Kaltimtoday.co, Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang berharap Pemerintah Kota (Pemkot) bisa segera menganggarkan biaya kesisteman untuk Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Samarinda Cabang Bontang.

Pasalnya, jika kesisteman sudah dianggarkan, maka UKK akan naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Bontang. Tentunya nama Bontang akan tertera dalam pasport.

Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPM-PTSP Bontang, Andi Kurnia mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Plh Wali Kota Bontang, Aji Erlynawati yang juga Sekretaris Daerah Bontang. Disebutkan Andi, untuk kebutuhan kesisteman, alokasi anggarannya sekira Rp1,9 miliar.

“Itu sudah selesai semua, termasuk mebeler dan lainnya,” terang Andi saat ditemui belum lama ini.

Baca Juga: Perluas Cakupan MBG, Wawali Agus Sebut Ada Penambahan 2 Dapur Bulan Ini

 

Baca Juga: Wawali Agus Buka Posko Aduan di Rujab, Warga Ngeluh Soal Zonasi di SPMB hingga Susah Kerja karena Tak Punya Ordal

Baca Juga: Agus Haris Tanggapi Santai Ancaman PHM Soal Demonstrasi dan Tuntutan Pecat 72 TKD Damkar

Baca Juga: Pemkot Masih Pekerjakan 72 Pegawai Damkar, PHM Ancam Lakukan Demonstrasi

View this post on Instagram

Baca Juga: MBG Berjalan di Bontang, Sitti Yara Ingatkan Kebersihan dan Kualitas Makanan

Baca Juga: Sitti Yara Ingatkan Rumah Subsidi Harus Tepat Sasaran dan Adil

Baca Juga: Tinjau Distribusi MBG Hari Pertama, Wawali Agus Haris Minta Kualitas Makanan Terjaga

Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Diluncurkan di Bontang, 1651 Porsi Makanan Dibagikan

Baca Juga: Gandeng PDGI, Pemkot Bontang Gelar Operasi Gratis Bibir Sumbing dan Celah Lelangit

Baca Juga: Tekan Kemiskinan, Pemkot Bontang Salurkan Cadangan Pangan untuk 30 Keluarga Miskin Rentan

Baca Juga: Dorong Transaksi Non-Tunai dan Transparansi Belanja di Lingkungan Pemkot Bontang, Wali Kota Neni Luncurkan Kartu Kredit Indonesia

Baca Juga: Kota Industri, Wali Kota Neni Ingatkan Damkar Bontang Pahami Mitigasi Bahaya Pabrik

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Apresiasi Keberanian dan Dedikasi Personel Disdamkartan Bontang, Wali Kota Neni Tegaskan Tidak Ada Pemutusan Kerja

Dirincikannya, khusus untuk kesisteman butuh anggaran Rp1,2 miliar, kemudian untuk mebeler dan sarana prasarana lainnya senilai kurang lebih Rp700 an juta.

Menurut Andi, jika sistemnya sudah diberikan, maka dihibahkan saja, dan menjadi Kantor Imigrasi Bontang. Karena saat ini masih UKK dari Kantor Imigrasi Samarinda.

Pun, Pemkot Bontang tak lagi harus membiayai operasional kantor UKK Imigrasi ketika itu sudah dihibahkan. Seperti listrik, air, internet, dan lainnya.

Dari hasil koordinasi dengan Plh Wali Kota Bontang pun, dikatakan Andi masih akan dianggarkan oleh TAPD Bontang.

“Kalau tidak di APBD Perubahan 2021, maka di APBD Tahun Anggaran 2022,”pungkasnya.

[RIR | NON | ADV  DISKOMINFO BONTANG]