Kaltimtoday.co, Sangatta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat dengar pendapat dengan Gabungan Serikat Pekerja, pada Senin (3/5/2021) kemarin.

Dalam rapat tersebut ditemukan adanya pengakuan dari salah satu buruh terkait pemecatan sepihak dari perusahaan tempatnya bekerja.

Anggota DPRD Kutim, Asmawardi langsung angkat bicara mengenai kesewenang-wenangan perusahaan dalam memecat buruh tersebut.

Dia meminta kepada pimpinan dewan dan daerah untuk membuat peraturan daerah dalam hal pemutusan hubungan kerja terhadap buruh.

"Pak Bupati, Pak Ketua Dewan, tolong keluarkan Perda untuk perusahaan yang ada di Kutim. Jangan perusahaan itu seenaknya main pecat," ujarnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Terbitkan PP 6/2025: Pekerja PHK Berhak Terima 60 Persen Gaji Selama Enam Bulan

 

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Gelar Pelatihan Pembuatan Mikro Organisme Lokal bagi Petani di Desa Bukit Permata

Baca Juga: Lahan 500 Hektare Diambil Alih Koperasi, Kelompok Tani di Kutim Inginkan Keadilan

Baca Juga: Warga Tumbit Melayu Kecam Kebijakan PT LMM yang PHK Warga Lokal Berprestasi, Karyawan Kiriman Dipertahankan

Baca Juga: Tuntut Hak Pekerja Dipenuhi, Ratusan Buruh Sawit di Kutim Gelar Demonstrasi

View this post on Instagram

Baca Juga: Perusahaan Dinilai Abaikan Hak Pekerja, Buruh Sawit PT Nala Padma Cadudas di Kutim Mogok Kerja

Baca Juga: Buaya Besar Teror Warga Kutim Saat Banjir, Bebek Peliharaan Jadi Santapan

Baca Juga: Semarakkan Bulan K3 Nasional, PT Indexim Coalindo Gelar Beragam Kegiatan

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Latih Warga untuk Cegah dan Atasi Kebakaran

Baca Juga: Gerakkan Ekonomi Lokal, PT Indexim Coalindo Resmikan Pusat Kuliner Kaliorang

Baca Juga: Virus HMPV Sudah Lama Ada, BRIN Sebut Mayoritas Warga Indonesia Sudah Punya Kekebalan

Baca Juga: Virus HMPV Tidak Berpotensi Jadi Pandemi, Berikut Penjelasan Epidemiolog

 

Baca Juga: Dukung Pendidikan Pelajar dan Mahasiswa, PT Indexim Coalindo Luncurkan Beasiswa INDESMART

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengaku, geram terhadap perusahaan yang bertindak sewenang-wenang ketika melakukan pemecatan.

Namun, Adi (sapaan akrabnya) menyampaikan, pengecualian apabila karyawan yang bersangkutan sudah tersangkut dengan tindak kriminalitas.

"Jangan pecat-pecat. Kecuali, karyawannya berurusan dengan kriminal," ucapnya tegas.

Apalagi dalih yang selama ini disampaikan perusahaan selalu berkaitan dengan Covid-19.

Adi menilai, tidak seharusnya perusahaan memecat karyawan dengan alasan pandemi, karena tentunya setelah dipecat, karyawan semakin kesulitan dalam mencari penghidupan.

Dia meminta pimpinan daerah untuk menindak tegas perusahaan yang melakukan pemecatan terhadap karyawan agar tidak terus terjadi di Kutim.

"Ini hanya Covid-19, dipecat. Tolong tegaskan ini, untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kutim," pungkasnya.

[El | RWT | ADV DPRD KUTIM]