Kaltimtoday.co, Samarinda - Belakangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda gencar menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang kerap berjualan di badan jalan. Penertiban tersebut dilakukan untuk menata keindahan kota, mengurai kemacetan dan menyukseskan program 100 hari kerja Andi Harun selaku Wali Kota Samarinda.

Menanggapi hal ini, Samri Shaputra selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda mengaku setuju dengan kebijakan tersebut. Dia juga menyarankan agar Andi Harun juga harus memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Kalau kita ingin perubahan, memang ada yang menjadi korban. Namun ada aturan dan hak bagi pengguna jalan di trotoar. Saya lihat dengan adanya kebijakan Andi Harun itu, lalu lintas sudah mulai lancar," ungkap Samri Shaputra.

Meskipun kebijakan itu telah banyak yang menjadi korban, langkah itu merupakan bagian dari perubahan untuk menata Samarinda yang lebih baik dari sebelumnya. Pria yang akrab disapa Samri ini mengatakan, langkah yang dilakukan oleh pihak Pemkot sudah sesuai aturan.

Baca Juga: DPRD Samarinda Minta Prosedur Penyelesaian Tak Kesampingkan Penanganan Kesehatan Korban Kekerasan Anak

 

Baca Juga: Penanganan Jangka Pendek, Dinas PUPR Samarinda Perbaiki Sistem Drainase di Sejumlah Titik Rawan Banjir

Baca Juga: Pengacara Korban Kasus Dugaan Penganiayaan di Panti Asuhan Samarinda Minta Polsek Segera Tindak Lanjuti Hasil Visum

Baca Juga: Faktor Epilepsi, Yayasan FJDK Samarinda Sangkal Dugaan Penganiayaan terhadap Balita 4 Tahun

View this post on Instagram

Baca Juga: Program Sekolah Rakyat Dinilai Belum Maksimal Jangkau Masyarakat Miskin, DPRD Samarinda Dorong Sosialisasi Lintas Sektor 

Baca Juga: DPRD Samarinda Rapat Hearing bersama Disdikbud, Bahas Capaian Program hingga Pemerataan Siswa 

Baca Juga: Wali Kota Andi Harun Sesalkan Pernyataan Kepala DLH Kaltim Soal Pengelolaan Sampah Samarinda: Minta Solusi, Bukan Hanya Kritik

Baca Juga: Pedas Puas Festival 2025 Kembali Hadir, Tawarkan 50 Tenant Kuliner dan Pesta Pedas 7 Hari 7 Malam di Samarinda

Baca Juga: HUT Bhayangkara Ke-79, DPRD Samarinda Minta Polri Jaga Kepercayaan Publik Lewat Pembenahan Internal

Baca Juga: Dorong Peningkatan Kualitas, Wali Kota Samarinda Janjikan Apresiasi Lebih Besar untuk Pemenang Lomba Inovasi BAIMBAI 2026

Baca Juga: Alami Trauma Berat, UPTD PPA Beri Penanganan Psikologis Korban Pelecehan Seksual oleh Oknum Pembina Pramuka di Samarinda

Baca Juga: Riber.Fest Siap Guncang Samarinda Lewat Konser Perdana “Rindu Berisik Festival” 9 Agustus Mendatang

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: 6.000 Peserta Siap Bertanding di KONI BAYAN Championship 2025, Disporapar Optimis Kontingen Samarinda Sapu Bersih

Samri pun menegaskan bahwa PKL bukan dilarang berjualan, namun jangan berjualan bukan pada tempatnya, yaitu di badan jalan.

Sebelum melakukan penertiban, lanjut Samri, Pemkot seharusnya menyediakan lahan atau tempat yang baru untuk diakomodir PKL. Sehingga jangan sampai hanya menggusur, namun memikirkan juga nasib para PKL tersebut.

“Misalkan dulu Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail (almahrum) pernah melakukan relokasi pedagang handphone (HP) di Citra Niaga, kemudian dipindahkan ke GOR Segiri. Jadi sebelum menertibkan, telah disiapkan tempat untuk berjualan. Seharusnya Andi Harun juga menerapkan hal demikian," ujarnya.

Hal tersebut dilakukan agar para PKL ini tidak merasa diterlantarkan. Jika disediakan tempat, maka hak PKL pun diakomodir, apalagi di masa Covid-19 seperti sekarang PKL juga butuh pendapatan dari hasil jualan tersebut.

[SDH | RWT | ADV]