Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik menyebutkan bahwa, E-Parking yang di-launching oleh Andi Harun adalah upaya meminimalisir kebocoran Anggaran Pendapatan Daerah (PAD).

Selama ini pemetaan parkir di Samarinda tidak dikelola secara maksimal. Masih banyak tempat yang diwajibkan bayar parkir secara manual sehingga penerimaan PAD relatif rendah.

"Terobosan baru dan sangat bagus, tentu hal ini dilakukan untuk menghindari kebocoran anggaran. Namun Pemkot juga harus memberikan pelatihan khusus kepada juru parkir E-parking mengenai teknologi dalam mengoperasikan parkir eletronik itu, agar tidak gagap teknologi (gaptek)," ujar Abdul Rofik pada Kamis (6/5/2021).

 

Baca Juga: Kasus Perampasan Solar di Sungai Mahakam, Tiga Preman Ditangkap dan Terancam Lima Tahun Penjara 

Baca Juga: Tinjau Perumahan Haji Saleh, Wali Kota Samarinda Upayakan Pengerjaan Sodetan untuk Penanganan Banjir

Baca Juga: FUGO Hotel Beroperasi Normal Pasca Kebakaran di Area BIG Mall Samarinda

Baca Juga: Panen Raya dan Turunnya Harga BBM Dorong Deflasi Kalimantan Timur -0,35 Persen pada Mei 2025

View this post on Instagram

Baca Juga: Sambut Positif Program Sekolah Rakyat, Komisi IV DPRD Optimis Samarinda Jadi Pelopor di Kaltim

Baca Juga: Soroti Implementasi UU Minerba, Abdul Rohim Sebut Pembagian Keuntungan Tak Sebanding dengan Dampak yang Timbul

Baca Juga: Usai Investigasi Kebakaran, DPRD Samarinda Bakal Panggil Pengelola BIG Mall Samarinda 

Baca Juga: Respons Insiden Kebakaran di BIG Mall, Wali Kota Samarinda Imbau Seluruh Pengelola Gedung Komersil Perhatikan Aspek Keselamatan

Baca Juga: Komisi I DPRD Samarinda Desak Big Mall Bertanggung Jawab atas Korban Sesak Napas akibat Kebakaran

Baca Juga: HMI Samarinda Tagih Janji 100 Hari Kerja Andi Harun-Saefuddin Zuhri, Soroti Banjir hingga Tambang

Baca Juga: DPRD Samarinda Matangkan Regulasi, Cegah Swasta Bangun Pemakaman di Lahan Sempit Padat Penduduk

Baca Juga: Pasca Kebakaran, BIG Mall Samarinda Ditutup Sementara untuk Proses Investigasi

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Menurutnya, jika tidak ada pelatihan khusus akan menambah masalah, pasalnya sumber daya manusia (SDM) tidak mumpuni dalam bidang e-parking tersebut.

Menurut Politisi PKS ini, Pemkot Samarinda juga harus menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengguna parkir telah disediakan pembayaran non tunai, sehingga masyarakat juga mengetahui informasi ini agar tidak ada lagi pungutan liar dari parkir-parkir yang ada di Samarinda

"Kami terus memantau ya, jika tidak efektif maka kami akan panggil Dinas Perhubungan untuk meminta keterangan mengenai penggunaan e-parking ini," ungkap Rofik.

[SDH | ADV]