Kaltimtoday.co, Samarinda - Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2020 DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (26/4/2021) lalu di Hotel Mercure Samarinda.

Peserta RDP kala itu melibatkan Perusda di seluruh Kaltim. Salah satu anggota Pansus LKPJ, Bagus Susetyo mengungkapkan bahwa, agenda tersebut mengulang kegiatan Komisi II DPRD Kaltim yang fungsinya ada di pengawasan.

"Kalau LKPJ ini kan per tahun. Jadi ya kita selalu menyampaikan terkait dengan kinerja. Kinerja itu bisa dilihat dari laporan keuangan, laba rugi, program kerja juga," ungkap Bagus kepada awak media.

Melalui RDP tersebut, Bagus berharap Perusda bisa meneguhkan komitmennya. Kemudian bagi direksi dan komisaris yang baru nanti bisa bekerja lebih baik dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar. Pihaknya turut menyampaikan bahwa harus ada evaluasi. Bagi yang tidak berkontribusi bisa dilakukan keputusan.

Baca Juga: Rencana Kaltim Siapkan Perusda Ojol Lokal, Lawan Dominasi Aplikator Nasional yang Mencekik

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Siap Kawal Program Gratispol hingga Bantuan Seragam Sekolah untuk Pelajar

Baca Juga: DPRD Kaltim Desak Pemetaan Ormas Demi Stabilitas Jelang Pembangunan IKN Nusantara

Baca Juga: Rugikan Aset Negara, DPRD Kaltim Tegaskan Truk Hauling Batu Bara Dilarang Lewat Jalan Umum

View this post on Instagram

Baca Juga: Insiden Kebakaran di Hotel Atlet Samarinda, DPRD Kaltim Dorong Perbaikan serta Perawatan Aset Bangunan Pemprov

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas RPJMD 2025–2029, Fraksi-Fraksi Soroti Arah Pembangunan dan Program Prioritas Lima Tahun ke Depan

Baca Juga: DPRD Kaltim Soroti Pemindahan ASN ke IKN, Komisi IV : Harus Dikaji Secara Matang

Baca Juga: Masuk Tahap Verifikasi, Dua Perusda Minta Modal Tambahan ke Pemprov Kaltim 

Baca Juga: Komisi I DPRD Kaltim Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Guru TPA

Baca Juga: Insentif Guru Honorer Swasta Lambat Cair, DPRD Kaltim Tekankan Soal Sinkronisasi Data

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Anggota DPRD Kaltim Kamaruddin Ibrahim Dinilai Pihak Kuasa Hukum sebagai Perselisihan Perdata

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Tekankan Pentingnya Kontribusi Petani Lokal Jadi Penyuplai Bahan untuk Program MBG di Kaltim

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Atasi Banjir Samarinda, Komisi III DPRD Kaltim Usulkan Penambahan Embung di Hulu Sungai Karang Mumus

"Sebenarnya semua berkontribusi tapi tidak sesuai dengan apa yang sudah diberikan. Dari modal kerja, itu kan ada dalam setoran modal. Bisa juga dalam bentuk aset. Saya melihat hanya Bankaltimtara saja yang membanggakan. Kita apresiasi, yang lainnya masih belum maksimal," beber Bagus.

Melihat hal tersebut, Bagus menyampaikan agar Perusda harus berpikir untuk membuat program kerja yang jelas. Apalagi di lingkungan sekitar banyak ditemukan peluang.

"Misalnya Perusda BKS, Perusda Sylva Kaltim Sejahtera. Mestinya kan bisa mengambil kegiatan-kegiatan yang tak bisa dilakukan OPD dalam berbisnis," lanjut politisi dari Fraksi Gerindra itu.

Dalam hal ini, Pansus melihat adanya potensi dan peluang yang masuh terbuka lebar dan harus dimanfaatkan. Setoran dan aset yang sudah diterima mestinya bisa dimanfaatkan. Menurutnya, itu tak sulit untuk dilakukan asalkan direksi yang dibentuk ini mempunyai kemampuan berbisnis.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]