Kaltimtoday.co, Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang berharap Pemerintah Kota (Pemkot) bisa segera menganggarkan biaya kesisteman untuk Unit Kerja Kantor (UKK) Kantor Imigrasi Samarinda Cabang Bontang.

Pasalnya, jika kesisteman sudah dianggarkan, maka UKK akan naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Bontang. Tentunya nama Bontang akan tertera dalam pasport.

Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPM-PTSP Bontang, Andi Kurnia mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Plh Wali Kota Bontang, Aji Erlynawati yang juga Sekretaris Daerah Bontang. Disebutkan Andi, untuk kebutuhan kesisteman, alokasi anggarannya sekira Rp1,9 miliar.

“Itu sudah selesai semua, termasuk mebeler dan lainnya,” terang Andi saat ditemui belum lama ini.

Baca Juga: DPRD Bontang Bahas Maraknya Kehamilan di Bawah Umur, Dorong Penguatan Edukasi Seks

 

Baca Juga: Bekali Orangtua dan Siswa Cegah Kekerasan Seksual, MPLS di SDN 001 Bontang Selatan Akan Libatkan DP3AKB

Baca Juga: Sambut Tahun Ajaran Baru, SDN 001 Bontang Selatan Libatkan Orangtua Lewat Pra MPLS

Baca Juga: JAP Minta Fasilitas Ramah Difabel Jadi Prioritas dalam Raperda LLAJ Bontang

View this post on Instagram

Baca Juga: Andi Faizal Dorong Kesadaran Warga Rawat Aset Publik

Baca Juga: Pupuk Kaltim Raih Penghargaan AREA 2026, Pertegas Komitmen Bangun Ekonomi Inklusif

Baca Juga: Nursalam Desak KMP Penuhi Kewajiban Sewa Lahan Milik Pemkot Bontang

Baca Juga: Bonnie Sukardi Dorong Pemkot Kembangkan Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi

Baca Juga:  Andi Faizal Nilai Bontang Open 2026 Jadi Bukti Sport Tourism Mulai Menggerakkan Ekonomi Daerah

Baca Juga: Winardi Nilai Bontang Tertinggal dalam Perebutan Investasi, Pemkot Diminta Lebih Proaktif

Baca Juga: Bikin Bangga! SMAN 1 Bontang Juara 1 LCC 4 Pilar MPR RI Kaltim, Siap Wakili Daerah di Jakarta

Baca Juga: Karena Bontang Bukan Cuma Pabrik

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Gempa di Filipina M 7,7 Berpotensi Tsunami, BMKG Tetapkan Berau, Bontang, dan Kutim di Kaltim Status Waspada!

Dirincikannya, khusus untuk kesisteman butuh anggaran Rp1,2 miliar, kemudian untuk mebeler dan sarana prasarana lainnya senilai kurang lebih Rp700 an juta.

Menurut Andi, jika sistemnya sudah diberikan, maka dihibahkan saja, dan menjadi Kantor Imigrasi Bontang. Karena saat ini masih UKK dari Kantor Imigrasi Samarinda.

Pun, Pemkot Bontang tak lagi harus membiayai operasional kantor UKK Imigrasi ketika itu sudah dihibahkan. Seperti listrik, air, internet, dan lainnya.

Dari hasil koordinasi dengan Plh Wali Kota Bontang pun, dikatakan Andi masih akan dianggarkan oleh TAPD Bontang.

“Kalau tidak di APBD Perubahan 2021, maka di APBD Tahun Anggaran 2022,”pungkasnya.

[RIR | NON | ADV  DISKOMINFO BONTANG]