Politik
Target Tinggi PKB Kaltim 2024: Wajib Kirim Satu Kader ke DPR RI
Kaltimtoday.co, Samarinda - Minggu (2/5/2021), DPW PKB Kaltim menggelar buka puasa bersama dengan para jurnalis di Samarinda. Agenda tersebut bertempat di Kantor DPW PKB Kaltim, Jalan Ir H Juanda.
Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin mengungkapkan bahwa antara jurnalis dan partainya saling membutuhkan, melengkapi, dan mendukung.
"Antara PKB dan wartawan itu memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Kita butuh wartawan sebagai media untuk mendukung, memberitakan, menginformasikan kegiatan-kegiatan politik PKB," ungkap pria yang akrab disapa Udin itu.
Pun sebaliknya, ujar Udin. Para awak media pun membutuhkan informasi dari PKB. Khususnya politisi dan kader-kader lain. Terutama di parlemen atau eksekutif.
Pada momen tersebut, Udin menyampaikan beberapa informasi mengenai langkah dan sikap politik PKB ke depan. Terutama dalam menghadapi kontestasi politik pada 2024 mendatang. Memasuki pertengahan 2021, PKB pun berkomitmen untuk terus memberikan karya dan kerja nyatanya dalam rangka meyakinkan rakyat Kaltim dan Indonesia pada umumnya.
"Bahwa PKB benar-benar jadi pilar demokrasi yang istiqomah. Berjuang untuk rakyat. Kami sampaikan, PKB telah menetapkan target-target politik di Pemilu 2024. Khususnya Pileg dan Pilpres," ungkap Udin lagi.
Ditegaskan Udin, hal ini bersifat wajib. Dan jika tak dilakukan akan ada sanksi menanti. PKB wajib mengirimkan kader terbaiknya ke DPR RI. Jika gagal, ada sanksi atau hukuman yang akan diberikan ke pengurus wilayah dan pusat.
"Harus diwujudkan dengan kerja keras dan perjuangan yang sungguh-sungguh. Agar target mengirimkan kader terbaik PKB ke DPR RI menjadi kenyataan dan terwujud," beber Udin yang kini menjabat sebagai anggota Komisi III DPRD Kaltim.
Ukuran dari keberhasilan politik di sebuah partai adalah seberapa banyak mampu mengirimkan kader terbaiknya ke Senayan. Diketahui bahwa Udin bersama Puji Hartadi yang merupakan legislator di DPRD Kaltim akan maju ke DPR RI. Bicara soal Pileg di daerah, kepengurusan PKB Kaltim telah menetapkan atau menyusun pencalegan dengan orang-orang yang punya potensi suara signifikan.
"Target politik PKB di Kaltim, akan mengirimkan kader 8 orang ke DPRD provinsi. Kita sudah ada modal 5 untuk naik ke 8. Bukan suatu pekerjaan yang sulit. Insyaallah bisa terwujud," lanjutnya.
"Di DPRD Kaltim, ada 6 dapil. Sehingga ada beberapa dapil yang ditarget untuk mendapat 2 kursi. Seperti Kukar, PPU, dan Samarinda. Ini akan jadi target politik PKB untuk kirim kadernya ke provinsi," tegas Udin.
Kemudian untuk target di kabupaten dan kota, PKB wajib mendudukkan kadernya minimal 1 fraksi. Sejauh ini, PKB Kaltim sudah meraih 4 daerah untuk pimpinan DPRD yakni Kukar, Bontang, Mahulu, dan Paser.
"Di semua kabupaten dan kota, menargetkan minimal 1 fraksi. Target politik ini jadi komitmen dengan ketua DPC. Kerja politik tidak bisa dianggap sepele. Harus dibarengi komitmen yang kuat," sambung Udin.
Sementara itu untuk Pilpres, PKB Kaltim bersama DPC se-Kaltim telah memutuskan akan mengusung Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden di 2024 nanti. Pihaknya juga sepakat untuk menambah target pimpinan kepala daerah.
"Beberapa daerah kita target dan dorong usung kader sendiri. Salah satunya di Mahulu. Begitu pula di Kukar. Begitu pula di daerah-daerah lain. Untuk Pilgub, kita sudah komitmen akan usung kader sendiri yang maju sebagai calon gubernur atau wakil," bebernya.
Pihaknya tak mematok dan tetap fleksibel sembari melihat dinamika dan perkembangan. Sehingga untuk calon gubernur dan wakil gubernur belum ditetapkan oleh PKB Kaltim.
[YMD | TOS]
Related Posts
- Mahasiswi UINSI Syifa Hajati Terbitkan Buku dari Skripsi: Gender di Mata Gen Z
- Tumbuk Movement-CeCUR Jadi Inisiator Dialog Publik, Tantang Calon Pemimpin Tanggap Soal Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim
- Kolaborasi JMS dan AJI Samarinda, Wadahi Diskusi Soal Netralitas Pilkada dan Tekankan Jurnalis Bukan Juru Kampanye
- KPU Samarinda Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada 2024, Rusmadi Wongso Puji Fomasi Saksi Jauh Lebih Efisien
- Minimalisir Risiko Kecelakaan Kerja hingga Kematian KPPS di Pilkada, KPU Tetapkan Syarat Khusus dan Jaminan BPJS