Kaltimtoday.co, Bontang – Pemerintah Kota Bontang berencana memanfaatkan air di lubang bekas tambang batu bara PT Indominco Mandiri. Berbagai persiapan pun dilakukan hingga peninjauan langsung oleh Gubernur Kaltim di akhir 2021 lalu. Namun, apakah rencana itu memang hanya sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menangani krisis air bersih di Kota Taman?

Ketua Yayasan Bikal Karya Lestari yang juga Ketua Forum Kota Sehat (Forkohat) Bontang, Hamzah angkat bicara. Dikatakannya, pihaknya beserta aktivis lingkungan lainnya masih melakukan kajian terkait rencana pemerintah itu.

“Saya secara pribadi masih belum menerima 100 persen, sepenuh hati, karena air tersebut mengandung logam. Jelaslah (kandungan logamnya) itu,” kata Hamzah saat dihubungi.

Menurutnya, air di lubang atau void bekas tambang itu sama seperti air bersih yang ada di tandon masing-masing warga. Dimana air yang berada di atasnya atau permukaan tentunya akan jernih, namun di bawahnya itu tempat lumpur mengendap.

Baca Juga: Dorong Pembangunan Inklusif, Neni-Agus Janji Tingkatkan Keterlibatan Kelompok Marginal dalam Program Investasi Hijau

 

Baca Juga: Debat Publik Kedua, KPU Bontang Harap Paslon Kedepankan Adu Gagasan dan Visi-Misi Secara Beretika

Baca Juga: Kilang Refinery Gagal Dibangun, Nasrullah Sebut Ini Bentuk Kegagalan Pemerintahan Basri

Baca Juga: Pulihkan Hutan Eks Tambang, Kelompok Tani dan BRI Kolaborasi Menanam-Grow & Green untuk Lingkungan yang Lebih Baik

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Suarakan Kekecewaan Insiden Penyerangan Pos Jaga Hauling di Paser, AMAN Kaltim: Pemerintah Saling Lempar Tanggung Jawab

Baca Juga: Kernel PT EUP Kembali Tumpah di Jalan, Faisal Tuntut Pertanggungjawaban Perusahaan

Baca Juga: Buntut Foto Basri Bertemu Pejabat Pemkot Tersebar, Bawaslu Bontang akan Lakukan Penelurusan

Baca Juga: LBH Samarinda Kecam Pembunuhan Masyarakat Adat di Muara Kate, Tuntut Penegakan Hukum Ambil Langkah Tegas

Baca Juga: Wali Murid SMA Negeri 1 Bontang Keluhkan Tarikan Iuran Listrik, Kepsek Sebut Operasional Sekolah Membengkak

Baca Juga: Shemmy Permata Sari Tegaskan Pentingnya Empat Pilar Kebangsaan di Era Digital

Baca Juga: Basri Kedapatan Temui Pejabat Pemkot, Pengamat: Mainnya 'Kurang Cantik'

Baca Juga: Andi Faizal Tanggapi Santai Laporan Ijazah Palsu, Sebut Hanya Bentuk Kasih Sayang 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Dorong Semangat Inklusivitas, KPU Bontang Libatkan Kawan Difabel dalam Simulasi Pemungutan Suara

“Tandon itu diendapkan, yang diatas memang bersih, tapi di bawahnya mengandung lumpur, karat. Hasil sampel yang diambil pun, merupakan air yang ada di permukaan saja, sehingga menunjukkan hasil basa atau diatas netral,”ungkapnya.

Kondisi basa itupun, lanjut Hamzah, jika air dalam kondisi tenang. Bisa jadi, jika suatu waktu endapannya naik, maka lumpurnya akan terbawa. Hamzah pun tak memungkiri dengan usia lubang bekas tambang yang sudah mencapai 10 tahun tersebut tentu bisa menurunkan endapan yang ada.

“Endapannya turun, bukan hilang. Logikanya sih air itu masih mengandung logam. Makanya saya analogikan seperti tandon air di rumah kita. Itu kan penampungan air hujan, kalau sudah belasan tahun, ya sudah turun endapannya,” imbuhnya.

Hamzah menyebut, pihaknya masih mencari hasil kajian air bekas lubang tambang. Namun, menurutnya ada beberapa tesis kajian tentang tingkat kesehatan masyarakat dengan air tambang. 

“Itu tesisnya milik Pak Andi Sofyan Hasdam, studi kasusnya memang di Samarinda, bukan di Bontang, tapi itu ada hubungannya,” ujarnya.

Hamzah juga mendengar adanya pernyataan dari wakil rakyat yang menyebut Kutim dan Kukar sudah memanfaatkan air lubang bekas tambang. Pihaknya mencoba mengkonfirmasi, dan pernyataan itu benar, namun tidak masuk dalam jalur PDAM untuk distribusi ke masyarakat.

“Itu bukan air bersih, tapi air untuk menyiram tanaman dan lainnya. Beda pemanfaatan. Sementara di Bontang ini rencananya untuk sumber baku air minum,” ucapnya.

Saat ini, Hamzah secara pribadi belum menerima 100 persen usulan atau rencana pemerintah memanfaatkan air di lubang bekas tambang, dan itu di luar tanggung jawab pemerintah. Karena dia mengkhawatirkan suatu waktu endapannya bergoyang, naik ke atas, dan masuk ke jalur pipanisasi distribusi air bersih ke masyarakat. Walaupun hal itu belum terjadi, namun Hamzah menyebut bisa saja terjadi.

“Kalau rekomendasi kami secara umum masih kami lakukan kajian. Tapi kalau secara pribadi lebih besar menolaknya, namun kami harus punya data tanding untuk penolakan itu, dan kami sedang mengumpulkan data-datanya. Kalau mereka mengacu pada hasil kajian, toh ikannya itu hasil kajiannya masih mengandung logam, itu ikan bagian atas, dan itu yang perlu kami dorong,” bebernya.

Hamzah lebih cenderung antisipasi krisis air bersih ini dengan Bendungan Marangkayu dan Bendali Suka Rahmat. 

“Marangkayu itu sudah selesai sebenarnya bendungannya, tapi memang ada beberapa lahan yang belum dibebaskan, makanya butuh lobi kuat di provinsi. Kalau mau yang instan memang tinggal memanfaatkan air di lubang bekas tambang,”ungkapnya.

[RIR | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.