Kaltimtoday.co, Samarinda - Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) kembali dilakukan oleh para legislator DPRD Kaltim pada Jumat (9/4/2021). Salah satunya yang dilakukan Jawad Sirajuddin, anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang menggelar Sosper di Kampung Tenun, Samarinda Seberang. Perda Nomor 5/2019 tentang Penyebarluasan Bantuan Hukum.

Kepada awak media, Jawad menyebut ini merupakan yang kedua kalinya Perda tersebut disosialisasikan pada masyarakat. Diakui politisi dari Fraksi PAN itu bahwa perihal bantuan hukum sangat pelik di tengah masyarakat. Khususnya di wilayah Samarinda Seberang, Jawad menyebut pemahaman perihal hukum sangatlah lemah.

"Sehingga ke depannya ini bisa saja ada Sosper yang ketiga kalinya untuk Perda yang sama, karena ini juga bermanfaat daripada yang lain," ungkap Jawad.

 

Baca Juga: Arisan Bermasalah di Samarinda: Kuasa Hukum Sebut Kerugian Bisa Capai Puluhan Miliar

Baca Juga: Praktik Perundungan Turunkan Kualitas Generasi Muda, Komisi IV DPRD Soroti Mitigasi Kekerasan Anak

Baca Juga: DPRD Kaltim Ingatkan Masalah Administrasi dan Pengawasan Koperasi yang Masih Lemah

Baca Juga: Diduga Rugikan Puluhan Member, Arisan Bermasalah Dimediasi Polisi

View this post on Instagram

Baca Juga: Diambang Kepunahan, Lutung Kutai 'Drakula' Kalimantan Jadi Simbol Konservasi Adat Wehea yang Terabaikan Negara

Baca Juga: Tiga Tahun Ekspansi, LPJU Tenaga Surya di Kukar Tembus 3.503 Titik

Baca Juga: Program RTLH Dinilai Gagal Atasi Permukiman Kumuh, Samarinda Siapkan Sistem Baru Berbasis Kawasan

Baca Juga: Bocah Perempuan Ditemukan Meninggal di Saluran Air Lempake

Baca Juga: Kasus TBC di Samarinda Masih Tinggi, Palaran Jadi Wilayah dengan Beban Terberat

Baca Juga: Keselamatan Jembatan Mahakam Terancam, DPRD Kaltim Desak Pemerintah Tuntaskan Perbaikan Fender yang Mandek

Baca Juga: Kadisdikbud Samarinda Bantah Kasus Patah Kaki Bocah Disebut Perundungan

Baca Juga: Usai Bongkar JPO, Zebra Cross Baru di Jalan Juanda Resmi Terpasang

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sosper selanjutnya, kemungkinan Jawad akan kembali menyosialisasikan Perda yang sama di Kelurahan Masjid. Jawad menambahkan bahwa Perda Nomor 5/2019 itu sampai saat ini belum ada Peraturan Gubernur (Pergub)-nya.

"Kalau saya melihatnya ya Pemprov Kaltim harus cepat mengambil sikap. Karena apalah artinya peraturan daerah kalau yang namanya anggaran tidak turun atau tidak bisa dirasakan oleh masyarakat," lanjut Jawad.

Jika dengan adanya kehadiran Pergub, maka Jawad meyakini bahwa masyarakat akan merasakan bantuan hukum tersebut. Dalam hal ini, pria yang juga merupakan anggota Komisi IV itu sangat mendorong agar Pergub untuk segera dikeluarkan.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]