Kaltimtoday.co, Samarinda - Gubernur Kaltim, Isran Noor akhirnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) pada 30 April 2021 silam. SE tersebut untuk menindaklanjuti SE Satgas Penanganan Covid-19 dan Adendum Nomor 13/2021, sekaligus Permenhub RI Nomor PM. 12/2021.

Dikutip dari rilis resmi Humas Pemprov Kaltim, SE itu ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Kaltim, Pangdam VI Mulawarman, Kapolda Kaltim, dan ketua asosiasi serta organisasi sektor transportasi di Kaltim. SE itu menegaskan larangan mudik demi memutus rantai penyebaran Covid-19 di Benua Etam.

"SE Gubernur Kaltim merupakan tindak lanjut SE Satgas Penanganan Covid-19, beserta Adendum Nomor 13/2021 dan Permenhub RI Nomor PM.12/2021 yang bertujuan mencegah penyebaran Covid-19," beber Sembiring.

 

Baca Juga: Sengketa Bagi Hasil Rp25,9 Miliar, Petani Tim 37 Kaubun Menanti Putusan Banding

Baca Juga: Rudianto Amirta Dilantik Jadi Rektor Unmul, Kemendiktisaintek Minta Kampus Perkuat Kontribusi

Baca Juga: Karhutla Berulang di Kalimantan, Koalisi PWYP Tagih Akuntabilitas Pemerintah dan Pemegang Izin

Baca Juga: Disnaker Tolak Pencatatan SPK Unmul, Serikat Pekerja Siapkan Sanggahan Ketiga hingga Rencana Hukum Lanjutan

View this post on Instagram

Baca Juga: Boyong 58 Peserta ke Toraja Utara, PKBGT Klasis Kaltimteng Targetkan Hasil Terbaik di Prawira PKBGT 2026

Baca Juga: Dorong Hilirisasi dan Energi, MIF 2026 Gaet Potensi Investasi Rp 32,7 Triliun di Kaltim

Baca Juga: Toyota Luncurkan Kijang Innova Zenix Berteknologi T Intouch di Samarinda

Baca Juga: Pemprov Kaltim Usulkan Karhutla Bencana Nasional, Bupati Kukar Harap Penanganan Lebih Masif

Baca Juga: Dua Tahun Masa Bakti DPRD Balikpapan, AMSI Kaltim Gelar Diskusi Publik Evaluasi Kinerja Legislatif

Baca Juga: Lebih dari 8.500 Atlet Terdaftar di Porprov Kaltim, KONI Masih Verifikasi Peserta

Baca Juga: DPRD Samarinda Rencanakan Hearing dengan PLN dan PDAM soal Gangguan Layanan

Baca Juga: Bukan Sekadar Bersihkan Drainase, DPRD Samarinda Minta Sistem Pengendalian Banjir Terintegrasi

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Pelarangan transportasi umum baik udara, darat, laut, serta sungai keluar dan masuk di Kaltim mulai diberlakukan sejak 6-17 Mei 2021. Terkecuali untuk keperluan non mudik. Contohnya, angkutan repatriasi migran Indonesia, angkutan obat-obatan, kesehatan, BBM, serta kapal penumpang dalam wilayah Kaltim untuk kepentingan darurat atau mendesak.

Karo Humas Pemprov Kaltim, Syafranuddin turut menambahkan bahwa aktivitas masyarakat antar daerah di Kaltim tidak ada pembatasan. Namun wajib mentaati protokol kesehatan (prokes). Pos pengamanan, pelayanan terpadu tetap dirikan untuk menyampaikan pesan Kamtibnas, pencegahan Covid-19, dan imbauan lainnya.

Sedangkan untuk pintu keluar-masuk antara Kaltim dan Kalsel, juga Kaltara fungsinya bertambah sebagai penyekatan keluar masuknya orang dan kendaraan agar tidak mudik.

"Diharapkan peran serta masyarakat. Terutama tokoh masyarakat dan agama. Guna bersama-sama melawan penyebaran Covid-19. Covid-19 bisa diberantas jika semua elemen masyarakat peduli," pungkasnya.

[YMD | RWT]