Nasional

Tantangan Perluasan Digitalisasi Layanan Kesehatan Program JKN-KIS

Kaltimtoday.co, Jakarta – Kondisi pandemi Covid-19 menuntut seluruh aspek kehidupan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi, termasuk dalam aspek pelayanan kesehatan. Pemanfaatan digitalisasi dalam layanan kesehatanpun tidak dapat dielakkan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam Kegiatan Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan Tahun 2021, Kamis (14/10/2021).

“BPJS Kesehatan juga senantiasa mendorong penerapan digitalisasi pelayanan kesehatan di fasiltas kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah tantangan diantaranya ketersediaan akses jaringan komunikasi data, sarana dan prasarana dan tentu bagaimana efektivitas dan mutu atas layanan yang diberikan. Untuk itu sangat diperlukan kolaborasi antara semua pihak untuk menjawab tantangan tersebut,” kata Ghufron.

Baca juga:  DPRD Kukar, Firnadi Ikhsan: Larangan Bukber Tidak Mengesampingkan Pendapatan Pelaku Usaha

Ghufron mengungkapkan, layanan digital yang diterapkan tentu akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas biaya karena proses bisnisnya menjadi lebih sederhana. BPJS Kesehatan telah mengembangkan berbagai inovasi dan terobosan berbasis teknologi informasi untuk menunjang penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto mengungkapkan, berbagai terobosan layanan kesehatan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan BPJS Kesehatan diharapkan dapat berdampak pada kualitas layanan, penguatan sarana dan prasarana, serta perubahan budaya dan perilaku masyarakat di era digitalisasi.

Baca juga:  UN 2020 Dihapus, Ini Faktanya

“Pandemi Covid-19 mendorong kami untuk berbenah dalam pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi bukan barang baru namun merupakan keharusan. Namun tantangannya bukan hanya pada sisi infrastruktur, tetapi juga menyentuh perubahan perilaku dan budaya untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi. Sehebat apapun yang dibangun tanpa peran aktif dan perubahan budaya individu tidak akan terwujud,” kata Yurianto.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dalam keynote speech mengatakan, tantangan digitalisasi layanan harus didukung oleh kualitas pengelolaan data. Validasi data yang dibentuk bagi pengelola layanan digital harus bisa dipertanggungjawabkan serta berkulaitas.

“Dengan begitu manfaat dari digitalisasi layanan diharapkan dapat memberikan dampak yang sigifikan bagi kualitas layanan. Lebih jauh, dengan kualitas data yang mumpuni akan membentuk Big Data yang berkualitas dan membantu pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ke depannya,” kata Muhadjir.

Baca juga:  Jumlah Kematian Pasien Covid-19 Belum Divaksin Tiga Kali Lipat Lebih Banyak

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh fasilitas kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, serta asosiasi profesi secara daring ini, Direktur Mutu dan Akreditasi Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Kalsum Komaryani, menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan menjawab tantangan digitalisasi bidang kesehatan di Indonesia.  Menurut Kalsum, pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

“Isu ketahanan kesehatan di masa pandemi Covid-19 memang salah satu fokus Kementerian Kesehatan saat ini. Digitalisasi menjadi peluang untuk memutus rantai penularan virus, dari sisi pembiayaan juga lebih efektif. Ketersediaan regulasi salah satu tantangan dalam implementasi digitalisasi layanan kesehatan,” kata Kalsum.

Dalam kesempatan yang sama Plt. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail menyebut, Pemerintah terus berupaya menghadirkan infrastruktur jaringan sampai ke pelosok wilayah Indonesia. Pemerintah kini tidak hanya bisa menunggu perusahaaan operator, namun juga berinisiatif dan telah menganggarkan pembangunan jaringan internet (signal 4G) seluruh desa di Indonesia. Targetnya akhir 2022 seluruh desa di Indonesia sudah dapat mengakses signal 4G.

