Kaltimtoday.co, Samarinda - Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) kembali dilakukan oleh para legislator DPRD Kaltim pada Jumat (9/4/2021). Salah satunya yang dilakukan Jawad Sirajuddin, anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang menggelar Sosper di Kampung Tenun, Samarinda Seberang. Perda Nomor 5/2019 tentang Penyebarluasan Bantuan Hukum.

Kepada awak media, Jawad menyebut ini merupakan yang kedua kalinya Perda tersebut disosialisasikan pada masyarakat. Diakui politisi dari Fraksi PAN itu bahwa perihal bantuan hukum sangat pelik di tengah masyarakat. Khususnya di wilayah Samarinda Seberang, Jawad menyebut pemahaman perihal hukum sangatlah lemah.

"Sehingga ke depannya ini bisa saja ada Sosper yang ketiga kalinya untuk Perda yang sama, karena ini juga bermanfaat daripada yang lain," ungkap Jawad.

 

Baca Juga: Boyong 58 Peserta ke Toraja Utara, PKBGT Klasis Kaltimteng Targetkan Hasil Terbaik di Prawira PKBGT 2026

Baca Juga: Dorong Hilirisasi dan Energi, MIF 2026 Gaet Potensi Investasi Rp 32,7 Triliun di Kaltim

Baca Juga: Toyota Luncurkan Kijang Innova Zenix Berteknologi T Intouch di Samarinda

Baca Juga: Pemprov Kaltim Usulkan Karhutla Bencana Nasional, Bupati Kukar Harap Penanganan Lebih Masif

View this post on Instagram

Baca Juga: Dua Tahun Masa Bakti DPRD Balikpapan, AMSI Kaltim Gelar Diskusi Publik Evaluasi Kinerja Legislatif

Baca Juga: Lebih dari 8.500 Atlet Terdaftar di Porprov Kaltim, KONI Masih Verifikasi Peserta

Baca Juga: DPRD Samarinda Rencanakan Hearing dengan PLN dan PDAM soal Gangguan Layanan

Baca Juga: Bukan Sekadar Bersihkan Drainase, DPRD Samarinda Minta Sistem Pengendalian Banjir Terintegrasi

Baca Juga: Karhutla Ancam Hutan dan Satwa Liar, DPRD Samarinda Desak Dukungan Pusat

Baca Juga: Gangguan Pasokan Air Ikut Disorot, DPRD Samarinda Rencanakan Pemanggilan PDAM

Baca Juga: Celni Dorong Kurasi UMKM untuk Tenant Teras Tahap 2 Samarinda

Baca Juga: KUUB Tetapkan Ketua Baru dari Brunei Darussalam, Rumuskan Arah Baru Kolaborasi Perguruan Tinggi

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sosper selanjutnya, kemungkinan Jawad akan kembali menyosialisasikan Perda yang sama di Kelurahan Masjid. Jawad menambahkan bahwa Perda Nomor 5/2019 itu sampai saat ini belum ada Peraturan Gubernur (Pergub)-nya.

"Kalau saya melihatnya ya Pemprov Kaltim harus cepat mengambil sikap. Karena apalah artinya peraturan daerah kalau yang namanya anggaran tidak turun atau tidak bisa dirasakan oleh masyarakat," lanjut Jawad.

Jika dengan adanya kehadiran Pergub, maka Jawad meyakini bahwa masyarakat akan merasakan bantuan hukum tersebut. Dalam hal ini, pria yang juga merupakan anggota Komisi IV itu sangat mendorong agar Pergub untuk segera dikeluarkan.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]