Menurut keterangan bagian kerja sama, untuk basement itu pengelolanya Pemkot," beber Andi Harun kepada awak media.

Andi Harun menjelaskan bahwa, Plaza 21 Samarinda awalnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yakni PT Mudita Primantara. Dilakukan pada 1992 untuk jangka waktu perjanjian selama 30 tahun. Seyogyanya, baru berakhir pada 2022.

Dari keterangan sementara yang didapatkan berdasarkan perjanjian tersebut, awalnya berencana untuk membangun sebanyak 7 lantai. Namun faktanya di lapangan, hanya 4 lantai. Sebab posisi tiang pancang pondasi, tidak layak secara teknis untuk 7 lantai.

"Jadi perjanjiannya 30 tahun, sejak tahun 1992. Secara normatif perjanjian, harusnya berakhir pada tahun depan. Tapi kita patut menduga, bahwa selama perjanjian berlangsung ini ada pihak yang diduga melakukan wanprestasi dalam hal perjanjian kerja sama ini," ungkap Andi Harun.

Baca Juga: Revitalisasi Pasar Pagi Samarinda Capai 70 Persen, Wali Kota Tekankan Fungsi Sosial dan Estetika

 

Baca Juga: Masjid Raya Darussalam Bersolek, Wali Kota Samarinda Pastikan Suasana Ibadah Makin Nyaman

Baca Juga: Pemkot Samarinda Serius Benahi Aset untuk Organisasi Kepemudaan, Gedung Graha Pemuda Jadi Kantor Sementara KNPI dan KONI

Baca Juga: Siap Cetak Siswa Unggul dan Berintegritas, Kuota Siswa SMA Prestasi Samarinda Masih Dibuka

Baca Juga: Tinjau Progres Sekolah Terpadu, Wali Kota Samarinda Beri Apresiasi dan Soroti Pembenahan Minor

View this post on Instagram

Baca Juga: Gebrakan Baru INDEX Samarinda 2025: Kolaborasi 30 Brand Desain dan Interior

Baca Juga: Sengketa BBM Bermasalah di Samarinda Berakhir Damai, Pertamina Beri Kompensasi ke Konsumen

Baca Juga: Jamin Kebebasan Pers, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Minta Maaf Soal Dugaan Intimidasi Ajudan ke Jurnalis

Baca Juga: RS Bhayangkara Tingkat IV Siap Jadi Rujukan Layanan Kesehatan di Kaltim

Baca Juga: Hetifah Apresiasi HeLo East Festival: Kolaborasi Anak Muda untuk Pendidikan, Lingkungan, hingga Budaya

Baca Juga: Pemkot Samarinda Rumuskan Surat Edaran: Buku Kesehatan Gratis, Tes Psikologi dan Asuransi Dilarang

Baca Juga: Sekolah Dilarang Sediakan Parkir bagi Siswa, Dishub Samarinda Soroti Peran Orangtua dan Lingkungan

 

Baca Juga: Komisi III DPRD Samarinda Sampaikan Peringatan Keras Pasca Kebakaran Kedua BIG Mall

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sehingga, Pemkot akan memanggil pihak perusahaan untuk meminta secara sukarela mengakhiri perjanjian. Apabila pihak ketiga tersebut tidak bersedia mengakhirinya, maka demi melindungi kepentingan hukum pemerintah dan seluruh warga Samarinda, Pemkot akan mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan mengakhiri perjanjian di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Sebab hal itu adalah sarana hukum yang dapat ditempuh Pemkot.

"Kemudian, di dalam hal perjanjian dan dokumen resmi kita, basement itu pengelolanya Pemkot. Ternyata setelah kami sampai di bawah tadi, kok banyak orang parkir. Ternyata yang parkir itu karyawan BNI," tambahnya.

Andi Harun pun langsung meminta Satpol PP dan staf untuk memanggil pihak BNI dan akhirnya bertemu dengan wakil pimpinan bank. Rupanya, BNI Cabang Jalan Pulau Sebatik itu mengaku telah membayar bulanan sekitar Rp 3 juta kepada pihak tertentu untuk sewa parkir.

"Kalau dilihat dari kewenangan pengelolaan, maka pembayaran yang dilakukan BNI ini salah sasaran. Mestinya dia melakukan perjanjian dengan Pemkot. Kalau ke Pemkot kan masuknya ke PAD," tambahnya lagi.

Dirinya juga sudah meminta kepada pihak BNI untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait dan Asisten III Pemkot Samarinda besok.

[YMD | RWT]