Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemkot Samarinda meninjau langsung lokasi Plaza 21 Samarinda yang bertempat di bilangan Panglima Batur pada Kamis (20/5/2021). Wali Kota Samarinda, Andi Harun turun langsung melihat kondisi basement di bangunan tersebut.

"Tadi kami memulai turun ke basement. Menurut keterangan bagian kerja sama, untuk basement itu pengelolanya Pemkot," beber Andi Harun kepada awak media.

Andi Harun menjelaskan bahwa, Plaza 21 Samarinda awalnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yakni PT Mudita Primantara. Dilakukan pada 1992 untuk jangka waktu perjanjian selama 30 tahun. Seyogyanya, baru berakhir pada 2022.

Dari keterangan sementara yang didapatkan berdasarkan perjanjian tersebut, awalnya berencana untuk membangun sebanyak 7 lantai. Namun faktanya di lapangan, hanya 4 lantai. Sebab posisi tiang pancang pondasi, tidak layak secara teknis untuk 7 lantai.

"Jadi perjanjiannya 30 tahun, sejak tahun 1992. Secara normatif perjanjian, harusnya berakhir pada tahun depan. Tapi kita patut menduga, bahwa selama perjanjian berlangsung ini ada pihak yang diduga melakukan wanprestasi dalam hal perjanjian kerja sama ini," ungkap Andi Harun.

Baca Juga: Pasar Segiri Akan Direvitalisasi, Lahan Eks Bandara Temindung Dibidik Jadi Tempat Relokasi Pedagang

 

Baca Juga: DPRD Ingatkan Pemkot Samarinda Jaga Hak Sosial Warga Baqa di Tengah Pembangunan Insinerator

Baca Juga: Dua Terduga Tahanan Kabur Tertangkap CCTV di Kawasan Loa Janan, Sudah Ditindaklanjuti Kepolisian

Baca Juga: Hujan Lebat Disertai Angin Kencang Guyur Kota Samarinda, Sejumlah Peristiwa Alam Terjadi 

Baca Juga: Kaltim Ukir Sejarah Lagi! Sabet Juara Umum STQ Nasional Kendari 2025

View this post on Instagram

Baca Juga: Hari Santri 2025: Santri Tak Cuma Jaga Moral, Tapi Harus Bawa Indonesia Menuju Peradaban Dunia

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Samarinda dan Sekitarnya Hari Ini, Rabu, 22 Oktober 2025

Baca Juga: Kapolda Kaltim: Sistem Penjagaan Polsek Samarinda Kota Akan Dievaluasi Total

Baca Juga: Agenda Pemkot Samarinda Hari Ini: Wali Kota Upacara Hari Santri, Bahas Rehabilitasi Pasar Segiri

Baca Juga: Ombudsman Kaltim Alihkan Fokus Penilaian Maladministrasi: Kualitas Layanan Diukur dari Kepuasan Masyarakat

Baca Juga: Tahapan Uang Kerohiman Sudah Lewat, Pemkot Samarinda Pertimbangkan Nasib Warga Baqa yang Belum Terima Bantuan

Baca Juga: Satpol PP Siap Lembur, Pemkot Samarinda Targetkan Pembongkaran 57 Rumah di Baqa Rampung Sehari

 

Baca Juga: Torani Samarinda, Rekomendasi Restoran Seafood Nyaman untuk Keluarga dan Pegawai Kantoran

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sehingga, Pemkot akan memanggil pihak perusahaan untuk meminta secara sukarela mengakhiri perjanjian. Apabila pihak ketiga tersebut tidak bersedia mengakhirinya, maka demi melindungi kepentingan hukum pemerintah dan seluruh warga Samarinda, Pemkot akan mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan mengakhiri perjanjian di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Sebab hal itu adalah sarana hukum yang dapat ditempuh Pemkot.

"Kemudian, di dalam hal perjanjian dan dokumen resmi kita, basement itu pengelolanya Pemkot. Ternyata setelah kami sampai di bawah tadi, kok banyak orang parkir. Ternyata yang parkir itu karyawan BNI," tambahnya.

Andi Harun pun langsung meminta Satpol PP dan staf untuk memanggil pihak BNI dan akhirnya bertemu dengan wakil pimpinan bank. Rupanya, BNI Cabang Jalan Pulau Sebatik itu mengaku telah membayar bulanan sekitar Rp 3 juta kepada pihak tertentu untuk sewa parkir.

"Kalau dilihat dari kewenangan pengelolaan, maka pembayaran yang dilakukan BNI ini salah sasaran. Mestinya dia melakukan perjanjian dengan Pemkot. Kalau ke Pemkot kan masuknya ke PAD," tambahnya lagi.

Dirinya juga sudah meminta kepada pihak BNI untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait dan Asisten III Pemkot Samarinda besok.

[YMD | RWT]