Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik menyebutkan bahwa, E-Parking yang di-launching oleh Andi Harun adalah upaya meminimalisir kebocoran Anggaran Pendapatan Daerah (PAD).

Selama ini pemetaan parkir di Samarinda tidak dikelola secara maksimal. Masih banyak tempat yang diwajibkan bayar parkir secara manual sehingga penerimaan PAD relatif rendah.

"Terobosan baru dan sangat bagus, tentu hal ini dilakukan untuk menghindari kebocoran anggaran. Namun Pemkot juga harus memberikan pelatihan khusus kepada juru parkir E-parking mengenai teknologi dalam mengoperasikan parkir eletronik itu, agar tidak gagap teknologi (gaptek)," ujar Abdul Rofik pada Kamis (6/5/2021).

 

Baca Juga: DPRD Samarinda Soroti Rencana Perluasan RSUD AMS II, Desak Pemerintah jadi Teladan Ketaatan Izin

Baca Juga: Transaksi Digital Pegadaian Melonjak 324 Persen, Aplikasi Tring Jadi Motor Transformasi

Baca Juga: Tongkang Tabrak Jembatan Mahulu, Polisi Periksa 8 Saksi

Baca Juga: Parkir Progresif Diterapkan di Pasar Pagi Samarinda, Dishub Kejar Rotasi Kendaraan dan Cegah Penumpukan

View this post on Instagram

Baca Juga: Anggota DPRD Kaltim Adukan KSOP dan Pelindo Samarinda ke Ombudsman

Baca Juga: Dua Segmen Teras Samarinda Tahap II Molor, Dinas PUPR Terapkan Denda Harian 

Baca Juga: Mengakui Tak Mampu Merawat, Ibu Kandung Tega Buang Bayi yang Baru Dilahirkan

Baca Juga: Wali Kota Samarinda Tegaskan Dana Probebaya 2026 Tetap Utuh, Skema 60:40 Bukan Pemotongan

Baca Juga: Pedagang Pasar Pagi Keluhkan Tempias Hujan, Usul Penutup Fleksibel agar Estetika Bangunan Terjaga

Baca Juga: Imbas Insiden Tongkang Tabrak Jembatan, KSOP Samarinda Bakal Tertibkan Tambat Kapal

Baca Juga: DPRD Kaltim Kritik Pengembangan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II, SDM hingga Fasilitas Belum Maksimal

Baca Juga: Cegah Praktik Keuangan Ilegal, KUHP Baru Ancam Rentenir dan Pinjol Ilegal dengan Pidana Penjara

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Menurutnya, jika tidak ada pelatihan khusus akan menambah masalah, pasalnya sumber daya manusia (SDM) tidak mumpuni dalam bidang e-parking tersebut.

Menurut Politisi PKS ini, Pemkot Samarinda juga harus menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengguna parkir telah disediakan pembayaran non tunai, sehingga masyarakat juga mengetahui informasi ini agar tidak ada lagi pungutan liar dari parkir-parkir yang ada di Samarinda

"Kami terus memantau ya, jika tidak efektif maka kami akan panggil Dinas Perhubungan untuk meminta keterangan mengenai penggunaan e-parking ini," ungkap Rofik.

[SDH | ADV]