Kaltimtoday.co, Samarinda - Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) kembali dilakukan oleh para legislator DPRD Kaltim pada Jumat (9/4/2021). Salah satunya yang dilakukan Jawad Sirajuddin, anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang menggelar Sosper di Kampung Tenun, Samarinda Seberang. Perda Nomor 5/2019 tentang Penyebarluasan Bantuan Hukum.

Kepada awak media, Jawad menyebut ini merupakan yang kedua kalinya Perda tersebut disosialisasikan pada masyarakat. Diakui politisi dari Fraksi PAN itu bahwa perihal bantuan hukum sangat pelik di tengah masyarakat. Khususnya di wilayah Samarinda Seberang, Jawad menyebut pemahaman perihal hukum sangatlah lemah.

"Sehingga ke depannya ini bisa saja ada Sosper yang ketiga kalinya untuk Perda yang sama, karena ini juga bermanfaat daripada yang lain," ungkap Jawad.

 

Baca Juga: Wisuda ke-XII, UMKT Luluskan 619 Mahasiswa di Convention Hall Sempaja Samarinda

Baca Juga: Peringati Hari Bumi, Aktivis di Samarinda Desak Pemerintah Tutup Lubang Tambang

Baca Juga: Tak Ada Wewenang Lebih, Ahli Waris Minta Manajemen RSHD Segera Penuhi Gaji Karyawan yang Belum Dibayar

Baca Juga: Apa yang Sebenarnya Kita Rayakan Setiap Hari Kartini?

View this post on Instagram

Baca Juga: Merayakan Kartini di Tengah Arus Perubahan

Baca Juga: Nurul Ulfa Desainer Sampul Membedah Buku Aminah Syukur

Baca Juga: Grand Opening Dr Specs Cabang ke-61 di Samarinda, Tawarkan Cek Kesehatan dan Konsultasi Mata Gratis

Baca Juga: Kasus Asusila Dokter di Garut, Begini SOP Pemeriksaan Kandungan

Baca Juga: Geopark Kebumen dan Meratus Masuk Daftar UNESCO Global Geoparks 2025

Baca Juga: PC TIDAR Samarinda Dukung Rahayu Saraswati Lanjutkan Kepemimpinan Nasional: Terbukti Miliki Visi Global dan Kepedulian pada Anak Muda

Baca Juga: DPRD Kaltim Kecewa ke Manajemen RSHD, Tak Penuhi Gaji Karyawan selama Tiga Bulan

Baca Juga: Kemenag Sebut RPH di Enam Daerah Kaltim Belum Kantongi Sertifikat Halal

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sosper selanjutnya, kemungkinan Jawad akan kembali menyosialisasikan Perda yang sama di Kelurahan Masjid. Jawad menambahkan bahwa Perda Nomor 5/2019 itu sampai saat ini belum ada Peraturan Gubernur (Pergub)-nya.

"Kalau saya melihatnya ya Pemprov Kaltim harus cepat mengambil sikap. Karena apalah artinya peraturan daerah kalau yang namanya anggaran tidak turun atau tidak bisa dirasakan oleh masyarakat," lanjut Jawad.

Jika dengan adanya kehadiran Pergub, maka Jawad meyakini bahwa masyarakat akan merasakan bantuan hukum tersebut. Dalam hal ini, pria yang juga merupakan anggota Komisi IV itu sangat mendorong agar Pergub untuk segera dikeluarkan.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]