Kaltimtoday.co, Samarinda - Pengalokasian program rumah layak huni hingga kuota beasiswa untuk masyarakat Kutai Timur (Kutim) diharapkan bisa terealisasi. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sutomo Jabir mendorong itu kepada pemerintah.

Sutomo menyampaikan hal itu di kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Bengalon tempo hari. Wilayah Kutim memang termasuk sebagai salah satu daerah di daerah pemilihan (Dapil) VI.

Jumlah APBD Kutim pada 2021 berjumlah sekitar Rp 2,6 triliun. Sutomo berharap, pemerintah bisa lebih proaktif untuk menjalankan program dari provinsi atau pusat.

"Langkah proaktif pemerintah agar bisa menarik program tersebut masuk ke Kutim. Sehingga berdampak pada keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutim," ungkap Sutomo kepada awak media.

Baca Juga: Program RTLH Dinilai Gagal Atasi Permukiman Kumuh, Samarinda Siapkan Sistem Baru Berbasis Kawasan

 

Baca Juga: Bocah Perempuan Ditemukan Meninggal di Saluran Air Lempake

Baca Juga: Kasus TBC di Samarinda Masih Tinggi, Palaran Jadi Wilayah dengan Beban Terberat

Baca Juga: Keselamatan Jembatan Mahakam Terancam, DPRD Kaltim Desak Pemerintah Tuntaskan Perbaikan Fender yang Mandek

View this post on Instagram

Baca Juga: Kadisdikbud Samarinda Bantah Kasus Patah Kaki Bocah Disebut Perundungan

Baca Juga: Usai Bongkar JPO, Zebra Cross Baru di Jalan Juanda Resmi Terpasang

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Samarinda dan Sekitarnya Hari Ini, Jumat, 28 November 2025

Baca Juga: Penanganan Kawasan Kumuh di Samarinda Tersendat, Disperkim Sebut Butuh Data dan DED

Baca Juga: Patah Kaki Seorang Bocah 10 Tahun di Samarinda: Ketika Teguran Kecil Berujung Derita Besar

Baca Juga: Fatwa MUI Larang Pungutan PBB Berulang, Wali Kota Samarinda Pilih Tunggu Regulasi Pusat

Baca Juga: 16 dari 24 Dapur MBG yang Beroperasi Resmi Kantongi SLHS, Dinkes Samarinda Kebut Sertifikasi

Baca Juga: DPRD Kaltim Tekankan Soal Transparansi Progres Perbaikan Fender Jembatan Mahakam I

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Kuasa Hukum Minta Penyidik Dihadirkan di Sidang, Ada Dugaan Intimidasi Saat Pemeriksaan

Musrenbang kala itu dihadiri oleh kepala desa hingga camat. Melalui pertemuan tersebut, politisi dari Fraksi PKB itu berharap aspirasi masyarakat bisa ditampung. Terutama soal infrastruktur hingga program pendidikan.

"Misalnya perbaikan jalan desa, renovasi rumah layak huni, peningkatan sarana pendidikan serta bantuan beasiswa mahasiswa yang berasal dari Kutim," lanjutnya.

Sutomo menyatakan siap untuk mengawal dan mengawasi terkait usulan dari masyarakat. Khususnya yang sudah masuk saat Musrenbang di Bengalon berlangsung.

"Saya akan awasi usulan masyarakat. Baik berupa belanja langsung seperti renovasi rumah layak huni, pembangunan sarana pendidikan SMA dan SMK maupun bantuan keuangan provinsi ke Kutim. Termasuk mahasiswa yg mengajukan beasiswa. Kami pantau," pungkas Sutomo.

[YMD | ADV DPRD KALTIM]