Kaltimtoday.co, Samarinda - Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) kembali dilakukan oleh para legislator DPRD Kaltim pada Jumat (9/4/2021). Salah satunya yang dilakukan Jawad Sirajuddin, anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang menggelar Sosper di Kampung Tenun, Samarinda Seberang. Perda Nomor 5/2019 tentang Penyebarluasan Bantuan Hukum.

Kepada awak media, Jawad menyebut ini merupakan yang kedua kalinya Perda tersebut disosialisasikan pada masyarakat. Diakui politisi dari Fraksi PAN itu bahwa perihal bantuan hukum sangat pelik di tengah masyarakat. Khususnya di wilayah Samarinda Seberang, Jawad menyebut pemahaman perihal hukum sangatlah lemah.

"Sehingga ke depannya ini bisa saja ada Sosper yang ketiga kalinya untuk Perda yang sama, karena ini juga bermanfaat daripada yang lain," ungkap Jawad.

 

Baca Juga: Kideco Gandeng ITK Gelar Inovasi AI dan IoT Kideco Innovation Challenge 2026

Baca Juga: Komisi I DPRD Kukar Bakal Cek Dugaan Tambang Emas Pakai Alat Berat di Tabang

Baca Juga: Empat Rumah di Timbau Kukar Ludes Terbakar, Enam Warga Dilarikan ke RSUD

Baca Juga: RS Primecare Samarinda Resmi Diresmikan, Siapkan Laboratorium Genomik Deteksi Dini Kanker

View this post on Instagram

Baca Juga: PT KMBS Siapkan Wajah Baru Mal Lembuswana, Dari Peremajaan hingga Penjajakan Brand Ternama

Baca Juga: DPRD Samarinda Minta RSUD IA Moeis Perkuat Pembinaan Komunikasi Tenaga Kesehatan

Baca Juga: Viral Oknum Dokter RS IA Moeis Komentari Curhatan Pasien, IDI Kaltim: Bukan Anggota, Tidak Ada Wewenang untuk Pemeriksaan

Baca Juga: Vonis Banding Zairin Zain Bertambah, Memori Kasasi Telah Diterima Hari Ini

Baca Juga: Balik Nama Sertifikat Tanah Cuma 10 Hari di 15 Daerah, Cek Syarat dan Lokasinya

Baca Juga: BIG Mall Samarinda Gelar BIG Funwalk 2026, Hadirkan Ecky Indonesian Idol dan Hadiah Motor

Baca Juga: Hindia Dipastikan Tampil di Samarinda, Musik Kita Fest Siap Obati Rindu Penggemar

Baca Juga: RUKKI Desak Pemerintah dan Polisi Tindak Streamer Bigmo Soal Promosi Vape Libatkan Anak

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sosper selanjutnya, kemungkinan Jawad akan kembali menyosialisasikan Perda yang sama di Kelurahan Masjid. Jawad menambahkan bahwa Perda Nomor 5/2019 itu sampai saat ini belum ada Peraturan Gubernur (Pergub)-nya.

"Kalau saya melihatnya ya Pemprov Kaltim harus cepat mengambil sikap. Karena apalah artinya peraturan daerah kalau yang namanya anggaran tidak turun atau tidak bisa dirasakan oleh masyarakat," lanjut Jawad.

Jika dengan adanya kehadiran Pergub, maka Jawad meyakini bahwa masyarakat akan merasakan bantuan hukum tersebut. Dalam hal ini, pria yang juga merupakan anggota Komisi IV itu sangat mendorong agar Pergub untuk segera dikeluarkan.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]