Kaltimtoday.co, Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang berharap Pemerintah Kota (Pemkot) bisa segera menganggarkan biaya kesisteman untuk Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Samarinda Cabang Bontang.

Pasalnya, jika kesisteman sudah dianggarkan, maka UKK akan naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Bontang. Tentunya nama Bontang akan tertera dalam pasport.

Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPM-PTSP Bontang, Andi Kurnia mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Plh Wali Kota Bontang, Aji Erlynawati yang juga Sekretaris Daerah Bontang. Disebutkan Andi, untuk kebutuhan kesisteman, alokasi anggarannya sekira Rp1,9 miliar.

“Itu sudah selesai semua, termasuk mebeler dan lainnya,” terang Andi saat ditemui belum lama ini.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Senin, 24 November 2025

 

Baca Juga: Petugas Damkar Evakuasi Ular Kobra dari Rumah Warga Bontang Lestari

Baca Juga: Disdamkartan Tangani Korban Kecelakaan Tunggal di Bontang Kuala

Baca Juga: Akses Jalan Tertutup, Disdamkartan Kerahkan Tim Evakuasi Pohon Tumbang

View this post on Instagram

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Ikuti Apel Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Sabtu, 22 November 2025

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Evakuasi Biawak di Warung Biltia Loktuan

Baca Juga: Cincin Macet di Jari, Warga Bontang Dapat Bantuan Disdamkartan

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Kembali Evakuasi Ponsel Tenggelam di Bontang Kuala

Baca Juga: Gudang Penyimpanan Barang di Loktuan Terbakar, Damkar Berhasil Kendalikan Api

Baca Juga: Dorong Pelayanan Publik Lebih Baik, DPMPTSP Dorong MPP Dipindah ke Graha Pemuda

Baca Juga: DPMPTSP Bontang Terapkan Layanan Prioritas untuk Lansia, Ibu Hamil, dan Difabel

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: DPMPTSP Bontang Ikut Gerakan Jumat Bersih di Sekitar Lapangan HOP 1 Satimpo

Dirincikannya, khusus untuk kesisteman butuh anggaran Rp1,2 miliar, kemudian untuk mebeler dan sarana prasarana lainnya senilai kurang lebih Rp700 an juta.

Menurut Andi, jika sistemnya sudah diberikan, maka dihibahkan saja, dan menjadi Kantor Imigrasi Bontang. Karena saat ini masih UKK dari Kantor Imigrasi Samarinda.

Pun, Pemkot Bontang tak lagi harus membiayai operasional kantor UKK Imigrasi ketika itu sudah dihibahkan. Seperti listrik, air, internet, dan lainnya.

Dari hasil koordinasi dengan Plh Wali Kota Bontang pun, dikatakan Andi masih akan dianggarkan oleh TAPD Bontang.

“Kalau tidak di APBD Perubahan 2021, maka di APBD Tahun Anggaran 2022,”pungkasnya.

[RIR | NON | ADV  DISKOMINFO BONTANG]