Kaltimtoday.co, Sangatta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat dengar pendapat dengan Gabungan Serikat Pekerja, pada Senin (3/5/2021) kemarin.

Dalam rapat tersebut ditemukan adanya pengakuan dari salah satu buruh terkait pemecatan sepihak dari perusahaan tempatnya bekerja.

Anggota DPRD Kutim, Asmawardi langsung angkat bicara mengenai kesewenang-wenangan perusahaan dalam memecat buruh tersebut.

Dia meminta kepada pimpinan dewan dan daerah untuk membuat peraturan daerah dalam hal pemutusan hubungan kerja terhadap buruh.

"Pak Bupati, Pak Ketua Dewan, tolong keluarkan Perda untuk perusahaan yang ada di Kutim. Jangan perusahaan itu seenaknya main pecat," ujarnya.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kutim dan Sekitarnya Hari Ini, Jumat, 10 Oktober 2025

 

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kutim dan Sekitarnya Hari Ini, Kamis, 9 Oktober 2025

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kutim dan Sekitarnya Hari Ini, Rabu, 8 Oktober 2025

Baca Juga: Dua Warga Hilang Usai Perahu Terbalik di Sungai Meratak, Tim SAR Lanjutkan Pencarian

Baca Juga: Sayangkan Pernyataan Ketua DPRD Kutim, Agus Haris: Jangan Tendensius, Tidak Ada Dosa Administrasi

View this post on Instagram

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kutim dan Sekitarnya Hari Ini, Selasa, 7 Oktober 2025

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kutim dan Sekitarnya Hari Ini, Senin, 6 Oktober 2025

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kutim dan Sekitarnya Hari Ini, Jumat, 3 Oktober 2025

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kutim dan Sekitarnya Hari Ini, Kamis, 2 Oktober 2025

Baca Juga: Fraksi Demokrat Perjuangan Soroti Serapan Keuangan Daerah yang Tidak Efisien dan Lesunya Kinerja Perusda

Baca Juga: Starbucks Tutup Ratusan Gerai, 900 Karyawan Kena PHK

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Fasilitasi Kunjungan Belajar Antarwarga di Desa Lingkar Tambang

 

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Fasilitasi Kunjungan Belajar Antarwarga Dampingan

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengaku, geram terhadap perusahaan yang bertindak sewenang-wenang ketika melakukan pemecatan.

Namun, Adi (sapaan akrabnya) menyampaikan, pengecualian apabila karyawan yang bersangkutan sudah tersangkut dengan tindak kriminalitas.

"Jangan pecat-pecat. Kecuali, karyawannya berurusan dengan kriminal," ucapnya tegas.

Apalagi dalih yang selama ini disampaikan perusahaan selalu berkaitan dengan Covid-19.

Adi menilai, tidak seharusnya perusahaan memecat karyawan dengan alasan pandemi, karena tentunya setelah dipecat, karyawan semakin kesulitan dalam mencari penghidupan.

Dia meminta pimpinan daerah untuk menindak tegas perusahaan yang melakukan pemecatan terhadap karyawan agar tidak terus terjadi di Kutim.

"Ini hanya Covid-19, dipecat. Tolong tegaskan ini, untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kutim," pungkasnya.

[El | RWT | ADV DPRD KUTIM]