Kaltimtoday.co, Samarinda - Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) kembali dilakukan oleh para legislator DPRD Kaltim pada Jumat (9/4/2021). Salah satunya yang dilakukan Jawad Sirajuddin, anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang menggelar Sosper di Kampung Tenun, Samarinda Seberang. Perda Nomor 5/2019 tentang Penyebarluasan Bantuan Hukum.

Kepada awak media, Jawad menyebut ini merupakan yang kedua kalinya Perda tersebut disosialisasikan pada masyarakat. Diakui politisi dari Fraksi PAN itu bahwa perihal bantuan hukum sangat pelik di tengah masyarakat. Khususnya di wilayah Samarinda Seberang, Jawad menyebut pemahaman perihal hukum sangatlah lemah.

"Sehingga ke depannya ini bisa saja ada Sosper yang ketiga kalinya untuk Perda yang sama, karena ini juga bermanfaat daripada yang lain," ungkap Jawad.

 

Baca Juga: Polisi Masih Buru 5 Tahanan Kabur dari Polsek Samarinda Kota, Warga Diminta Laporkan Jika Menemukan

Baca Juga: Penumpang Menyusut di Terminal Sungai Kunjang, Dishub Sebut akibat Zona Merah Ojol

Baca Juga: Kronologi Lengkap Tahanan Kabur di Polsek Samarinda Kota, Polisi Sudah Tangkap 10 Orang

Baca Juga: Sudah 10 Orang Tahanan Kabur dari Rutan Polsek Samarinda Kota Berhasil Ditangkap, Sistem Pengamanan Akan Dievaluasi

View this post on Instagram

Baca Juga: Minim Keterangan, Polisi Hati-Hati Tangani Kasus Dugaan Eksploitasi Anak di Samarinda

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Samarinda dan Sekitarnya Hari Ini, Senin, 20 Oktober 2025

Baca Juga: Lewat Trofeo Miniaksi, BBPOM Samarinda Ajak RS SMC dan Bankaltimtara FC Lawan Bahaya Resistensi Antimikroba

Baca Juga: PT Daya Maju Lestari Gandeng Poktan Maju Jaya, Jalankan Program Multi Usaha Kehutanan di Kutai Barat

Baca Juga: Teras Samarinda Segmen 4 Hadirkan Ruang Terbuka Hijau dan Drainase Modern di Tepian Mahakam

Baca Juga: Revitalisasi TPA Sambutan Capai Tahap Krusial, Sistem Listrik Siap Hidupkan Pengolahan Sampah Modern

Baca Juga: Anggaran Dinas PUPR Samarinda Turun Drastis, Proyek Jalan dan Drainase Berpotensi Tertunda

Baca Juga: Dorong Mutu Pendidikan, Kaltim Rancang Kurikulum Nasional Plus untuk Sekolah Daerah

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sosper selanjutnya, kemungkinan Jawad akan kembali menyosialisasikan Perda yang sama di Kelurahan Masjid. Jawad menambahkan bahwa Perda Nomor 5/2019 itu sampai saat ini belum ada Peraturan Gubernur (Pergub)-nya.

"Kalau saya melihatnya ya Pemprov Kaltim harus cepat mengambil sikap. Karena apalah artinya peraturan daerah kalau yang namanya anggaran tidak turun atau tidak bisa dirasakan oleh masyarakat," lanjut Jawad.

Jika dengan adanya kehadiran Pergub, maka Jawad meyakini bahwa masyarakat akan merasakan bantuan hukum tersebut. Dalam hal ini, pria yang juga merupakan anggota Komisi IV itu sangat mendorong agar Pergub untuk segera dikeluarkan.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]