Kaltimtoday.co, Tenggarong - Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani menyebut potensi keuangan daerah sebenarnya bisa lebih besar dari angka yang tertera dalam Nota Keuangan APBD 2026. Jika seluruh hak transfer dari pemerintah pusat tersalurkan penuh, nilainya bisa menembus Rp 9 triliun.

Dirinya menilai, APBD Kukar 2026 yang saat ini diproyeksikan sebesar Rp7,35 triliun sudah mencerminkan kondisi riil kemampuan fiskal daerah. Namun menurutnya, potensi sebenarnya bisa lebih tinggi apabila transfer dana dari pemerintah pusat disalurkan secara optimal.

“Kalau semua hak keuangan daerah dari pusat bisa tersalurkan, hitung-hitungannya bisa sampai Rp9 triliun. Tapi angka realistisnya memang di sekitar Rp7,35 triliun,” ungkapnya usai rapat paripurna, Jumat (7/11/2025).

Ia menjelaskan, ketergantungan fiskal Kukar pada dana transfer pusat masih cukup besar, terutama dari Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam dan Dana Alokasi Umum (DAU). Karena itu, akurasi penyaluran dari pusat sangat menentukan kekuatan fiskal daerah.

Dengan posisi Kukar sebagai daerah penghasil sumber daya alam, kontribusi terhadap pendapatan nasional seharusnya juga diimbangi dengan penyaluran dana transfer yang sesuai porsi. 

“Selama ini Kukar berperan besar dalam produksi migas dan batubara, wajar kalau kita berharap ada keseimbangan dalam penerimaan,” katanya.

Legislator PDI Perjuangan ini sangat berharap, Kementerian Keuangan dan pemerintah pusat terus memperhatikan daerah penghasil seperti Kukar agar dapat menjalankan program pembangunan tanpa hambatan keuangan. Dengan begitu, belanja daerah bisa lebih fokus untuk memperluas manfaat ekonomi ke masyarakat.

“Kalau transfer berjalan baik, tentu program prioritas bisa diperluas. Kita optimis kalau semua berjalan lancar, APBD Kukar ke depan bisa semakin besar dan berdampak,” ujarnya.

Kendati demikian, angka Rp 7,35 triliun yang disampaikan pemerintah daerah dalam nota keuangan sudah cukup realistis dan menjadi pijakan kuat untuk pembahasan lanjutan di Badan Anggaran DPRD. Pembahasan, katanya, akan difokuskan pada penyelarasan program dengan RPJMD agar APBD benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Nilainya mungkin tidak sebesar potensi maksimal, tapi yang penting adalah pemanfaatannya tepat sasaran,” tutupnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]