Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik menyebutkan bahwa, E-Parking yang di-launching oleh Andi Harun adalah upaya meminimalisir kebocoran Anggaran Pendapatan Daerah (PAD).

Selama ini pemetaan parkir di Samarinda tidak dikelola secara maksimal. Masih banyak tempat yang diwajibkan bayar parkir secara manual sehingga penerimaan PAD relatif rendah.

"Terobosan baru dan sangat bagus, tentu hal ini dilakukan untuk menghindari kebocoran anggaran. Namun Pemkot juga harus memberikan pelatihan khusus kepada juru parkir E-parking mengenai teknologi dalam mengoperasikan parkir eletronik itu, agar tidak gagap teknologi (gaptek)," ujar Abdul Rofik pada Kamis (6/5/2021).

 

Baca Juga: Momentum Hari Guru Nasional di SMAN 10 Samarinda, Refleksi Diri hingga Launching Pajiq Learning Community

Baca Juga: Dishub Samarinda Masih Tunggu Restu Pusat untuk Pelican Crossing di Juanda, Ribuan Pelajar Masih Menyeberang dalam Risiko

Baca Juga: DJPb Kaltim Dorong Mahasiswa Unmul Melek Kebijakan Fiskal Lewat Treasury Goes to Campus

Baca Juga: Pemkot Samarinda Tegaskan Tak Ada Ruang Bagi Prostitusi Ilegal, Andi Harun: Penertiban Loa Hui Tak Perlu Tunggu Instruksi Wali Kota

View this post on Instagram

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Samarinda dan Sekitarnya Hari Ini, Selasa, 25 November 2025

Baca Juga: Charlos Falentino Harumkan Kampus Unmul, Raih Perak di ONMIPA 2025

Baca Juga: Lonjakan UKM Baru di Samarinda, Diskumi Perketat Pembinaan demi Legalitas dan Kualitas Terjaga

Baca Juga: Pemkot Samarinda Dorong Kolaborasi Lintas OPD untuk Percepatan Penanganan Kawasan Kumuh

Baca Juga: Satpol PP Kaltim Temukan Dua Pekerja di Bawah Umur dalam Operasi Pekat di Samarinda

Baca Juga: Dishub Samarinda Pasang Marka Zigzag di Jalan Juanda, Imbau Masyarakat yang Ingin Beli Jajanan Tradisional Tidak Parkir di Bahu Jalan

Baca Juga: Setelah Insiden Plafon Lab Farmasi Unmul Ambruk, Mahasiswa Dapat Trauma Healing Internal

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Samarinda dan Sekitarnya Hari Ini, Senin, 24 November 2025

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Menurutnya, jika tidak ada pelatihan khusus akan menambah masalah, pasalnya sumber daya manusia (SDM) tidak mumpuni dalam bidang e-parking tersebut.

Menurut Politisi PKS ini, Pemkot Samarinda juga harus menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengguna parkir telah disediakan pembayaran non tunai, sehingga masyarakat juga mengetahui informasi ini agar tidak ada lagi pungutan liar dari parkir-parkir yang ada di Samarinda

"Kami terus memantau ya, jika tidak efektif maka kami akan panggil Dinas Perhubungan untuk meminta keterangan mengenai penggunaan e-parking ini," ungkap Rofik.

[SDH | ADV]