Kaltimtoday.co, Samarinda - Beberapa waktu lalu, Rumah Potong Hewan (RPH) yang diduga ilegal berdiri di Jalan Hasan Basri, Samarinda dikeluhkan warga setempat.

Hal ini lantaran RPH tersebut menimbulkan bau tidak sedap serta mencemari saluran got yang mengalir ke sungai dengan limbah darah hasil pemotongan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Nurrahmani mengatakan, pengelola RPH harus mengantongi izin dari Dinas Pertanian, agar usaha yang dikelolanya legal.

Seperti Nomor Kesehatan Veteriner (NKV). NKV merupakan sertifikat registrasi yang menjamin bahwa rumah pemotongan baik dari segi sanitasi dan pengelolaannya.

Baca Juga: 10 Kontainer Limbah Sawit Diekspor ke Tiongkok, Berasal dari Sejumlah Desa di Kukar

 

Baca Juga: Pencemaran Lingkungan Masih jadi Masalah Utama di Kota Tepian, DLH Diminta Tegas terhadap Industri Penghasil Limbah

Baca Juga: Diduga Tercemar Limbah Kelapa Sawit, Ratusan Ikan Mati Mendadak di Sungai Benderang Bengalon

Baca Juga: DLH Gelar Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan Izin PPLH se-Kaltim

View this post on Instagram

Baca Juga: Berbagai Cara Dilakukan DLH Samarinda Demi Tingkatkan Indeks Kualitas Air

Baca Juga: Kunker ke Sumbar, DLH Kaltim Pelajari Langsung Pengelolaan Incinerator Limbah B3 Medis dan TPA Regional Payakumbuh

Baca Juga: Perdana, Ribuan Ton Limbah Kelapa Sawit Diekspor ke Negeri Ginseng

Baca Juga: Terkait Pencemaran, Ini Tanggungjawab PT KPC ke Lingkungan

Baca Juga: Tinjau Langsung Lokasi Calon TPA Abadi, DLH Samarinda Sebut Bakal Dilakukan Bertahap

Baca Juga: TPA Sambutan Perlu Pemasangan Jaringan Listrik Demi Kepentingan Operasional

Baca Juga: DLH Samarinda Masih Terus Persiapkan Pembangunan TPA Abadi di Batu Cermin

Baca Juga: Pemindahan Aktivitas dari TPA Bukit Pinang ke Sambutan Sudah Dilakukan Bertahap

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Sah! UU No. 3/2022 Tentang IKN, Ini 10 Aturan Turunan yang Jadi Perioritas

Selain itu, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL), disertai dengan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan oleh DLH pun wajib dimiliki oleh setiap pengelola RPH.

"Kalau tidak ada pengendalian lingkungannya pasti berdampak. Harus ada sistemnya. Oleh karena itu, pemerintah atau swasta yang harus memfasilitasi," terangnya Jumat (7/5/2021).

Yama, sapaan karib perempuan ini menyebutkan, denda ataupun sanksi akan dijatuhkan kepada pengelola usaha, jika tidak menjalankan komitmen pengelolaan limbah yang tertuang dalam SPPL yang diajukan.

Hal tersebut juga diperkuat melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, segala tempat usaha, termasuk RPH dan penjual produk asal hewan harus memiliki izin lingkungan.

"Jadi sebenarnya pedagang itu bisa saja memiliki tempat pemotongan sendiri. Selama sesuai peraturan, mengantongi izin, dan melakukan pengelolaan limbah, yang penting tidak dekat dengan area permukiman," tandasnya.

[IN | NON | ADV DLH SAMARINDA]