Kaltimtoday.co, Penajam – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami defisit. Namun, hingga saat ini masih belum disampaikan besar nominal defisit tersebut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU.

Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Muliadi membenarkan perihal defisit anggaran tersebut. Meski demikian, pihaknya belum bisa membocorkan besaran angka defisit tersebut karena, masih ada empat skema yang sedang disusun oleh Pemkab PPU. Salah satu konsekuensi yang diterima adalah melakukan refocusing anggaran.

“Skema mendahului Perkada itu ada empat, jadi merevisi atau merubah APBD itu ada namanya Perkada mendahului. Konsekuensinya ada seperti refocusing, refocusing itu pemerintah pusat juga melakukannya,” terang Muliadi.

Pihaknya menjelaskan bahwa, skema tersebut akan panjang prosesnya karena harus melalui persetujuan Bupati PPU dan Gubernur Kaltim. Dirinya juga berpendapat, dalam penyusunan APBD terdapat dua hal yang diperbolehkan oleh pemerintah daerah yaitu neraca normal dan defisit.

“Dalam APBD penyusunannya ada dua memang diperbolehkan, neraca normal yaitu pemasukan dan belanja seimbang dan anggaran defisit, negara juga menganut itu. Anggaran Defisit itu dibolehkan persoalannya defisitnya masuk akal tidak itu saja,” jelasnya.

Baca Juga: Anggaran IKN Bertambah Rp42 Triliun di 2024 untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur

 

Baca Juga: Telan Rp87 Miliar, Anggaran HUT ke-79 RI di IKN Membengkak dari Tahun Sebelumnya

Baca Juga: Defisit APBN 2024 Diprediksi Naik Jadi Rp609,7 Triliun, Apa Penyebabnya?

Baca Juga: Update Terbaru, Pembangunan IKN Tembus Rp5,5 Triliun per Mei 2024

Baca Juga: Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo Tertinggi Dibanding Kementerian/Lembaga, Ini Daftarnya

View this post on Instagram

Baca Juga: Kemenkeu Blokir Rp 50,14 Triliun Anggaran Kementerian/Lembaga, Ini Alasannya

Baca Juga: Pemkab Berau Alokasikan Rp 3,6 Triliun untuk Pariwisata demi Kesejahteraan Masyarakat

Baca Juga: Efisiensi Anggaran, Pj Bupati PPU Pertimbangkan Sewa Mobil Dinas

Baca Juga: Sri Juniarsih Ingatkan OPD untuk Segera Tuntaskan Anggaran yang Belum Terealisasi

Baca Juga: Falentinus Minta Pemkab Komitmen Benahi dan Tingkatkan Sektor Pertanian hingga Perikanan

Baca Juga: Wendy Lie Minta Kepala Daerah Berau Selektif Bagi Anggaran ke OPD

Baca Juga: Tunjang Fasilitas Kesehatan, DPRD PPU Dorong RSUD RAPB Alokasikan Anggaran Belanja dengan Tepat

 

Baca Juga: KPU Samarinda Usulkan Anggaran Pilkada Serentak 2024 Sebesar Rp 54,1 Miliar

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Faktor penyebab defisit anggaran tersebut disampaikan karena kurangnya dana salur dari pemerintah pusat, yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun lalu.

“Jangankan hanya Indonesia, dunia saja terpapar Covid-19 dan itu betul-betul mereduksi anggaran daerah,” lanjutnya.

Defisit anggaran tersebut tentunya akan berdampak pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga DPRD PPU. Sejumlah OPD tentunya tetap akan mendapatkan anggaran gaji sebagai belanja murni dan anggaran operasional namun, terdapat program yang tidak mutlak harus berjalan.

“Di Sinjai itu anggota DPRD-nya hanya enam kali pergi keluar daerah satu tahun, enam kali Rp1 juta jadi Rp6 juta saja dalam setahun. Kami harap dewan di PPU sebagai mitra di pemerintahan bisa mengerti kondisi saat ini,” harapnya.

Program pembangunan Pemkab PPU sendiri disebut sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Hal itu juga seiringan dengan visi-misi Bupati PPU yaitu Maju, Modern dan Religius yang tertuang dalam APBD PPU.

[ALF | RWT | ADV DISKOMINFO PPU]