Kaltimtoday.co, Samarinda - Gubernur Kaltim, Isran Noor akhirnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) pada 30 April 2021 silam. SE tersebut untuk menindaklanjuti SE Satgas Penanganan Covid-19 dan Adendum Nomor 13/2021, sekaligus Permenhub RI Nomor PM. 12/2021.

Dikutip dari rilis resmi Humas Pemprov Kaltim, SE itu ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Kaltim, Pangdam VI Mulawarman, Kapolda Kaltim, dan ketua asosiasi serta organisasi sektor transportasi di Kaltim. SE itu menegaskan larangan mudik demi memutus rantai penyebaran Covid-19 di Benua Etam.

"SE Gubernur Kaltim merupakan tindak lanjut SE Satgas Penanganan Covid-19, beserta Adendum Nomor 13/2021 dan Permenhub RI Nomor PM.12/2021 yang bertujuan mencegah penyebaran Covid-19," beber Sembiring.

 

Baca Juga: Apa yang Sebenarnya Kita Rayakan Setiap Hari Kartini?

Baca Juga: Merayakan Kartini di Tengah Arus Perubahan

Baca Juga: Nurul Ulfa Desainer Sampul Membedah Buku Aminah Syukur

Baca Juga: Grand Opening Dr Specs Cabang ke-61 di Samarinda, Tawarkan Cek Kesehatan dan Konsultasi Mata Gratis

View this post on Instagram

Baca Juga: Kasus Asusila Dokter di Garut, Begini SOP Pemeriksaan Kandungan

Baca Juga: Geopark Kebumen dan Meratus Masuk Daftar UNESCO Global Geoparks 2025

Baca Juga: PC TIDAR Samarinda Dukung Rahayu Saraswati Lanjutkan Kepemimpinan Nasional: Terbukti Miliki Visi Global dan Kepedulian pada Anak Muda

Baca Juga: DPRD Kaltim Kecewa ke Manajemen RSHD, Tak Penuhi Gaji Karyawan selama Tiga Bulan

Baca Juga: Kemenag Sebut RPH di Enam Daerah Kaltim Belum Kantongi Sertifikat Halal

Baca Juga: Disnaker Samarinda Terima Aduan Tunggakan Gaji Karyawan RSHD yang Belum Dibayar

Baca Juga: Gereja Toraja Samarinda Seberang Dapat Rekomendasi Kemenag untuk Pendirian Rumah Ibadah

Baca Juga: Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Targetkan Tiga Besar di PON 2028, Fokus pada Cabor Potensial

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Pelarangan transportasi umum baik udara, darat, laut, serta sungai keluar dan masuk di Kaltim mulai diberlakukan sejak 6-17 Mei 2021. Terkecuali untuk keperluan non mudik. Contohnya, angkutan repatriasi migran Indonesia, angkutan obat-obatan, kesehatan, BBM, serta kapal penumpang dalam wilayah Kaltim untuk kepentingan darurat atau mendesak.

Karo Humas Pemprov Kaltim, Syafranuddin turut menambahkan bahwa aktivitas masyarakat antar daerah di Kaltim tidak ada pembatasan. Namun wajib mentaati protokol kesehatan (prokes). Pos pengamanan, pelayanan terpadu tetap dirikan untuk menyampaikan pesan Kamtibnas, pencegahan Covid-19, dan imbauan lainnya.

Sedangkan untuk pintu keluar-masuk antara Kaltim dan Kalsel, juga Kaltara fungsinya bertambah sebagai penyekatan keluar masuknya orang dan kendaraan agar tidak mudik.

"Diharapkan peran serta masyarakat. Terutama tokoh masyarakat dan agama. Guna bersama-sama melawan penyebaran Covid-19. Covid-19 bisa diberantas jika semua elemen masyarakat peduli," pungkasnya.

[YMD | RWT]