Kaltimtoday.co, Penajam - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser utara (Pemkab PPU) menginginkan kesetaraan dalam pembangunan infrastruktur antara wilayah Kecamatan Sepaku yang menjadi lokasi ibu kota negara (IKN) Nusantara dengan kabupaten setempat.

Pelaksana tugas (Plt) Bupati PPU Hamdam Pongrewa mengatakan, tidak menginginkan kesenjangan antara wilayah IKN baru Indonesia dengan kabupaten setempat.

Keinginan tersebut disampaikan Hamdam Pongrewa dalam pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pertemuan dilakukan seiring DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN menjadi undang-undang (UU) definitif.

"Secara umum kami tidak mau ada kesenjangan antara perkembangan kemajuan infrastruktur antara IKN dengan Kabupaten Penajam Paser Utara," ujarnya, melansir dari Suara.com -jaringan Kaltimtoday.co.

Baca Juga: Jumlah Penduduk Padat, Ketua DPRD Kukar Usulkan Pemekaran Sejumlah Desa dan Kecamatan di Loa Janan

 

Baca Juga: Penutupan Congress of Indonesian Diaspora di IKN, Ketua TIDAR Samarinda Harap Dampak Positif untuk Ekonomi Kaltim

Baca Juga: Festival Sumpit Nusantara 2025 di IKN Resmi Ditutup, Simbol Budaya Jadi Fondasi Pembangunan

Baca Juga: Eco Fashion Nusantara: Kolaborasi Budaya dan Keberlanjutan Hadir di Panggung IKN

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: IKN Jadi Pusat Dialog Global Bahas Perlindungan Pekerja Migran

Baca Juga: IKN Jadi Titik Strategis Diaspora Dorong Ekspor Produk UMKM

Baca Juga: Sambut Komisi V DPR RI, Gubernur Kaltim Adukan Beras Seharga Rp1,2 Juta per 25 Kg

Baca Juga: Proyek Jalan Tol IKN, BPN Kaltim Perkuat Koordinasi Pengadaan Tanah

Baca Juga: Temui APDESI Loa Kulu, Ketua DPRD Kukar Dorong Pemerataan Anggaran Infrastruktur

Baca Juga: Percepat Konektivitas, Pemprov Kaltim Targetkan Pembangunan Jalan Nasional dan Provinsi Rampung 2027

Baca Juga: Ajudan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Diduga Halangi Wawancara Wartawan 

Baca Juga: Nasib IKN dan Soal PSK

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Polres Kukar Ungkap Dugaan TPPO terhadap Anak di Wilayah Penyangga IKN

"Wilayah ibu kota negara Indonesia yang baru, yakni Kecamatan Sepaku masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara," tambahnya.

Dia menjelaskan, untuk mendukung peningkatan infrastruktur seiring pemindahan IKN, Pemkab PPU belum mengambil langkah. Menurut Hamdam Pongrewa, Pemkab masih menunggu rincian aturan turunan UU IKN yang diperkirakan mencapai 21 aturan.

Regulasi turunan UU IKN tersebut baik melalui peraturan presiden, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.

"Kepentingan harus bisa diakomodir," tegas Hamdam Pongrewa.

Menurutnya, apabila terjadi kesenjangan pembangunan infrastruktur, maka pemindahan IKN tidak memberikan dampak bagi masyarakat kabupaten setempat.

"Undang-Undang IKN bersifat umum, nanti ada PP, Permen dan Perpres yang mengatur teknis dan kami harus terlibat dalam pembahasan peraturan berikutnya," katanya.

[RWT | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.