Kaltimtoday.co, Penajam - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser utara (Pemkab PPU) menginginkan kesetaraan dalam pembangunan infrastruktur antara wilayah Kecamatan Sepaku yang menjadi lokasi ibu kota negara (IKN) Nusantara dengan kabupaten setempat.

Pelaksana tugas (Plt) Bupati PPU Hamdam Pongrewa mengatakan, tidak menginginkan kesenjangan antara wilayah IKN baru Indonesia dengan kabupaten setempat.

Keinginan tersebut disampaikan Hamdam Pongrewa dalam pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pertemuan dilakukan seiring DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN menjadi undang-undang (UU) definitif.

"Secara umum kami tidak mau ada kesenjangan antara perkembangan kemajuan infrastruktur antara IKN dengan Kabupaten Penajam Paser Utara," ujarnya, melansir dari Suara.com -jaringan Kaltimtoday.co.

Baca Juga: Rahmat Dermawan Minta Kepastian Pembangunan Kukar di Kawasan IKN

 

Baca Juga: Pasca Kebakaran Hunian IKN, Wagub Seno Aji Peringati Pekerja yang Merokok Sembarangan 

Baca Juga: IKN dan Dinas Perkebunan Kaltim Dorong Kopi Liberika Jadi Komoditas Unggulan Nusantara

Baca Juga: Kebakaran Hunian Pekerja IKN Tower 14, Penyebab Masih Diselidiki

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: IKN 2028: Ujian Legitimasi dan Panggung Politik

Baca Juga: Angela-Suhuk Resmi Dilantik, Mahulu Siap Genjot Pembangunan Infrastruktur

Baca Juga: Wagub Kaltim Sampaikan Presiden RI Teken Perpres Ibu Kota Politik 2028 di IKN

Baca Juga: Reforma Agraria di Penajam Paser Utara Digenjot, Fokus Bandara dan Jalan Tol IKN

Baca Juga: PTPP Percepat Pembangunan Tol IKN Seksi 1B, Progres Capai 16,43%

Baca Juga: Akses ke Dusun 2 Kutai Lama Masih Terkendala Infrastruktur

Baca Juga: Siapa Bilang IKN Mangkrak

Baca Juga: UMKM Samboja Barat Didorong Go Digital, Produk Lokal Kini Tembus Rest Area IKN

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: HUT ke-80 RI, Gubernur Rudy Mas'ud Targetkan Berantas Kemiskinan dan Pengangguran di Kaltim

"Wilayah ibu kota negara Indonesia yang baru, yakni Kecamatan Sepaku masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara," tambahnya.

Dia menjelaskan, untuk mendukung peningkatan infrastruktur seiring pemindahan IKN, Pemkab PPU belum mengambil langkah. Menurut Hamdam Pongrewa, Pemkab masih menunggu rincian aturan turunan UU IKN yang diperkirakan mencapai 21 aturan.

Regulasi turunan UU IKN tersebut baik melalui peraturan presiden, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.

"Kepentingan harus bisa diakomodir," tegas Hamdam Pongrewa.

Menurutnya, apabila terjadi kesenjangan pembangunan infrastruktur, maka pemindahan IKN tidak memberikan dampak bagi masyarakat kabupaten setempat.

"Undang-Undang IKN bersifat umum, nanti ada PP, Permen dan Perpres yang mengatur teknis dan kami harus terlibat dalam pembahasan peraturan berikutnya," katanya.

[RWT | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.