Kaltimtoday.co, Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang berharap Pemerintah Kota (Pemkot) bisa segera menganggarkan biaya kesisteman untuk Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Samarinda Cabang Bontang.

Pasalnya, jika kesisteman sudah dianggarkan, maka UKK akan naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Bontang. Tentunya nama Bontang akan tertera dalam pasport.

Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPM-PTSP Bontang, Andi Kurnia mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Plh Wali Kota Bontang, Aji Erlynawati yang juga Sekretaris Daerah Bontang. Disebutkan Andi, untuk kebutuhan kesisteman, alokasi anggarannya sekira Rp1,9 miliar.

“Itu sudah selesai semua, termasuk mebeler dan lainnya,” terang Andi saat ditemui belum lama ini.

Baca Juga: Gelar Rakorda di PPU, Gelora Bontang Fokus Perkuat Solidaritas dan Evaluasi Langkah Politik

 

Baca Juga: Kisah Keri dari Kaubun, Sukses Beternak hingga Kembangkan Energi Alternatif dari Limbah Ternak

Baca Juga: Dinilai Berkomitmen Hasilkan Produk Hukum Berkualitas, Pemkot Bontang Terima Penghargaan dari Kemenkumham Kaltim

Baca Juga: Hormati Proses Hukum Sengketa Sidrap, Agus Haris Sebut Tudingan Mahyunadi soal Penggiringan KTP Terlalu Berlebihan 

View this post on Instagram

Baca Juga: 35 Ribu Pekerja Rentan di Bontang Terlindungi Program Jamsostek, Komitmen Menuju Cakupan 100% pada 2027

Baca Juga: Pemkot Bontang dan BPJS Ketenagakerjaan Sinergi Perkuat Program Perlindungan Pekerja Rentan

Baca Juga: 1.219 Balita Jadi Sasaran, Bontang Genjot Penanganan Stunting Melalui PMT

Baca Juga: Disdikbud Bontang Tanggapi Sorotan UMKM soal Dampak Program 19-21

Baca Juga: Susun Regulasi, Disdikbud Bontang Target Penyaluran Dana Pendidikan Rp1-2 Juta Mulai 2026

Baca Juga: DPD IKM Bontang Ikuti Munas Perdana, Teguhkan Komitmen Perantau Minangkabau

Baca Juga: DPD IKM Bontang Resmi Bubarkan Panitia Halal Bihalal dan Bahas Program Strategis Keumatan

Baca Juga: Perusahaan Sebut Angkatan Gen Z Tidak Kuat Mental Bekerja, Agus Haris: Terlalu Subjektif dan Perlu Pembuktian

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pastikan Tenaga Kerja Lokal Terserap Industri, Pemkot akan Surati 1.087 Perusahaan di Bontang

Dirincikannya, khusus untuk kesisteman butuh anggaran Rp1,2 miliar, kemudian untuk mebeler dan sarana prasarana lainnya senilai kurang lebih Rp700 an juta.

Menurut Andi, jika sistemnya sudah diberikan, maka dihibahkan saja, dan menjadi Kantor Imigrasi Bontang. Karena saat ini masih UKK dari Kantor Imigrasi Samarinda.

Pun, Pemkot Bontang tak lagi harus membiayai operasional kantor UKK Imigrasi ketika itu sudah dihibahkan. Seperti listrik, air, internet, dan lainnya.

Dari hasil koordinasi dengan Plh Wali Kota Bontang pun, dikatakan Andi masih akan dianggarkan oleh TAPD Bontang.

“Kalau tidak di APBD Perubahan 2021, maka di APBD Tahun Anggaran 2022,”pungkasnya.

[RIR | NON | ADV  DISKOMINFO BONTANG]