Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik menyebutkan bahwa, E-Parking yang di-launching oleh Andi Harun adalah upaya meminimalisir kebocoran Anggaran Pendapatan Daerah (PAD).

Selama ini pemetaan parkir di Samarinda tidak dikelola secara maksimal. Masih banyak tempat yang diwajibkan bayar parkir secara manual sehingga penerimaan PAD relatif rendah.

"Terobosan baru dan sangat bagus, tentu hal ini dilakukan untuk menghindari kebocoran anggaran. Namun Pemkot juga harus memberikan pelatihan khusus kepada juru parkir E-parking mengenai teknologi dalam mengoperasikan parkir eletronik itu, agar tidak gagap teknologi (gaptek)," ujar Abdul Rofik pada Kamis (6/5/2021).

 

Baca Juga: Sekolah Rakyat: Jalan Panjang Menuju Pendidikan Berkeadilan dan Berkarakter

Baca Juga: Aksi Penghormatan Bendera Merah Putih di Persimpangan Jalan

Baca Juga: Wali Kota Andi Harun Ajak Warga Samarinda Maknai Kemerdekaan dengan Persatuan dan Generasi Berkualitas

Baca Juga: Polisi Tangkap Pencuri Motor di Parkiran Minimarket Samarinda

View this post on Instagram

Baca Juga: Ketua DPRD Kukar Ajak Siswa SMK Geologi Pertambangan Siapkan Diri Hadapi Dunia Kerja

Baca Juga: Kecelakaan Maut di Sempaja, Korban Meninggal Dunia Terlindas Truk

Baca Juga: Dispora Kaltim Siap Gelar Turnamen Airsoft Gun Nasional di Samarinda

Baca Juga: 42 Anggota Paskibraka Samarinda Resmi Dikukuhkan untuk HUT Ke-80 RI

Baca Juga: Wali Kota Andi Harun Resmi Buka MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 24 Samarinda, Tegaskan Komitmen Pendidikan Berkualitas

Baca Juga: Mahasiswa Sesalkan Unmul Minta Maaf ke Wagub Seno Aji Atas Aksi Balik Badan di PKKMB

Baca Juga: Tak Patuhi Tarif Resmi SK Gubernur Kaltim, Kantor Maxim Samarinda Kembali Disegel

Baca Juga: RDP Calon Lahan Insinerator di Samarinda Seberang Memanas, Warga Desak Pemkot Tunjukkan Bukti Kepemilikan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Menurutnya, jika tidak ada pelatihan khusus akan menambah masalah, pasalnya sumber daya manusia (SDM) tidak mumpuni dalam bidang e-parking tersebut.

Menurut Politisi PKS ini, Pemkot Samarinda juga harus menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengguna parkir telah disediakan pembayaran non tunai, sehingga masyarakat juga mengetahui informasi ini agar tidak ada lagi pungutan liar dari parkir-parkir yang ada di Samarinda

"Kami terus memantau ya, jika tidak efektif maka kami akan panggil Dinas Perhubungan untuk meminta keterangan mengenai penggunaan e-parking ini," ungkap Rofik.

[SDH | ADV]