Baca juga:  Sudah 158 Ribu Jemaah Haji Masuk Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

“Diharapkan upaya tersebut juga akan mengakomodir kebutuhan  jaringan internet seluruh fasilitas kesehatan. Kominfo bekerja keras menuntaskan isu infrastruktur ini. Namun kami mengimbau, bahwa pimpinan fasilitas kesehatan juga mulai membangun kultur digitalisasi ini di wilayahnya,” kata Ismail.

BPJS Kesehatan sendiri, terus melakukan upaya perbaikan layanan melalui digitalisasi layanan kesehatan antara lain dengan mengurangi antrean pelayanan melalui pemanfaatan face recognition dan teknologi artificial intelligence, antrean elektronik yang terkoneksi dengan aplikasi Mobile JKN, display informasi ketersediaan tempat tidur, display informasi jadwal operasi di rumah sakit dan yang terbaru adalah simplifikasi rujukan pelayanan hemodialisa serta thalasemia di rumah sakit.

Dari sisi administrasi klaim, BPJS Kesehatan juga telah mengembangkan e-Claim Primer, Virtual Claim (V-Claim), Verifikasi Digital (Vidi), dan Digitalisasi Audit Klaim (Defrada).

Baca juga:  Ketua KPK Pastikan Penyelidikan Korupsi Kepala Daerah Tetap Jalan Meski Ada Pilkada

Dalam pertemuan tersebut, BPJS Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada fasilitas kesehatan paling berkomitmen dalam terhadap mutu pelayanan bagi peserta JKN-KIS, sebagai berikut :

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama :

  1. Kategori Puskesmas :
  2. Puskesmas Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur
  3. Puskesmas Temon I, Kabupaten Kulon Progo
  4. Puskesmas Plaju, Kota Palembang
  5. Kategori Klinik Pratama :
  6. Klinik Citra Media 2, Kota Medan
  7. Klinik Mercubaktijaya, Kota Padang
  8. Klinik Amalia, Kabupaten Muara Enim
  9. Kategori Dokter Praktik Perorangan:
  10. Mutiara Dian Puspita Rini, Kabupaten Kudus
  11. Wiyogo, Kota Medan
  12. Fauzul Wildan Suaidi, Kota Batu
  13. Kategori Dokter Gigi :
  14. Suhodo, Kabupaten Temanggung
  15. Anjar Ariansyah Sejati, Kota Jayapura
  16. Juniati Bandaso, Kabupaten Toraja
  17. Kategori RS D Pratama :
  18. RSP Gerbang Sehat Mahalu, Kabupaten Mahakam Ulu
  19. RSUD Pratama Reda Bolo – Kabupaten Sumba Baray Daya
  20. RS D Pratama Kabupaten Nias Utara, Kabutapen Nias Utara
Baca juga:  Hetifah Apresiasi Kebijakan Pemkot Balikpapan Subsidi SPP

Rumah Sakit : 

  1. Kategori RS Tipe A :
  2. RSU Bhayangkara Tingkat I R Said Sukanto, DKI Jakarta
  3. RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung
  4. RS Jiwa Tampan, Pekanbaru
  5. Kategori RS Tipe B :
  6. RSUD Kabupaten Jombang, Jawa Timur
  7. RSUD Budhi Asih, DKI Jakarta
  8. RSUD Dr. Rubini Mempawah,  Kalimantan Barat
  9. Kategori RS Tipe C :
  10. RSU Pamanukan Medical Center, Jawa Barat
  11. RSU Islam Kustati, Jawa Tengah
  12. RSUD Dr. Rubini Mempawah, Kalimantan Barat
  13. Kategori RS Tipe D :
  14. RS Islam Aisyiyah Nganjuk, Jawa Timur
  15. RS PKU Muhammadiyah Sragen, Jawa Tengah
  16. RSU Permata Blora, Jawa Tengah
  17. Kategori Khusus
  18. Kategori Presentasi Terbaik – RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung
  19. Kategori Kerjasama Terbaru – RS Provita Jayapura

[BPJS KESEHATAN | NON]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close