Kaltimtoday.co, Samarinda - Gubernur Kaltim, Isran Noor akhirnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) pada 30 April 2021 silam. SE tersebut untuk menindaklanjuti SE Satgas Penanganan Covid-19 dan Adendum Nomor 13/2021, sekaligus Permenhub RI Nomor PM. 12/2021.

Dikutip dari rilis resmi Humas Pemprov Kaltim, SE itu ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Kaltim, Pangdam VI Mulawarman, Kapolda Kaltim, dan ketua asosiasi serta organisasi sektor transportasi di Kaltim. SE itu menegaskan larangan mudik demi memutus rantai penyebaran Covid-19 di Benua Etam.

"SE Gubernur Kaltim merupakan tindak lanjut SE Satgas Penanganan Covid-19, beserta Adendum Nomor 13/2021 dan Permenhub RI Nomor PM.12/2021 yang bertujuan mencegah penyebaran Covid-19," beber Sembiring.

 

Baca Juga: 1.804 Pedagang Tempati Lapak Pasar Pagi Tahap Pertama, Polemik Hak Pemegang SKTUB Belum Usai

Baca Juga: Terekam CCTV, Pelaku Curanmor di Sungai Pinang Ditangkap

Baca Juga: Polemik Lahan Pasar Bengkuring Memanas, BPKAD Samarinda: Status Aset Berdasar Penyerahan Perumnas

Baca Juga: Ibu Kandung Pembuang Bayi di Sungai Pinang Samarinda Resmi Jadi Tersangka

View this post on Instagram

Baca Juga: Surat Terbuka untuk Andi Harun: Membangun Peradaban Lewat Perpustakaan

Baca Juga: Soal Penataan Lapak Pasar Pagi, Pedagang Sarankan Berbasis Arus Pembeli dan Perputaran Uang

Baca Juga: DPRD Samarinda Soroti Rencana Perluasan RSUD AMS II, Desak Pemerintah jadi Teladan Ketaatan Izin

Baca Juga: Transaksi Digital Pegadaian Melonjak 324 Persen, Aplikasi Tring Jadi Motor Transformasi

Baca Juga: Tongkang Tabrak Jembatan Mahulu, Polisi Periksa 8 Saksi

Baca Juga: Parkir Progresif Diterapkan di Pasar Pagi Samarinda, Dishub Kejar Rotasi Kendaraan dan Cegah Penumpukan

Baca Juga: Anggota DPRD Kaltim Adukan KSOP dan Pelindo Samarinda ke Ombudsman

Baca Juga: Dua Segmen Teras Samarinda Tahap II Molor, Dinas PUPR Terapkan Denda Harian 

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Pelarangan transportasi umum baik udara, darat, laut, serta sungai keluar dan masuk di Kaltim mulai diberlakukan sejak 6-17 Mei 2021. Terkecuali untuk keperluan non mudik. Contohnya, angkutan repatriasi migran Indonesia, angkutan obat-obatan, kesehatan, BBM, serta kapal penumpang dalam wilayah Kaltim untuk kepentingan darurat atau mendesak.

Karo Humas Pemprov Kaltim, Syafranuddin turut menambahkan bahwa aktivitas masyarakat antar daerah di Kaltim tidak ada pembatasan. Namun wajib mentaati protokol kesehatan (prokes). Pos pengamanan, pelayanan terpadu tetap dirikan untuk menyampaikan pesan Kamtibnas, pencegahan Covid-19, dan imbauan lainnya.

Sedangkan untuk pintu keluar-masuk antara Kaltim dan Kalsel, juga Kaltara fungsinya bertambah sebagai penyekatan keluar masuknya orang dan kendaraan agar tidak mudik.

"Diharapkan peran serta masyarakat. Terutama tokoh masyarakat dan agama. Guna bersama-sama melawan penyebaran Covid-19. Covid-19 bisa diberantas jika semua elemen masyarakat peduli," pungkasnya.

[YMD | RWT]