Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik menyebutkan bahwa, E-Parking yang di-launching oleh Andi Harun adalah upaya meminimalisir kebocoran Anggaran Pendapatan Daerah (PAD).

Selama ini pemetaan parkir di Samarinda tidak dikelola secara maksimal. Masih banyak tempat yang diwajibkan bayar parkir secara manual sehingga penerimaan PAD relatif rendah.

"Terobosan baru dan sangat bagus, tentu hal ini dilakukan untuk menghindari kebocoran anggaran. Namun Pemkot juga harus memberikan pelatihan khusus kepada juru parkir E-parking mengenai teknologi dalam mengoperasikan parkir eletronik itu, agar tidak gagap teknologi (gaptek)," ujar Abdul Rofik pada Kamis (6/5/2021).

 

Baca Juga: Dampak El Nino, BKSDA Kaltim Buat Kubangan Air Rahasia Cegah Satwa Dehidrasi

Baca Juga: Jangka Pendek Atasi Kelangkaan, Hiswana Migas Usul Pengecer Tak Jual BBM Subsidi

Baca Juga: Sering Mangkir Rapat Pembahasan Anggaran, Sekda Kutim Tuai Sorotan Mayoritas Fraksi

Baca Juga: Protes Pilrek Berujung Penutupan Gerbang, Akses Mahasiswa Unmul Terganggu

View this post on Instagram

Baca Juga: Pertamina Ungkap Pemicu Antrean SPBU di Kaltim: Jumlah Lembaga Penyalur BBM Masih Terbatas

Baca Juga: Kuota Pertalite Kaltim Hanya 529 Ribu KL, Komisi II DPRD Bakal Minta Tambahan Kuota ke BPH Migas

Baca Juga: Hasil Pilrek Unmul, Rudianto Amirta Unggul 10 Suara dari Petahana Abdunnur

Baca Juga: Dampak Kemarau Ekstrem di Kaltim, 2 Orang Utan Terdorong Keluar Habitat

Baca Juga: Audit Kemenkes Tak Temukan Masalah, RSUD AWS Akui Ada SOP yang Perlu Disempurnakan

Baca Juga: 900 Mahasiswa Baru UINSI Dikenalkan Cara Kelola Uang Sejak Dini, Pegadaian Edukasi Tabungan Emas

Baca Juga: Pokja 30 Soroti Panjangnya Akses Informasi Pertambangan di Kaltim

Baca Juga: Berjijibaku 60 Hari Lawan Karhutla, Petugas Damkar Samarinda Sujud Syukur Diguyur Hujan Deras

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Menurutnya, jika tidak ada pelatihan khusus akan menambah masalah, pasalnya sumber daya manusia (SDM) tidak mumpuni dalam bidang e-parking tersebut.

Menurut Politisi PKS ini, Pemkot Samarinda juga harus menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengguna parkir telah disediakan pembayaran non tunai, sehingga masyarakat juga mengetahui informasi ini agar tidak ada lagi pungutan liar dari parkir-parkir yang ada di Samarinda

"Kami terus memantau ya, jika tidak efektif maka kami akan panggil Dinas Perhubungan untuk meminta keterangan mengenai penggunaan e-parking ini," ungkap Rofik.

[SDH | ADV]