Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi I DPRD Kaltim melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pengurus baru Koperasi Unit Desa (KUD) Bumi Melan Subur pada Senin (12/4/2021) silam. Ada beberapa hal yang dibahas. Salah satunya mengenai pinjaman oleh pengurus lama koperasi tanpa sepengetahuan anggota dengan memakai jaminan sertifikat milik anggota.

Persoalan bermula pada 2019 lalu. Saat melakukan pinjaman, pihak koperasi bekerja sama dengan PT GGS, untuk mitra kerja sama perkebunan plasma kelapa sawit. Ketua Komisi I, Jahidin mengungkapkan bahwa, berdasar kepada laporan yang diterima pihaknya, diduga terjadi penyelewengan pinjaman koperasi.

Setelah pinjaman pertama selesai dicairkan dari Bank Mandiri cabang Sangatta, kemudian selanjutnya dialihkan ke pinjaman kedua berjumlah Rp 7 miliar di BNI cabang Bontang. Seandainya pinjaman ingin diteruskan, mestinya ada persetujuan dari pihak koperasi. Apalagi, pinjaman dilakukan tanpa diadakannya rapat pengurus.

"Ada 103 pemilik sertifikat serta-merta dialihkan ke BNI cabang Bontang tanpa persetujuan kepada pemilik sertifikat. Lalu cair pinjaman itu, jadi ini ada ranah korupsinya," ungkap Jahidin kepada awak media.

Politisi dari Fraksi PKB itu berpendapat bahwa BNI yang notabenenya sebuah BUMN, tak serta-merta mengizinkan adanya pencairan pinjaman jika tidak ada persetujuan dari pihak terkait. Mengenai hal ini, Jahidin dan anggota Komisi I akan kembali mengagendakan RDP lanjutan.

Baca Juga: BRIDA Jaring Pelajar Potensial untuk Persiapkan Generasi Periset dan Peneliti di Wilayah Kaltim

 

Baca Juga: Tarif Pajak Kendaraan di Kaltim Terendah se-Indonesia, Bapenda Sebut Upaya Ringankan Beban Masyarakat

Baca Juga: Perda Perlindungan Pesut Mahakam Masih Mandek, Anggota Dewan Kaltim Firnadi Siap Bantu Penyelesaian

Baca Juga: Ayah dan Anak di Samarinda Diduga Aniaya Tetangga hingga Tewas

Baca Juga: Pakai Modus Kwitansi Fiktif, Polisi Samarinda Tangkap Pelaku Penggelapan Dana Perusahaan hingga Rp 126 Juta

View this post on Instagram

Baca Juga: EducationUSA Hadir di UMKT, Permudah Akses Mahasiswa Kalimantan yang Ingin Kuliah di Amerika Serikat

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Diprediksi Mengguyur Sebagian Besar Wilayah Indonesia

Baca Juga: Tragedi Muara Kate di Paser Belum Usai, Natalius Pigai Justru Soroti Minimnya Peran Media

Baca Juga: HIPMI Gelar Creative Preneur dan Mini Expo, Dorong Ekonomi Kreatif Kaltim Hadapi Pasar IKN

Baca Juga: Pembentukan AKD DPRD Kaltim Tak Kunjung Rampung, Ayub Jelaskan Penyebabnya

Baca Juga: Tembus 424 Laporan, Ombudsman Kaltim Fokus Berikan Solusi Non-Litigasi

Baca Juga: Culinary Playland Samarinda X BRIMO FSTVL Sukses Digelar, Tarik Puluhan Ribu Pengunjung

 

Baca Juga: Baca Puisi hingga Demo Masak, Cara Kelompok Aksi Pejuang HAM di Samarinda Sindir Pemerintahan Prabowo-Gibran

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Kalau memang ada penyimpangan akan disidik langsung. Karena sejumlah anggota belum pernah menikmati hasil koperasi," beber pria berkacamata itu.

Sementara itu, Kuasa Hukum dari KUD Bumi Melan Subur yakni Yulius Patanan sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak BNI dan pengurus lama koperasi, serta PT GGS. Secara hukum, pertanggungjawaban ada di pihak-pihak tersebut. Ke depannya, tak menutup kemungkinan tim kuasa hukum segera mengambil langkah hukum.

"Namun ada baiknya kita bicarakan secara kekeluargaan dahulu di DPRD Kaltim sebelum ada upaya hukum lebih lanjut. Pada prinsipnya seperti itu," jelas Yulius.

Menurut Yulius, dalam menghadapi permasalahan tersebut secara legalitas, pengurus lama belum mempunyai itikad baik. Kuasa hukum telah menyampaikan somasi ke pengurus lama. Sebab tak pernah menyatakan balasan resmi terkait surat yang dikirimkan oleh kuasa hukum.

Dalam kepengurusan KUD Bumi Melan Subur juga ditemukan persoalan legalitas. Yakni PT GSP disebut hanya mengakui kepengurusan yang lama. Ditambahkan oleh Yulius, pergantian kepengurusan yang digelar melalui rapat luar biasa pada 2019 juga belum ditanggapi secara resmi oleh perusahaan.

"Karena koperasi bekerja sama dengan perusahaan, mau tidak mau pengurus lama pasti komunikasi dengan pengurus baru. Mudahan pertemuan selanjutnya pihak perusahaan juga datang," tandasnya.

[YMD | ADV DPRD KALTIM]