Kaltim

Tandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kejati Kaltim, PT MMP Memohon Pendampingan Hukum

Kaltimtoday.co, Samarinda – PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim menandatangani perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Penandatanganan ini berlangsung di Hotel Mercure Samarinda pada Kamis (8/4/2021). Kepala Kejati Kaltim, Deden Riki Hayatul Firman menegaskan bahwa kerja sama ini adalah pendampingan hukum oleh Kejati.

Baca juga:  Terima Kunjungan ABI Literasi Kaltim, Hadi Mulyadi Harap Makin Banyak Penulis Sastra yang Berkarya

Ditanya perihal sikap Kejati seandainya menemukan penyimpangan pada perusahaan daerah (Perusda), Deden menyebut hal itu tidak ada kaitannya dengan MoU ini. Jika ada kasus pidana di Perusda, Kejati Kaltim akan tetap memprosesnya sesuai jalur hukum.

“Karena urusan penyimpangan itu beda lagi tidak ada kaitannya dengan MoU kita ini,” tegas Deden.

Kerja sama yang terjalin itu dalam rangka Kejati mendampingi PT MMP agar tak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Ditemui di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT MMP, Zein Heflin mengungkapkan bahwa MMP menangani aset negara. Negara memiliki kepentingan atas aset tersebut dan MMP diberikan mandat untuk menangani MoU itu.

“Apa saja yang dilakukan harus sesuai dengan aturan negara ini, produk hukumnya ada dua yaitu yang dikeluarkan oleh pusat dan daerah,” beber Zein.

Baca juga:  Law Enforcement Berstigmakan Extra Judicial Killing?

PT MMP pun ingin ada pendampingan, bimbingan, saran, nasihat, dan pandangan dari Kejati. Sebab, Kejati mengetahui untuk menerjemahkan makna dari hukum-hukum yang berlaku.

“Pihak MMP ini harus punya pengetahuan yang luas tentang bagaimana mengambil keputusan agar tidak bertentangan dengan produk hukum, seefisien mungkin menggunakan dana-dana yang ada,” pungkas Zein.

[YMD | RWT]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close