Kaltimtoday.co, Bontang - Direktur perusahaan PT HEN berinisial HP diamankan oleh PPNS Kanwil DJP Kaltimtara untuk kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Bontang pada Kamis (3/2/2022). 

Tersangka dan barang bukti pun diserahkan  setelah diduga kuat melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf d jo. Pasal i Undang-undang No. 6 /1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 11 /2020 tentang Ciptaker. 

Kabid Pemeriksaan Penagihan Intelijen Perpajakan (P2IP) Kanwil DJP Kaltim Kaltara, Windu Kumoro mengatakan bahwa tersangka menyampaikan SPT masa PP yang isinya tidak benar atau tidak lengkap serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut.

"Perbuatan HP menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 2.574.998.342," ungkapnya.

Baca Juga: Lomba Debat Bahasa Tingkat SMA se-Bontang 2024, Tim SMA Vidatra dan SMA Negeri 1 Tampil sebagai Jawara

 

Baca Juga: Antisipasi Basri-Najirah Tak Dapat Rekomendasi Partai, PHM Inisiatif Kumpulkan KTP Warga untuk Maju Independen

Baca Juga: Pastikan Nyalon Lagi, Najirah Ambil Formulir di PDIP

Baca Juga: Kata Aswar Mengenai Sosok Neni Moerniaeni: Pekerja Keras dan Kreatif Mengelola APBD

View this post on Instagram

Baca Juga: Sudah Kena Pajak, Cek Harga Tiket Konser Sheila On 7 Samarinda Juli 2024

Baca Juga: Bontang Perketat Aturan Reklame Rokok Demi Predikat Kota Ramah Anak Utama

Baca Juga: Kuota Haji Bontang 2024 Turun, Simak Penjelasan dan Jadwal Keberangkatan Kloter 16

Baca Juga: Pelaku Pengetap Pertalite di Bontang Diamankan Polisi, Terancam 6 Tahun Penjara

Baca Juga: Kembalikan Formulir Pakai Sedan Kuning, Aswar Mantap Daftar Bacalon Wakil Wali Kota Bontang di Golkar

Baca Juga: Berbondong-bondong Ambil Formulir di Golkar, Muslimin: Elektabilitas Golkar Sudah Terbukti

Baca Juga: Ambil Formulir di Golkar, Aswar Mantap Hadapi Pilkada Bontang 2024

Baca Juga: Atasi Antrean Panjang akibat Sistem Bermasalah, PDAM Bontang Perpanjang Pembayaran

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Siap Maju Pilkada Bontang, Bakhtiar Wakkang Mendaftar di 3 Parpol

Atas perbuatannya, HP terancam hukuman dengan pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Diketahui PPNS Kanwil DJP Kaltimtara telah menyita salah satu aset wajib pajak berupa berupa tanah dengan luas 10.000 m2 yang terletak di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

"Tanah yang ditaksir bernilai 825 juta tersebut disita dari wajib pajak dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat pada 24 November 2021, dengan tujuan penyitaan tersebut adalah untuk mengamankan aset wajib pajak dalam rangka pembuktian atau pengembalian harta hasil tindak pidana (asset recovery)," bebernya.

Kegiatan penegakan hukum ini dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam memulihkan kerugian pada pendapatan negara sekaligus menunjukkan dampak yang timbul kepada masyarakat. Demi terwujudnya keadilan dan perubahan perilaku dari wajib pajak.

"DJP akan mengurai keras tindak pidana di bidang perpajakan dengan tegas dan adil agar menjadi cerminan kepada wajib pajak lain agar tidak melakukan hal serupa," pungkasnya.

[RIR | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.