Kaltimtoday.co, Balikpapan - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltim melaksanakan kegiatan Reviu Rencana Strategis atau Renstra Tahun 2019-2023. Acara tersebut berlangsung di Hotel Grand Jatra Balikpapan pada Rabu (17/3/2021).

Acara Renstra dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Kaltim dan Organisasi Perangkat Daerahh (OPD) terkait di lingkup Pemprov Kaltim.

Gelaran itu juga dirangkai dengan konsultasi publik. Dalam sambutannya di hadapan para peserta acara, Kepala DLH Kaltim E.A. Rafiddin Rizal mengatakan, penyelenggaraan Rapat Reviu Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2021 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

"Segala bentuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Timur harus diselenggarakan dengan asas kehati-hatian; pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; pencemar membayar; kemanfaatan; keadilan; kelestarian dan keberlanjutan; transparan, partisipatif, dan akuntabel; keserasian dan keseimbangan; kearifan lokal; keterpaduan; dan keanekaragaman hayati," ungkap pria yang akrab disapa Rizal itu.

Baca Juga: Maksimalkan Pendidikan Politik di Masyarakat, Anggota DPRD Samarinda Usul Kenaikan Dana Hibah Parpol

 

Baca Juga: Pengelolaan Dinilai Belum Optimal, Komisi II DPRD Samarinda Susun Raperda Penataan Pasar

Baca Juga: Pemkot Samarinda Rancang SPBU Khusus ASN, Kurangi Tekanan Distribusi dan Dorong Efisiensi BBM

Baca Juga: Samarinda Serius Kembangkan PLTSa, Bidik Peringkat 10 Besar Nasional Pengelolaan Sampah 2026

Baca Juga: DPRD Samarinda Dukung Penataan Kawasan Kumuh, Soroti Bangunan Liar di Sepanjang Sungai yang Jadi Penyebab Banjir

View this post on Instagram

Baca Juga: Sempat Diwanti Menteri LH, Andi Harun Pastikan Insinerator di Samarinda Tetap Ramah Lingkungan

Baca Juga: Pemkot Samarinda Dorong Penanggulangan Banjir Terintegrasi di Kawasan Mugirejo, Targetkan Rampung 2026

Baca Juga: Tinjau Perumahan Bengkuring, Wali Kota Samarinda Upayakan Perluasan Drainase dan Soroti Void Bekas Tambang

Baca Juga: Menteri LHK Tegaskan Larangan Open Dumping, Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah di Kaltim

Baca Juga: Komisi III DPRD Samarinda Optimis Penataan Pasar Segiri Jadi Bagian Revitalisasi Kawasan Kumuh

Baca Juga: DPRD Samarinda Minta Prosedur Penyelesaian Tak Kesampingkan Penanganan Kesehatan Korban Kekerasan Anak

Baca Juga: Penanganan Jangka Pendek, Dinas PUPR Samarinda Perbaiki Sistem Drainase di Sejumlah Titik Rawan Banjir

 

Baca Juga: Pengacara Korban Kasus Dugaan Penganiayaan di Panti Asuhan Samarinda Minta Polsek Segera Tindak Lanjuti Hasil Visum

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Rizal melanjutkan, penyusunan perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup ini dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur tahun 2019-2023, yang berpedoman pada RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

"Terdapat beberapa latar belakang dari pelaksanaan kegiatan ini, perubahan RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023. Kemudian pelaksanaan atas Permendagri Nomor 90/2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, juga terjadinya pandemi Covid-19, serta pembangunan IKN," terangnya.

Kegiatan Renstra Tahun 2019-2023 juga bermaksud mendukung visi Gubernur Kaltim “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”. Juga misi yang ke-4 “Berdaulat dalam Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan”.

Maka dari itu, DLH Kaltim menetapkan tujuan Renstra Tahun 2019-2023, yakni “Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca dari BAU Baseline”. Sementara sasarannya “Menurunnya Emisi GRK”, dengan indikator sasaran “Jumlah Penurunan Emisi dari 12,18 emisi (juta ton CO2eq) menjadi 15,56 emisi (juta ton CO2eq)” di tahun 2023.

Mengenai hal ini, Rizal menjelaskan bahwa telah dilakukan beberapa upaya terkait penurunan emisi.

"Seperti peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan, peningkatan pengawasan, penyelesaian sengketa LH dan penegakan hukum serta penguatan kapasitas kelembagaan," ujarnya.

"Kemudian ada optimalisasi perlindungan dan pengelolaan LH serta daya dukung dan daya tampung lingkungan dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3," Rizal menambahkan.

Di akhir pidatonya, Rizal menyatakan bahwa sesuai arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, maka Dinas Lingkungan Hidup menetapkan program prioritas, yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (sesuai Permendagri Nomor 90/2019) dengan sasaran strategis yaitu terkendalinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang selanjutnya dirumuskan 3 indikator kinerjanya yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

[MA | RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]