Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik menyebutkan bahwa, E-Parking yang di-launching oleh Andi Harun adalah upaya meminimalisir kebocoran Anggaran Pendapatan Daerah (PAD).

Selama ini pemetaan parkir di Samarinda tidak dikelola secara maksimal. Masih banyak tempat yang diwajibkan bayar parkir secara manual sehingga penerimaan PAD relatif rendah.

"Terobosan baru dan sangat bagus, tentu hal ini dilakukan untuk menghindari kebocoran anggaran. Namun Pemkot juga harus memberikan pelatihan khusus kepada juru parkir E-parking mengenai teknologi dalam mengoperasikan parkir eletronik itu, agar tidak gagap teknologi (gaptek)," ujar Abdul Rofik pada Kamis (6/5/2021).

 

Baca Juga: Dua Tongkang Hantam Kaki Jembatan Mahulu dan Rumah Warga, ABK Diamankan

Baca Juga: Evaluasi Tahunan MPP Samarinda: Grafik Pengunjung Terus Menanjak, Loket Tak Produktif Bakal Diganti

Baca Juga: Hujan Deras Uji Pasar Pagi Baru: Lorong Lantai 6 Tergenang, Pedagang Minta Solusi Cepat

Baca Juga: Miris! Spot Terumbu Karang Terbaik di Muara Badak Hancur Diduga Dihantam Ponton Batu Bara

View this post on Instagram

Baca Juga: MPP Samarinda Tata Ulang Layanan: 44 Loket, 43 Instansi, Efisiensi SDM Jadi Fokus

Baca Juga: Dishub Samarinda Ultimatum Kontainer Bandel di Ringroad I: Ban Digembosi dan Terancam Ditusuk Paku

Baca Juga: Empat Bulan Buron, Dua DPO Persiapan Bom Molotov Belum Tertangkap

Baca Juga: Pria Ditemukan Tewas dengan Luka Tembak di Samarinda Ulu, Polisi Lakukan Penyelidikan

Baca Juga: Dari Sydney hingga Gaza, Begini Kontras Dunia Menyambut Tahun Baru 2026

Baca Juga: Teras Samarinda Jadi Pusat Hiburan Masyarakat, Pemkot Samarinda Pastikan Perayaan Tahun Baru 2026 Tanpa Kembang Api

Baca Juga: Imbas Larangan Perayaan Kembang Api Tahun Baru, Omzet Penjualan Pedagang Samarinda Anjlok

Baca Juga: Pengamanan Malam Tahun Baru, Polresta Samarinda Tolak Seluruh Permohonan Pesta Kembang Api

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Menurutnya, jika tidak ada pelatihan khusus akan menambah masalah, pasalnya sumber daya manusia (SDM) tidak mumpuni dalam bidang e-parking tersebut.

Menurut Politisi PKS ini, Pemkot Samarinda juga harus menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengguna parkir telah disediakan pembayaran non tunai, sehingga masyarakat juga mengetahui informasi ini agar tidak ada lagi pungutan liar dari parkir-parkir yang ada di Samarinda

"Kami terus memantau ya, jika tidak efektif maka kami akan panggil Dinas Perhubungan untuk meminta keterangan mengenai penggunaan e-parking ini," ungkap Rofik.

[SDH | ADV]