Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemkot Samarinda meninjau langsung lokasi Plaza 21 Samarinda yang bertempat di bilangan Panglima Batur pada Kamis (20/5/2021). Wali Kota Samarinda, Andi Harun turun langsung melihat kondisi basement di bangunan tersebut.

"Tadi kami memulai turun ke basement. Menurut keterangan bagian kerja sama, untuk basement itu pengelolanya Pemkot," beber Andi Harun kepada awak media.

Andi Harun menjelaskan bahwa, Plaza 21 Samarinda awalnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yakni PT Mudita Primantara. Dilakukan pada 1992 untuk jangka waktu perjanjian selama 30 tahun. Seyogyanya, baru berakhir pada 2022.

Dari keterangan sementara yang didapatkan berdasarkan perjanjian tersebut, awalnya berencana untuk membangun sebanyak 7 lantai. Namun faktanya di lapangan, hanya 4 lantai. Sebab posisi tiang pancang pondasi, tidak layak secara teknis untuk 7 lantai.

"Jadi perjanjiannya 30 tahun, sejak tahun 1992. Secara normatif perjanjian, harusnya berakhir pada tahun depan. Tapi kita patut menduga, bahwa selama perjanjian berlangsung ini ada pihak yang diduga melakukan wanprestasi dalam hal perjanjian kerja sama ini," ungkap Andi Harun.

Baca Juga: BRIDA Jaring Pelajar Potensial untuk Persiapkan Generasi Periset dan Peneliti di Wilayah Kaltim

 

Baca Juga: Tarif Pajak Kendaraan di Kaltim Terendah se-Indonesia, Bapenda Sebut Upaya Ringankan Beban Masyarakat

Baca Juga: Ayah dan Anak di Samarinda Diduga Aniaya Tetangga hingga Tewas

Baca Juga: Pakai Modus Kwitansi Fiktif, Polisi Samarinda Tangkap Pelaku Penggelapan Dana Perusahaan hingga Rp 126 Juta

Baca Juga: EducationUSA Hadir di UMKT, Permudah Akses Mahasiswa Kalimantan yang Ingin Kuliah di Amerika Serikat

View this post on Instagram

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Diprediksi Mengguyur Sebagian Besar Wilayah Indonesia

Baca Juga: Tragedi Muara Kate di Paser Belum Usai, Natalius Pigai Justru Soroti Minimnya Peran Media

Baca Juga: HIPMI Gelar Creative Preneur dan Mini Expo, Dorong Ekonomi Kreatif Kaltim Hadapi Pasar IKN

Baca Juga: Tembus 424 Laporan, Ombudsman Kaltim Fokus Berikan Solusi Non-Litigasi

Baca Juga: Culinary Playland Samarinda X BRIMO FSTVL Sukses Digelar, Tarik Puluhan Ribu Pengunjung

Baca Juga: Baca Puisi hingga Demo Masak, Cara Kelompok Aksi Pejuang HAM di Samarinda Sindir Pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Juga: Januari 2025 Masuk Jadwal Audit Kearsipan, DPK Kaltim: Penilaian Objektif-Profesional di Setiap OPD

 

Baca Juga: Target Penyerahan 132 Filling Kabinet ke Sejumlah OPD, DPK Kaltim Pastikan Tuntas Akhir Desember

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sehingga, Pemkot akan memanggil pihak perusahaan untuk meminta secara sukarela mengakhiri perjanjian. Apabila pihak ketiga tersebut tidak bersedia mengakhirinya, maka demi melindungi kepentingan hukum pemerintah dan seluruh warga Samarinda, Pemkot akan mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan mengakhiri perjanjian di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Sebab hal itu adalah sarana hukum yang dapat ditempuh Pemkot.

"Kemudian, di dalam hal perjanjian dan dokumen resmi kita, basement itu pengelolanya Pemkot. Ternyata setelah kami sampai di bawah tadi, kok banyak orang parkir. Ternyata yang parkir itu karyawan BNI," tambahnya.

Andi Harun pun langsung meminta Satpol PP dan staf untuk memanggil pihak BNI dan akhirnya bertemu dengan wakil pimpinan bank. Rupanya, BNI Cabang Jalan Pulau Sebatik itu mengaku telah membayar bulanan sekitar Rp 3 juta kepada pihak tertentu untuk sewa parkir.

"Kalau dilihat dari kewenangan pengelolaan, maka pembayaran yang dilakukan BNI ini salah sasaran. Mestinya dia melakukan perjanjian dengan Pemkot. Kalau ke Pemkot kan masuknya ke PAD," tambahnya lagi.

Dirinya juga sudah meminta kepada pihak BNI untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait dan Asisten III Pemkot Samarinda besok.

[YMD | RWT]