Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik menyebutkan bahwa, E-Parking yang di-launching oleh Andi Harun adalah upaya meminimalisir kebocoran Anggaran Pendapatan Daerah (PAD).

Selama ini pemetaan parkir di Samarinda tidak dikelola secara maksimal. Masih banyak tempat yang diwajibkan bayar parkir secara manual sehingga penerimaan PAD relatif rendah.

"Terobosan baru dan sangat bagus, tentu hal ini dilakukan untuk menghindari kebocoran anggaran. Namun Pemkot juga harus memberikan pelatihan khusus kepada juru parkir E-parking mengenai teknologi dalam mengoperasikan parkir eletronik itu, agar tidak gagap teknologi (gaptek)," ujar Abdul Rofik pada Kamis (6/5/2021).

 

Baca Juga: Polda Kaltim Tangkap Tiga Tersangka Pembakaran Lahan di Kukar dan Berau

Baca Juga: Pemkot Samarinda Siapkan Skema Baru Distribusi BBM Bersubsidi untuk Truk

Baca Juga: Jembatan Lembak Akan Ditutup Total, BBPJN Siapkan Jalur Alternatif

Baca Juga: Demokrat Kaltim Perkuat Komunikasi dengan Warga Lewat Kegiatan Kemerdekaan

View this post on Instagram

Baca Juga: PLN UIP KLT Berhasil Energize GI 150 kV Grogot 2, Keandalan Listrik Paser Meningkat

Baca Juga: AKKBB Kaltim Dampingi Guru Agama Kristen, Persoalan TPG di SDN 011 Tenggarong Seberang Berakhir Mufakat

Baca Juga: DPRD Samarinda Soroti Kesiapan Sistem Sebelum Parkir Berlangganan Diterapkan

Baca Juga: Serap Aspirasi Petani Lok Bahu, Demokrat Kaltim Siap Perjuangkan Kelangkaan Bibit hingga Pupuk Subsidi

Baca Juga: Pawai Pembangunan Ditiadakan, DPRD Samarinda Dorong Agenda Ekonomi Rakyat

Baca Juga: Anomali Dataran Tinggi Krayan, Beras Organik, dan Peran Penting Taman Nasional

Baca Juga: Antisipasi ISPA dan Heat Stroke, Pawai HUT RI di Kukar Resmi Dibatalkan

Baca Juga: BPBD Kaltim Catat 329 Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan, Terbanyak di Paser, Kubar, dan Samarinda

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Menurutnya, jika tidak ada pelatihan khusus akan menambah masalah, pasalnya sumber daya manusia (SDM) tidak mumpuni dalam bidang e-parking tersebut.

Menurut Politisi PKS ini, Pemkot Samarinda juga harus menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengguna parkir telah disediakan pembayaran non tunai, sehingga masyarakat juga mengetahui informasi ini agar tidak ada lagi pungutan liar dari parkir-parkir yang ada di Samarinda

"Kami terus memantau ya, jika tidak efektif maka kami akan panggil Dinas Perhubungan untuk meminta keterangan mengenai penggunaan e-parking ini," ungkap Rofik.

[SDH | ADV]