Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik menyebutkan bahwa, E-Parking yang di-launching oleh Andi Harun adalah upaya meminimalisir kebocoran Anggaran Pendapatan Daerah (PAD).

Selama ini pemetaan parkir di Samarinda tidak dikelola secara maksimal. Masih banyak tempat yang diwajibkan bayar parkir secara manual sehingga penerimaan PAD relatif rendah.

"Terobosan baru dan sangat bagus, tentu hal ini dilakukan untuk menghindari kebocoran anggaran. Namun Pemkot juga harus memberikan pelatihan khusus kepada juru parkir E-parking mengenai teknologi dalam mengoperasikan parkir eletronik itu, agar tidak gagap teknologi (gaptek)," ujar Abdul Rofik pada Kamis (6/5/2021).

 

Baca Juga: Lapas Kelas IIA Samarinda Didominasi Kasus Narkotika

Baca Juga: Jalan Abdurrasyid Simpang RSHD Amblas Lagi, Diduga Akibat Warga Gali Kabel Secara Ilegal

Baca Juga: HIPPI Kukuhkan DPD Kaltim, Dorong Pengusaha Lokal Ambil Peran di Era IKN

Baca Juga: Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung Dibahas, DPRD Kukar Siap Sahkan

View this post on Instagram

Baca Juga: Pemkot Samarinda Percepat Pembahasan Raperda Penanggulangan TBC dan HIV/AIDS, Dinkes Dorong Kolaborasi Lintas Sektor

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Samarinda dan Sekitarnya Hari Ini, Sabtu, 1 November 2025

Baca Juga: Polresta Samarinda Tangkap Pelaku Curanmor yang Beraksi di Juanda

Baca Juga: Latihan Sispamkot, Polda Kaltim Pastikan Aparat Siap Jaga Keamanan dan Hak Masyarakat

Baca Juga: Pemprov Kaltim Dukung Pelayanan Medis Prima, Dokter Spesialis Siaga Dapat Insentif Rp25 Juta

Baca Juga: Pemprov Kaltim Umumkan Daftar Penerima Gratispol Tahap 4 PTN dan Tahap 2 PTS untuk Mahasiswa Baru

Baca Juga: Mengenal MBG Plus Kukar: Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia

Baca Juga: Riset Unmul Ungkap Peluang Besar Buah Lai-Durian Jadi Ikon Ekonomi Kaltim

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Menurutnya, jika tidak ada pelatihan khusus akan menambah masalah, pasalnya sumber daya manusia (SDM) tidak mumpuni dalam bidang e-parking tersebut.

Menurut Politisi PKS ini, Pemkot Samarinda juga harus menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengguna parkir telah disediakan pembayaran non tunai, sehingga masyarakat juga mengetahui informasi ini agar tidak ada lagi pungutan liar dari parkir-parkir yang ada di Samarinda

"Kami terus memantau ya, jika tidak efektif maka kami akan panggil Dinas Perhubungan untuk meminta keterangan mengenai penggunaan e-parking ini," ungkap Rofik.

[SDH | ADV]