Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik menyebutkan bahwa, E-Parking yang di-launching oleh Andi Harun adalah upaya meminimalisir kebocoran Anggaran Pendapatan Daerah (PAD).

Selama ini pemetaan parkir di Samarinda tidak dikelola secara maksimal. Masih banyak tempat yang diwajibkan bayar parkir secara manual sehingga penerimaan PAD relatif rendah.

"Terobosan baru dan sangat bagus, tentu hal ini dilakukan untuk menghindari kebocoran anggaran. Namun Pemkot juga harus memberikan pelatihan khusus kepada juru parkir E-parking mengenai teknologi dalam mengoperasikan parkir eletronik itu, agar tidak gagap teknologi (gaptek)," ujar Abdul Rofik pada Kamis (6/5/2021).

 

Baca Juga: Merayakan Kartini di Tengah Arus Perubahan

Baca Juga: Nurul Ulfa Desainer Sampul Membedah Buku Aminah Syukur

Baca Juga: Grand Opening Dr Specs Cabang ke-61 di Samarinda, Tawarkan Cek Kesehatan dan Konsultasi Mata Gratis

Baca Juga: Kasus Asusila Dokter di Garut, Begini SOP Pemeriksaan Kandungan

View this post on Instagram

Baca Juga: Geopark Kebumen dan Meratus Masuk Daftar UNESCO Global Geoparks 2025

Baca Juga: PC TIDAR Samarinda Dukung Rahayu Saraswati Lanjutkan Kepemimpinan Nasional: Terbukti Miliki Visi Global dan Kepedulian pada Anak Muda

Baca Juga: DPRD Kaltim Kecewa ke Manajemen RSHD, Tak Penuhi Gaji Karyawan selama Tiga Bulan

Baca Juga: Kemenag Sebut RPH di Enam Daerah Kaltim Belum Kantongi Sertifikat Halal

Baca Juga: Disnaker Samarinda Terima Aduan Tunggakan Gaji Karyawan RSHD yang Belum Dibayar

Baca Juga: Gereja Toraja Samarinda Seberang Dapat Rekomendasi Kemenag untuk Pendirian Rumah Ibadah

Baca Juga: Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Targetkan Tiga Besar di PON 2028, Fokus pada Cabor Potensial

Baca Juga: Gakkum LHK Mulai Penyelidikan, Sejumlah Orang Diperiksa untuk Pengusutan Kasus KHDTK Unmul

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Menurutnya, jika tidak ada pelatihan khusus akan menambah masalah, pasalnya sumber daya manusia (SDM) tidak mumpuni dalam bidang e-parking tersebut.

Menurut Politisi PKS ini, Pemkot Samarinda juga harus menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengguna parkir telah disediakan pembayaran non tunai, sehingga masyarakat juga mengetahui informasi ini agar tidak ada lagi pungutan liar dari parkir-parkir yang ada di Samarinda

"Kami terus memantau ya, jika tidak efektif maka kami akan panggil Dinas Perhubungan untuk meminta keterangan mengenai penggunaan e-parking ini," ungkap Rofik.

[SDH | ADV]