Kaltimtoday.co, Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang meminta pihak perusahaan yakni PT Faria Usaha Beton untuk segera mengurus perizinan ke Kantor DPM-PTSP.

Hal itu disampaikan langsung Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPM-PTSP Bontang, Andi Kurnia.

“Pokoknya saya tunggu di kantor kalau tidak hari ini berarti besok (Selasa, Red),” tegas Andi Kurnia saat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di lokasi PT Faria Usaha Beton, Segendis, Bontang Lestari, Senin (26/4/2020).

Dikatakan Andi, pihak perusahaan memang mengakui jika mereka belum mengantongi izin. Mengingat mereka melakukan peralihan dari perusahaan sebelumnya yang beroperasi di lokasi yang sama.

“Meskipun peralihan, seharusnya sebelum ake overt pertanyakan dulu izinnya,” kata Andi.

Baca Juga: Banyak Daerah Perketat Aturan Pajak, Pemkot Bontang Justru Relaksasi PBB-P2

 

Baca Juga: Pemkot Bontang Batalkan CFN, Rekomendasi Polres Tak Terbit

Baca Juga: Atasi Banjir, Pemkot Bontang Siapkan Polder di Tanjung Laut dan Bontang Kuala

Baca Juga: Disambut Ratusan Siswa, Wali Kota Neni Resmikan Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi

Baca Juga: Bangunan Pelabuhan Bontang Kumuh dan Kurang Terawat, Wali Kota Neni Tegur PT LBB

View this post on Instagram

Baca Juga: Warga Sidrap Terpinggirkan dalam Mediasi, Wawali Agus Nilai Kabiro Pemprov Kaltim Tidak Netral

Baca Juga: Sengketa Tapal Batas Kampung Sidrap Berakhir Buntu, Putusan Akhir Berada di MK

Baca Juga: Temui Warga Kampung Sidrap di Kutim, Rudy Mas'ud: Insha Allah Sesuai Harapan

Baca Juga: Wali Kota Neni Kecewa Mediasi Kampung Sidrap Kurang Tampung Aspirasi Warga

Baca Juga: Gelar Sosper di Bontang, Shemmy Ingatkan Peran Krusial Keluarga dalam Membentuk Masyarakat yang Kuat

Baca Juga: Sekolah Rakyat Senilai Rp250 Miliar Bakal Dibangun di Bontang, Siap Tampung 2 Ribu Siswa Kurang Mampu 

Baca Juga: Sekolah Rakyat di Bontang Bakal Dilengkapi Lapangan Berstandar FIFA 

 

Baca Juga: Pemkot Bontang Siapkan Sekolah Rakyat Gratis untuk Anak Putus Sekolah dan Keluarga Tidak Mampu

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Hal itu dibenarkan oleh perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang,  Indra yang tergabung sebagai Tim Koordinasi Penataan Ruang Daera (TKPRD).

“Seharusnya sebelum beroperasi koordinasikan dulu masalah perizinannya. Jadi saya minta segera diurus izinnya, karena kalau tidak, kami (pemerintah) yang akan dapat teguran seolah terjadi pembiaran,” ujarnya.

Adapun untuk zona tata ruangnya, Indra menyebut, wilayah tersebut masuk dalam zona perdagangan dan jasa. Pihak perusahaan bisa mulai mengurus izin dari izin prinsip, site plan, izin lingkungan, andalalin, dan IMB.

Ditambahkan Anwar Sadat, perwakilan DLH Bontang, bahwa pihaknya pada 12 April 2021 sudah turun ke lokasi, dan memang didapati perusahaan tersebut belum mengantongi izin.

“Makanya langsung kami koordinasikan dengan pihak TKPRD untuk dilakukan monitoring,” pungkas Anwar Sadat.

[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]