Kaltimtoday.co, Sangatta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat dengar pendapat dengan Gabungan Serikat Pekerja, pada Senin (3/5/2021) kemarin.

Dalam rapat tersebut ditemukan adanya pengakuan dari salah satu buruh terkait pemecatan sepihak dari perusahaan tempatnya bekerja.

Anggota DPRD Kutim, Asmawardi langsung angkat bicara mengenai kesewenang-wenangan perusahaan dalam memecat buruh tersebut.

Dia meminta kepada pimpinan dewan dan daerah untuk membuat peraturan daerah dalam hal pemutusan hubungan kerja terhadap buruh.

"Pak Bupati, Pak Ketua Dewan, tolong keluarkan Perda untuk perusahaan yang ada di Kutim. Jangan perusahaan itu seenaknya main pecat," ujarnya.

Baca Juga: Tembus 2.496 Orang hingga Juli 2026, Kasus PHK di Kukar Lampaui Total Tahun Lalu

 

Baca Juga: Tembus Rp30 Triliun, Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Naik 22,59 Persen di Semester I 2026

Baca Juga: Overkapasitas Parah, DPRD Bontang Dorong Kutim Miliki Lapas Sendiri

Baca Juga: Hadapi Tantangan PHK, DPRD Dorong Disnaker Perluas Akses Lowongan Kerja

Baca Juga: Dampak Pemangkasan RKAB 2026, Serikat Pekerja Sebut 12 Ribu Pekerja Tambang Kutim Terancam PHK

View this post on Instagram

Baca Juga: Cara Lengkap Cairkan Dana JKP Kemenaker bagi Pekerja yang Terkena PHK

Baca Juga: Bupati Kukar Harap Kehadiran DSI Percepat RKAB Tambang, Cegah Ancaman PHK

Baca Juga: Aturan APBD Baru Hantui Daerah, Rudy Mas'ud Jamin PPPK Penuh dan Paruh Waktu di Kaltim Aman

Baca Juga: Gempa di Filipina M 7,7 Berpotensi Tsunami, BMKG Tetapkan Berau, Bontang, dan Kutim di Kaltim Status Waspada!

Baca Juga: Hari Kedua Pencarian Pemuda Terseret Arus di Sungai Melenyu Kutai Timur Masih Nihil

Baca Juga: Distransnaker Kukar Siapkan Alternatif bagi Pekerja Terdampak PHK Tambang

Baca Juga: Produksi Batu Bara Dibatasi Pusat, Pemkab Kukar Siapkan Skema Antisipasi PHK Massal

 

Baca Juga: Hantavirus Menular Lewat 2 Cara Ini, Pakar UGM Beri Peringatan

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengaku, geram terhadap perusahaan yang bertindak sewenang-wenang ketika melakukan pemecatan.

Namun, Adi (sapaan akrabnya) menyampaikan, pengecualian apabila karyawan yang bersangkutan sudah tersangkut dengan tindak kriminalitas.

"Jangan pecat-pecat. Kecuali, karyawannya berurusan dengan kriminal," ucapnya tegas.

Apalagi dalih yang selama ini disampaikan perusahaan selalu berkaitan dengan Covid-19.

Adi menilai, tidak seharusnya perusahaan memecat karyawan dengan alasan pandemi, karena tentunya setelah dipecat, karyawan semakin kesulitan dalam mencari penghidupan.

Dia meminta pimpinan daerah untuk menindak tegas perusahaan yang melakukan pemecatan terhadap karyawan agar tidak terus terjadi di Kutim.

"Ini hanya Covid-19, dipecat. Tolong tegaskan ini, untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kutim," pungkasnya.

[El | RWT | ADV DPRD KUTIM]