Kaltimtoday.co, Penajam - Camat Sepaku, Risman Abdul melarang keras perusahaan, pengusaha maupun individu yang ingin membeli lahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jika tak memiliki tujuan yang jelas. 

Dilansir dari Suara.com -jaringan Kaltimtoday.co, Risman mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya mafia tanah. Sehingga, apabila ada yang ingin membeli lahan di kawasan IKN Nusantara, harus jelas peruntukannya. 

“Unsur wilayah sudah jelas, pengendalian terhadap transaksi jual beli lahan yang peruntukannya tidak jelas itu kami kendalikan. Jadi kalau ada orang mau jual beli lahan, kemudian peruntukannya tidak jelas, kami hentikan,” jelas Risman.

Menurutnya, sudah ada beberapa pengembang atau pemilik modal besar yang bertanya-tanya dan mencoba membeli lahan di kawasan IKN Nusantara. Namun tujuannya disebut hanya sekadar untuk investasi.

“Ada beberapa pengembang, pemilik uang besar yang menemui kami terkait dengan pasar tanah, ya kami tanya untuk apa? Kalau dia hanya sekadar berinvestasi kemudian tanah itu tidak dimanfaatkan, kami tidak terima,” katanya.

Baca Juga: Diskusi SIEJ Ungkap Berbagai Dampak Buruk Pembangunan IKN Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Lokal

 

Baca Juga: DKP PPU Butuh Mobil Laboratorium untuk Uji Cepat Keamanan Pangan IKN

Baca Juga: DKP PPU Pastikan Pangan yang Disuplai ke IKN Aman dari Residu Kimia Berbahaya

Baca Juga: PPU Harus Siap Jadi Sumber Utama Pangan IKN, DKP Percepat Persiapan

Baca Juga: DPMD PPU Kaji Usulan Pemekaran Desa di Kecamatan Sepaku, Sinergi dengan IKN

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Dispertan PPU Fokus Tingkatkan Bantuan Bibit Buah Berkualitas untuk Dukung Kebutuhan IKN

Baca Juga: Pengembangan Mahulu: Kunci Sukses Ketahanan Pangan dan Ekonomi IKN Nusantara

Baca Juga: Abaikan Isu Lingkungan dan Masyarakat Adat, Aktivis Kritik Debat Perdana Pilgub Kaltim 2024

Baca Juga: Sumpah Pemuda dan Stigma Gen Z

Baca Juga: Klaim Pemerintah di Pantai Lango, Tak Ada Relokasi Warga dan Penutupan Jalan

Baca Juga: Bingung Jalan Warga Pantai Lango

Baca Juga: Kunjungan ke Ibu Kota Nusantara Gratis, Otorita IKN Tegaskan Tidak Ada Paket Wisata Berbayar 

 

Baca Juga: Batalkan Alih Status Bandara IKN 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Lebih lanjut dia menjelaskan, di kawasan IKN Nusantara sudah ada zonasinya masing-masing. Hal tersebut sudah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sehingga tidak bisa sembarangan untuk membagun.

“Kayak orang membangun perumahan, contohnya seperti itu. Karena di wilayah ini sudah ada zonasinya, ada RDTK. Takutnya dia beli lahan salah peruntukannya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, rata-rata yang mau investasi untuk properti atau sekadar untuk menyimpan. Sehingga tak dilayani untuk jual beli. Meskipun penawarannya cukup tinggi.

“Didominasi oleh properti. Tapi tidak jarang juga orang mau beli hanya sekadar untuk simpanan. Artinya gak jelas,” tambah Risman.

Selain itu, masyarakat juga sudah diberikan edukasi agar tidak asal menjual lahannya, jika tidak mendesak. Sehingga untuk sementara, warga menahan diri untuk tidak menjual lahan mereka.

“Masyarakat kami justru menahan diri, belum jual ini. Karena apa? Selama ini apa yang kami edukasikan kepada mereka, kalau pun nanti masyarakat harus menjual lahan untuk kebutuhan mendesak, ya belum sekarang. Ternyata itu dipahami oleh mereka,” ujarnya.

Dia pun mengungkapkan bahwa harga lahan di Kecamatan Sepaku khususnya yang masuk kawasan IKN Nusantara melonjak tajam sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pemindahan IKN.

“Ada kenaikan signifikan sejak diumumkan Ibu Kota Negara pindah. Sebelum diumumkan, kasarnya cuma Rp 30 - 50 juta per hektar. Tapi itu yang di dalam-dalam, kalau yang di pinggir-pinggir lebih mahal,” tandasnya.

[RWT | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

[related_posts_by_tax taxonomies="post_tag"