Kaltimtoday.co, Samarinda - Penurunan kasus stunting di suatu daerah memang harus jadi tugas bersama untuk dituntaskan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) juga punya tugas masing-masing dalam menekan angka kasus.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menyoroti tiap OPD yang berupaya menekan angka kasus stunting di Kota Tepian. Dirinya menganggap, penanganan stunting tak hanya bertumpu pada bidang kesehatan saja. Dalam hal ini, adalah Dinas Kesehatan (Dinkes).

"Seluruh OPD harus berperan untuk menangani hal tersebut. Harus keroyokan," jelas Puji.

 

Baca Juga: Pemprov Kaltim Pastikan Ketersediaan Stok Bapokting Jelang Nataru 2024 Aman

Baca Juga: Berikan Kesempatan untuk Warga Kaltim Bekerja, Pemprov Kembali Gelar Job Fair 2023 di Balikpapan

Baca Juga: Kuota BBM di Kaltim Terbatas: Antrean di SPBU Mengular hingga Ganggu Perusahaan Logistik

Baca Juga: Bapenda Kaltim Luncurkan Pemeriksaan Pajak Kendaraan: Upaya Meningkatkan Kepatuhan di 10 Kabupaten/Kota

View this post on Instagram

Baca Juga: Kapolresta Samarinda Benarkan Adanya Penangkapan Seseorang Terindikasi Teroris di Jalan Lambung Mangkurat

Baca Juga: Timsel Pastikan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Kaltim Berlangsung Netral

Baca Juga: Timsel Bakal Calon Anggota KPU Kaltim Periode 2024-2029 Umumkan 20 Nama yang Lolos untuk Ikuti Tes Kesehatan dan Wawancara

Baca Juga: Lima Hari Dibuka, Puluhan Orang Daftar Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Kaltim 1

Baca Juga: Tingkat Pengangguran Lulusan SMK di Kaltim Lebih Rendah dari SMA, Disnakertrans: Punya Kelebihan di Ranah Vokasi

Baca Juga: Dinkes Kaltim Optimistis Teknologi Wolbachia Bisa Tekan Angka Kasus DBD secara Signifikan

Baca Juga: Antrean Kendaraan Mengular di Sejumlah SPBU, Dinas ESDM Kaltim: Kuota BBM dari Pemerintah Terbatas

Baca Juga: UMK Kalimantan Timur 2024 Naik, Berikut Daftar Lengkap dan Persentase Kenaikan per Kabupaten/Kota

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Dia menyebutkan, salah satu OPD yang punya peran penting untuk memberantas stunting adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Dalam hal ini, Disdikbud memiliki peran untuk memberi edukasi atau sosialisasi asupan gizi kepada peserta didik.

Tak hanya itu, Puji juga meminta Pemkot Samarinda untuk bisa menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) dalam mencegah pernikahan dini.

"Ini butuh peran keluarga dan lingkungan sekitar juga. Kalau ini (pernikahan dini) dibiarkan lalu mereka menikah tentu potensi melahirkan anak stunting juga besar," ungkap Puji.

Terakhir Puji berharap agar semua kalangan, mulai dari tingkat keluarga sampai pemerintahan bisa terus berkolaborasi dalam menghentikan kasus stunting.

[YMD | TOS | ADV DPRD SAMARINDA]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.