Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik menyebutkan bahwa, E-Parking yang di-launching oleh Andi Harun adalah upaya meminimalisir kebocoran Anggaran Pendapatan Daerah (PAD).

Selama ini pemetaan parkir di Samarinda tidak dikelola secara maksimal. Masih banyak tempat yang diwajibkan bayar parkir secara manual sehingga penerimaan PAD relatif rendah.

"Terobosan baru dan sangat bagus, tentu hal ini dilakukan untuk menghindari kebocoran anggaran. Namun Pemkot juga harus memberikan pelatihan khusus kepada juru parkir E-parking mengenai teknologi dalam mengoperasikan parkir eletronik itu, agar tidak gagap teknologi (gaptek)," ujar Abdul Rofik pada Kamis (6/5/2021).

 

Baca Juga: Pengembangan TOD hingga Pelabuhan Baru, Ini Rencana Besar Samarinda Lewat ICP

Baca Juga: KLHK Tegur Pengelolaan Sampah di Samarinda, Pemkot Targetkan Pengoperasian Insinerator Akhir Tahun 2025

Baca Juga: FUGO Hotel Samarinda Tawarkan Promo “Stay 3 Nights, Pay 2 Nights”: Liburan Lebih Lama, Biaya Lebih Hemat

Baca Juga: Seminggu Menyatu: Mahasiswa HIMAKSI UNMUL Bangun Relasi Sosial dan Karakter Positif Bersama Warga Desa Bunga Putih

View this post on Instagram

Baca Juga: Komisi IV DPRD Dorong Penambahan Sekolah di Samarinda Seberang, Kajian Lahan Sudah Dimulai

Baca Juga: Dukung Komitmen Kota Layak Anak, DPRD Samarinda Dorong Pemkot Hadirkan Fasilitas Publik Inklusif

Baca Juga: Tak Bisa Ditoleransi, DPRD Kaltim Desak Tindakan Tegas Kasus Dugaan Kekerasan Anak di Panti Asuhan Samarinda

Baca Juga: Kasus Dugaan Kekerasan Anak di Yayasan Panti Asuhan Samarinda, Polisi Periksa Dua Saksi

Baca Juga: Resmi Dibuka, Yello Hotel Samarinda Mantapkan Komitmen Tumbuh bersama Komunitas Lokal

Baca Juga: Visum Jadi Penentu, Kasus Dugaan Kekerasan Anak di Panti Asuhan Samarinda Masih Mandek  

Baca Juga: Pemkot Samarinda Pastikan Akses Buku Pembelajaran bagi Siswa Sekolah Negeri Gratis, Minta Masyarakat Ikut Pantau

Baca Juga: Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan, Dapil II DPRD Samarinda: Palaran Cuma Kebagian Rp10 Miliar

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Menurutnya, jika tidak ada pelatihan khusus akan menambah masalah, pasalnya sumber daya manusia (SDM) tidak mumpuni dalam bidang e-parking tersebut.

Menurut Politisi PKS ini, Pemkot Samarinda juga harus menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengguna parkir telah disediakan pembayaran non tunai, sehingga masyarakat juga mengetahui informasi ini agar tidak ada lagi pungutan liar dari parkir-parkir yang ada di Samarinda

"Kami terus memantau ya, jika tidak efektif maka kami akan panggil Dinas Perhubungan untuk meminta keterangan mengenai penggunaan e-parking ini," ungkap Rofik.

[SDH | ADV]