Kaltimtoday.co, Penajam - Isu mutasi besar-besaran di tubuh Pemerintah Daerah (Pemda) Penajam Paser Utara (PPU) akhirnya ditanggapi langsung oleh Bupati Mudyat Noor dalam keterangannya usai mengikuti rapat paripurna DPRD, Senin (28/7/2025). 

Mudyat menegaskan bahwa mutasi adalah sebuah keniscayaan, namun akan dilakukan secara bertahap dan berbasis evaluasi menyeluruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Kalau ada, pasti lah. Namanya mutasi, kan penyegaran pasti dilakukan. Tetapi nanti setelah enam bulan kita menjabat, kita coba melihat bagaimana sebetulnya pergerakan teman-teman di SKPD ini,” ujar Mudyat kepada awak media.

Menurutnya, masa enam bulan pertama merupakan periode krusial untuk memotret dinamika birokrasi di lingkup Pemda PPU, termasuk menakar ulang kinerja dan kompetensi aparatur di berbagai level.

“Termasuk kita lihat kemampuan kinerjanya seperti apa selama ini, kan sudah mulai kelihatan. Jadi kita mulai coba lihat itu lah,” lanjut Mudyat.

Evaluasi, kata dia, tidak bisa ditawar karena menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah ke depan. Mutasi tak boleh dipahami sebagai bentuk ketidaknyamanan, tetapi lebih sebagai cara untuk menempatkan aparatur pada posisi yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan organisasi. 

“Kalau evaluasi itu sudah pasti. Kita akan melaksanakan evaluasi karena bagaimanapun ini kan persoalan bagaimana kita membangun PPU ke depan,” tegasnya. 

Lebih jauh, ia menggambarkan realitas yang kerap dihadapi pimpinan daerah saat berhadapan dengan aparatur yang kurang responsif terhadap target kinerja. Mudyat bahkan menyentil bahwa di lapangan, ada dua pilihan: antara pimpinan yang mengejar stafnya, atau justru sebaliknya.

“Jadi ini bukan persoalan nyaman atau tidak nyaman. Tetapi ini kan persoalannya, kalau kita berbicara dengan kawan-kawan yang lain itu, pilihannya ada dua: saya yang mengejar mereka atau saya yang cari masalah, kan begitu. Mengingat juga di beberapa SKPD banyak yang sudah purna tugas juga,” katanya. 

Meski demikian, proses mutasi tidak berjalan tanpa kendala. Salah satu hambatan teknis yang dihadapi Pemda PPU adalah lambannya proses administratif dan teknis di tingkat pusat, terutama menyangkut Badan Kepegawaian Negara (BKN). Beberapa usulan job fit bahkan baru menerima rekomendasi setelah tertahan berbulan-bulan.

“Namun memang beberapa mekanisme itu, kan kita masih terhalang beberapa persoalan di BKN. Makanya ketika kita membuat beberapa usulan yang ada untuk job fit, udah beberapa bulan baru ada rekomendasi,”ungkap Mudyat.

Ia mengisyaratkan bahwa rekomendasi pelaksanaan job fit kemungkinan akan keluar dalam waktu dekat.

“Mungkin minggu depan baru ada rekomendasinya untuk pelaksanaan job fit, biar penempatannya berkesesuaian dengan seharusnya mereka berada,” katanya.

Menyoal kekhawatiran publik atas isu-isu lama soal mutasi yang identik dengan kedekatan, keberanian, atau tekanan politis, Mudyat menampiknya.

“Jadi jangan sampai ada isu-isu lama yang muncul, persoalan berani atau yang lainnya. Saya pikir sudah tidak ada yang seperti itu,” katanya menegaskan bahwa mekanisme mutasi akan dilakukan secara profesional dan transparan.

“Semua eselon akan dimutasi, termasuk Eselon IV, Eselon III, dan Eselon II,” tutupnya menambahkan.

[RWT]