Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemkot Samarinda meninjau langsung lokasi Plaza 21 Samarinda yang bertempat di bilangan Panglima Batur pada Kamis (20/5/2021). Wali Kota Samarinda, Andi Harun turun langsung melihat kondisi basement di bangunan tersebut.

"Tadi kami memulai turun ke basement. Menurut keterangan bagian kerja sama, untuk basement itu pengelolanya Pemkot," beber Andi Harun kepada awak media.

Andi Harun menjelaskan bahwa, Plaza 21 Samarinda awalnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yakni PT Mudita Primantara. Dilakukan pada 1992 untuk jangka waktu perjanjian selama 30 tahun. Seyogyanya, baru berakhir pada 2022.

Dari keterangan sementara yang didapatkan berdasarkan perjanjian tersebut, awalnya berencana untuk membangun sebanyak 7 lantai. Namun faktanya di lapangan, hanya 4 lantai. Sebab posisi tiang pancang pondasi, tidak layak secara teknis untuk 7 lantai.

"Jadi perjanjiannya 30 tahun, sejak tahun 1992. Secara normatif perjanjian, harusnya berakhir pada tahun depan. Tapi kita patut menduga, bahwa selama perjanjian berlangsung ini ada pihak yang diduga melakukan wanprestasi dalam hal perjanjian kerja sama ini," ungkap Andi Harun.

Baca Juga: Sentuhan AI di Tangan Pelajar SMAN 10 Samarinda, Rancang Galeri Digital Batik Kalimantan

 

Baca Juga: 500 Mahasiswa UNMUL Tanam 1.010 Pohon Kopi di IKN, Pecahkan Rekor MURI

Baca Juga: Lewat Lomba B2SA, DPTPH dan TP PKK Kaltim Gencarkan Gerakan Makan Pangan Lokal Bergizi

Baca Juga: Dinkes Samarinda Perluas Layanan Cek Kesehatan Siswa, Kini Tak Hanya Imunisasi

Baca Juga: Longsor Jalan Desa Samboja Ganggu Air Bersih, Dinas ESDM Kaltim Ultimatum Perusahaan Tambang Bertanggung Jawab

View this post on Instagram

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Samarinda dan Sekitarnya Hari Ini, Sabtu, 11 Oktober 2025

Baca Juga: Perusahaan Asal Tiongkok SUS Environment Lirik Samarinda untuk Kembangkan PLTSa

Baca Juga: Sejumlah Warga Masih Mendiami Lahan Insinerator di Samarinda Seberang, Satpol PP Persiapkan Langkah Khusus

Baca Juga: Pertama Kali Terekam, Bayi Dugong Muncul di Pantai Mali, Alor

Baca Juga: Geotab Luncurkan Asisten AI Generatif untuk Manajemen Armada di Indonesia

Baca Juga: DBS Indonesia Luluskan 50 Peserta Disabilitas dari Program Pelatihan Dunia Kerja

Baca Juga: Survei Spotify: Musik dan Podcast Jadi Bagian Penting Hidup Sehari-hari Gen Z Indonesia

 

Baca Juga: RUU Masyarakat Adat Kembali Disorot: Pengakuan Hak Dinilai Kunci Ekonomi Inklusif

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sehingga, Pemkot akan memanggil pihak perusahaan untuk meminta secara sukarela mengakhiri perjanjian. Apabila pihak ketiga tersebut tidak bersedia mengakhirinya, maka demi melindungi kepentingan hukum pemerintah dan seluruh warga Samarinda, Pemkot akan mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan mengakhiri perjanjian di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Sebab hal itu adalah sarana hukum yang dapat ditempuh Pemkot.

"Kemudian, di dalam hal perjanjian dan dokumen resmi kita, basement itu pengelolanya Pemkot. Ternyata setelah kami sampai di bawah tadi, kok banyak orang parkir. Ternyata yang parkir itu karyawan BNI," tambahnya.

Andi Harun pun langsung meminta Satpol PP dan staf untuk memanggil pihak BNI dan akhirnya bertemu dengan wakil pimpinan bank. Rupanya, BNI Cabang Jalan Pulau Sebatik itu mengaku telah membayar bulanan sekitar Rp 3 juta kepada pihak tertentu untuk sewa parkir.

"Kalau dilihat dari kewenangan pengelolaan, maka pembayaran yang dilakukan BNI ini salah sasaran. Mestinya dia melakukan perjanjian dengan Pemkot. Kalau ke Pemkot kan masuknya ke PAD," tambahnya lagi.

Dirinya juga sudah meminta kepada pihak BNI untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait dan Asisten III Pemkot Samarinda besok.

[YMD | RWT]