Kaltimtoday.co, Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang berharap Pemerintah Kota (Pemkot) bisa segera menganggarkan biaya kesisteman untuk Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Samarinda Cabang Bontang.

Pasalnya, jika kesisteman sudah dianggarkan, maka UKK akan naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Bontang. Tentunya nama Bontang akan tertera dalam pasport.

Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPM-PTSP Bontang, Andi Kurnia mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Plh Wali Kota Bontang, Aji Erlynawati yang juga Sekretaris Daerah Bontang. Disebutkan Andi, untuk kebutuhan kesisteman, alokasi anggarannya sekira Rp1,9 miliar.

“Itu sudah selesai semua, termasuk mebeler dan lainnya,” terang Andi saat ditemui belum lama ini.

Baca Juga: Nasib Pulau Gusung di Bontang: Tertinggal, Terabaikan, dan Terancam Tenggelam

 

Baca Juga: PT Prima Solid Energik (PSE) Bontang Buka Lowongan Untuk 17 Posisi Welder SMAW dan GTAW, Simak Kriteria dan Syarat Berikut Ini!

Baca Juga: Siapkan Pasokan Alternatif Sumber Air Baku, Pemprov Kaltim Bakal Bangun Bendung Gerak di Bontang

Baca Juga: Gandeng Konsultan Asal Bandung, Dispopar Bontang Mulai Kaji Potensi Wisata Pulau Gusung

View this post on Instagram

Baca Juga: The Changcuters Bakal Tampil di Bontang! Catat Jadwalnya Biar Gak Ketinggalan

Baca Juga: Pencak Silat Borong Medali Emas di SEA Games 2023, Salah Satunya Diraih Atlet Asal Bontang

Baca Juga: Semakin Aneh

Baca Juga: Kisah Inspiratif Pendeta Yustinus, Rawat Penderita Gangguan Jiwa di Bontang

Baca Juga: Gabungan Serikat Pekerja dan Mahasiswa Gelar Aksi May Day di Bontang, Tuntut Cabut Omnibus Law hingga Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal

Baca Juga: Alokasi Bantuan Keuangan di Kabupaten dan Kota Se-Kaltim 2023

Baca Juga: Dapat Bankeu Rp 58,8 Miliar, Bontang Mengeluh Kecil, Berikut Dana Bankeu di Kabupaten dan Kota Lain

Baca Juga: Kisah Ketua PD Muhammadiyah Bontang Mustamar, dari Tongkrongan Menemukan Cahaya Islam Berkemajuan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Bontang Tutup Seleksi Calon Paskibraka Provinsi 2023

Dirincikannya, khusus untuk kesisteman butuh anggaran Rp1,2 miliar, kemudian untuk mebeler dan sarana prasarana lainnya senilai kurang lebih Rp700 an juta.

Menurut Andi, jika sistemnya sudah diberikan, maka dihibahkan saja, dan menjadi Kantor Imigrasi Bontang. Karena saat ini masih UKK dari Kantor Imigrasi Samarinda.

Pun, Pemkot Bontang tak lagi harus membiayai operasional kantor UKK Imigrasi ketika itu sudah dihibahkan. Seperti listrik, air, internet, dan lainnya.

Dari hasil koordinasi dengan Plh Wali Kota Bontang pun, dikatakan Andi masih akan dianggarkan oleh TAPD Bontang.

“Kalau tidak di APBD Perubahan 2021, maka di APBD Tahun Anggaran 2022,”pungkasnya.

[RIR | NON | ADV  DISKOMINFO BONTANG]