Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik menyebutkan bahwa, E-Parking yang di-launching oleh Andi Harun adalah upaya meminimalisir kebocoran Anggaran Pendapatan Daerah (PAD).

Selama ini pemetaan parkir di Samarinda tidak dikelola secara maksimal. Masih banyak tempat yang diwajibkan bayar parkir secara manual sehingga penerimaan PAD relatif rendah.

"Terobosan baru dan sangat bagus, tentu hal ini dilakukan untuk menghindari kebocoran anggaran. Namun Pemkot juga harus memberikan pelatihan khusus kepada juru parkir E-parking mengenai teknologi dalam mengoperasikan parkir eletronik itu, agar tidak gagap teknologi (gaptek)," ujar Abdul Rofik pada Kamis (6/5/2021).

 

Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Pemprov Kaltim Siap Dukung Implementasi

Baca Juga: Tugu Pesut di Jembatan Mahakam IV Jadi Ikon Baru Kebanggaan Samarinda

Baca Juga: Penganugerahan Satya Lencana sebagai Wujud Penghargaan dan Pemacu Kinerja ASN di Kaltim

Baca Juga: Cara Pencegahan dan Penanganan Gagal Ginjal, Berikut Penjelasan PAFI Kabupaten Hulu Sungai Tengah

View this post on Instagram

Baca Juga: Pria Hilang 3 Pekan Ditemukan Membusuk di Kapal Tongkang Batu Bara Samarinda

Baca Juga: Politik Tugu dari Zaman Mulawarman sampai Andi Harun

Baca Juga: Belum Setahun Diresmikan, Jalan Penghubung Merdeka-Pelita 3 Samarinda Putus, Warga Resah

Baca Juga: Desain Modern Tugu Pesut Dikritik Masyarakat, Andi Harun: Seni Itu Perspektif, Kami Evaluasi

Baca Juga: Maratua Run 2025 jadi Momen Strategis Wujudkan Blue Economy di Kaltim

Baca Juga: Dua Warga Loa Bakung Tersengat Listrik, Alami Luka Bakar 40 Persen saat Perbaiki Kanopi

Baca Juga: Pengamat Kritik Tugu Pesut Simpang Lembuswana Samarinda Telan Anggaran Rp 1,1 M, Tekankan Keterbukaan Informasi Publik

Baca Juga: Komitmen Hasilkan Konten Media Berkualitas dan Bisnis Sehat, Kaltim Today Resmi Bergabung ke AMSI

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Menurutnya, jika tidak ada pelatihan khusus akan menambah masalah, pasalnya sumber daya manusia (SDM) tidak mumpuni dalam bidang e-parking tersebut.

Menurut Politisi PKS ini, Pemkot Samarinda juga harus menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengguna parkir telah disediakan pembayaran non tunai, sehingga masyarakat juga mengetahui informasi ini agar tidak ada lagi pungutan liar dari parkir-parkir yang ada di Samarinda

"Kami terus memantau ya, jika tidak efektif maka kami akan panggil Dinas Perhubungan untuk meminta keterangan mengenai penggunaan e-parking ini," ungkap Rofik.

[SDH | ADV]