Kaltimtoday.co, Samarinda - Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) kembali dilakukan oleh para legislator DPRD Kaltim pada Jumat (9/4/2021). Salah satunya yang dilakukan Jawad Sirajuddin, anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang menggelar Sosper di Kampung Tenun, Samarinda Seberang. Perda Nomor 5/2019 tentang Penyebarluasan Bantuan Hukum.

Kepada awak media, Jawad menyebut ini merupakan yang kedua kalinya Perda tersebut disosialisasikan pada masyarakat. Diakui politisi dari Fraksi PAN itu bahwa perihal bantuan hukum sangat pelik di tengah masyarakat. Khususnya di wilayah Samarinda Seberang, Jawad menyebut pemahaman perihal hukum sangatlah lemah.

"Sehingga ke depannya ini bisa saja ada Sosper yang ketiga kalinya untuk Perda yang sama, karena ini juga bermanfaat daripada yang lain," ungkap Jawad.

 

Baca Juga: Wajibkan Kesiapan Sistem dan Aplikasi, DPRD Samarinda Soroti Rencana Parkir Berlangganan 2027

Baca Juga: Bunda Literasi Kaltim Dorong Budaya Membaca dari Rumah Tanpa Gawai

Baca Juga: PT BBE Kirim Tim ERT Bantu Penanganan Korban Bencana di NTT

Baca Juga: Yono Bakrie Bikin Malam Puncak Masta UMKT 2026 Makin Meriah, 3.700 Maba Padati Lapangan Kampus

View this post on Instagram

Baca Juga: Banyak LPJU Padam Berpekan-pekan di Ruas Utama, DPRD Samarinda Desak Dishub Evaluasi Pemeliharaan

Baca Juga: Kebakaran Hutan di Unmul Picu Penurunan Kualitas Udara

Baca Juga: 871 Lulusan UINSI Samarinda Diwisuda, Diminta Terus Belajar Hadapi Perkembangan Teknologi

Baca Juga: Cara Monetisasi Blog WordPress dengan Native Advertising Network

Baca Juga: Anggaran Jumbo Alkes Dikritik, Dinkes Kaltim: Digunakan untuk Pelayanan dan Program Kesehatan

Baca Juga: BEM FKIP Unmul Lepas Rombongan Pengabdian Masyarakat 2026 ke Muara Kaman Kukar

Baca Juga: Akses Muara Muntai-Muara Wis Putus Akibat Longsor, Jalur Alternatif Dikebut

Baca Juga: Polda Kaltim Tangkap Tiga Tersangka Pembakaran Lahan di Kukar dan Berau

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sosper selanjutnya, kemungkinan Jawad akan kembali menyosialisasikan Perda yang sama di Kelurahan Masjid. Jawad menambahkan bahwa Perda Nomor 5/2019 itu sampai saat ini belum ada Peraturan Gubernur (Pergub)-nya.

"Kalau saya melihatnya ya Pemprov Kaltim harus cepat mengambil sikap. Karena apalah artinya peraturan daerah kalau yang namanya anggaran tidak turun atau tidak bisa dirasakan oleh masyarakat," lanjut Jawad.

Jika dengan adanya kehadiran Pergub, maka Jawad meyakini bahwa masyarakat akan merasakan bantuan hukum tersebut. Dalam hal ini, pria yang juga merupakan anggota Komisi IV itu sangat mendorong agar Pergub untuk segera dikeluarkan.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]