Kaltimtoday.co, Samarinda - Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) kembali dilakukan oleh para legislator DPRD Kaltim pada Jumat (9/4/2021). Salah satunya yang dilakukan Jawad Sirajuddin, anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang menggelar Sosper di Kampung Tenun, Samarinda Seberang. Perda Nomor 5/2019 tentang Penyebarluasan Bantuan Hukum.

Kepada awak media, Jawad menyebut ini merupakan yang kedua kalinya Perda tersebut disosialisasikan pada masyarakat. Diakui politisi dari Fraksi PAN itu bahwa perihal bantuan hukum sangat pelik di tengah masyarakat. Khususnya di wilayah Samarinda Seberang, Jawad menyebut pemahaman perihal hukum sangatlah lemah.

"Sehingga ke depannya ini bisa saja ada Sosper yang ketiga kalinya untuk Perda yang sama, karena ini juga bermanfaat daripada yang lain," ungkap Jawad.

 

Baca Juga: Operasi Lilin Mahakam 2025 Resmi Dimulai, Pengamanan Nataru Difokuskan pada Titik Rawan di Samarinda

Baca Juga: Dishub Kaltim Tertibkan Truk ODOL di Palaran, Keselamatan Lalu Lintas Jadi Fokus Utama

Baca Juga: Lonjakan Pemudik Mulai Terlihat di Terminal Samarinda Seberang Jelang Nataru, Tarif Tiket Tetap Stabil

Baca Juga: Instalasi Insinerator Dikebut, DLH Samarinda Targetkan Beroperasi Akhir Desember 2025 Secara Bertahap

View this post on Instagram

Baca Juga: Izin Perluasan RSUD AMS II Ditangguhkan, Wali Kota Samarinda Bongkar Cacat Prosedur Penerbitan SK DLH

Baca Juga: Operasi Lilin Dimulai 19 Desember, Polresta Samarinda Antisipasi Lonjakan Aktivitas Nataru

Baca Juga: Tanah Dijual Ulang, Konsumen Tuduh Pengembang di Samarinda Lakukan Penipuan

Baca Juga: Wali Kota Samarinda Bantah Isu Proyek Terowongan Alami Pembengkakan Anggaran

Baca Juga: Yayasan Mitra Hijau Perkuat UMKM Lokal melalui Pelatihan Green Financing untuk Transisi Energi Berkeadilan

Baca Juga: Pematangan Lahan RSUD AMS II Diprotes Warga Rapak Binuang, Banjir Kian Parah Sejak Proyek Dimulai

Baca Juga: Izin Terbit Tak Sesuai Prosedur, Pengurukan Perluasan RSUD AMS II di Sempaja Selatan Ditangguhkan Pemkot Samarinda 

Baca Juga: Polisi Selidiki Penganiayaan Berat terhadap ART di Samarinda Ulu, Korban Alami Putus Tangan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sosper selanjutnya, kemungkinan Jawad akan kembali menyosialisasikan Perda yang sama di Kelurahan Masjid. Jawad menambahkan bahwa Perda Nomor 5/2019 itu sampai saat ini belum ada Peraturan Gubernur (Pergub)-nya.

"Kalau saya melihatnya ya Pemprov Kaltim harus cepat mengambil sikap. Karena apalah artinya peraturan daerah kalau yang namanya anggaran tidak turun atau tidak bisa dirasakan oleh masyarakat," lanjut Jawad.

Jika dengan adanya kehadiran Pergub, maka Jawad meyakini bahwa masyarakat akan merasakan bantuan hukum tersebut. Dalam hal ini, pria yang juga merupakan anggota Komisi IV itu sangat mendorong agar Pergub untuk segera dikeluarkan.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]