Kaltimtoday.co, Samarinda - Mudik secara tegas dilarang selama 6-17 Mei 2021. Namun perjalanan dengan ketentuan khusus selama waktu tersebut antar kabupaten/kota di Kaltim masih dibolehkan. Untuk masyarakat umum misalnya, selain surat keterangan negatif Covid-19, juga harus menyertakan surat keterangan dari kelurahan setempat.

Ketentuan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi teknis lintas sektor dalam rangka tindak lanjut Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13/2021 dan Permenhub Nomor 13/2021 di wilayah Kaltim.

Rapat berlangsung di Ballroom Hotel Mercure Samarinda pada Selasa (27/4/2021). Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi tampak hadir. Hadi Mulyadi menyampaikan, bahwa arus mudik yang dialami tahun ke tahun biasanya selalu bepergian ke luar Kaltim.

Menjelang lebaran, banyak masyarakat yang pergi ke Pulau Jawa dan Sulawesi. Sedangkan jumlah perjalanan antar daerah dalam provinsi tak sebanyak keluar pulau. Justru banyak kendaraan yang menyambangi bandara.

Baca Juga: Kurang Perhatian, Rudy-Seno Janji Perbaiki Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas Kaltim Lewat Pendidikan dan Lapangan Pekerjaan

 

Baca Juga: Pentingnya Etika dan Keamanan Digital bagi Aparatur Desa di Era Digitalisasi

Baca Juga: Gelar Rakor SPBE 2024, Diskominfo Kaltim Perkuat Kolaborasi Digital Antar Instansi Pemerintah

Baca Juga: RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Buka Layanan Cuci Darah 24 Jam untuk Pasien Gagal Ginjal

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Pergub Kaltim No. 6/2024 Jadi Solusi Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek Pembangunan

Baca Juga: BPSDM Kaltim: AI sebagai Kunci Transformasi Digital di Sektor Publik

Baca Juga: Debat Panas Pilgub Kaltim

Baca Juga: Balikpapan Tertinggi! Umur Harapan Hidup Penduduk Kaltim Meningkat dalam 10 Tahun Terakhir

Baca Juga: 4.479 Berkas Dimusnahkan, DPK Terima Penyerahan 142 Arsip Statis dari Dispora Kaltim

Baca Juga: Gibran Rakabuming Raka Buka MTQ KORPRI VII, 1.700 Peserta dari 35 Provinsi dan 54 Lembaga

Baca Juga: Pemprov Kaltim Raih Penghargaan Bhumandala Rajata di Bhumandala Award 2024

Baca Juga: Unesa Gelar FGD di Samarinda, Bahas Dampak Revolusi Mental dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Tagar 'SATU Isran for Kaltim' Trending di Platform X

"Ini kenyataan. Dari situ kita menyimpulkan, mudik ini memang terjadi antar provinsi. Banyak yang ke Jawa dan Sulawesi. Sehingga arahan dari Pak Gubernur, tolong diusulkan kalau antar kabupaten dan kota di Kaltim, itu tidak masuk kategori mudik," lanjut Hadi Mulyadi.

Pemprov meyakini pergerakan mobilitas tak akan begitu besar. Sebab tempat wisata diliburkan sementara dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya mendapatkan jatah libur sebanyak 4 hari. Pada 17 Mei 2021, ASN diperintahkan untuk kembali bekerja seperti biasa.

Sementara itu, Kepala Dishub Kaltim AFF Sembiring mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, transportasi tak ditutup dan tak dihentikan. Mulai 6-17 Mei 2021, perjalanan masih diperbolehkan. Namun diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kepentingan.

Mereka termasuk ke dalam kategori yang dikecualikan. Kembali ditegaskan bahwa layanan transportasi umum tidak diberhentikan.

"Tidak ada penutupan transportasi. Yang ada adalah pembatasan atau peniadaan bagi orang yang ingin mudik. Kalau penumpang biasa tapi memenuhi syarat untuk pengecualian, mereka tetap bisa lakukan perjalanan," jelas Sembiring.

Contohnya seperti orang sakit, orang pergi dinas, kunjungan duka, dan ibu hamil. Mereka pun dipastikan harus memenuhi syarat kesehatan dan syarat perjalanan.

"Terkait dengan layanan operasional, sesuai aturan Menteri Perhubungan (Menhub), kita tidak boleh memberhentikan layanan. Jadi misalkan seperti bus itu tetap beroperasi. Namun diperuntukkan bagi orang-orang yang dikecualikan," lanjutnya.

Bagi masyarakat umum yang ingin melakukan perjalanan karena suatu hal, mereka harus mengajukan surat keterangan ke kelurahan. Khusus untuk para pekerja, surat keterangan akan dikeluarkan oleh pihak perusahaan secara resmi.

Dishub Kaltim menegaskan, pengecualian ini berlaku untuk semua masyarakat. Kunjungan antar daerah di Kaltim diperbolehkan asal membawa surat keterangan.

"Misalkan masyarakat dari Kukar mau ke Bontang, dia minta ke lurah dulu kalau akan melakukan perjalanan. Itu termasuk pengecualian," pungkasnya.

[YMD | TOS]