Kaltimtoday.co, Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang meminta pihak perusahaan yakni PT Faria Usaha Beton untuk segera mengurus perizinan ke Kantor DPM-PTSP.

Hal itu disampaikan langsung Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPM-PTSP Bontang, Andi Kurnia.

“Pokoknya saya tunggu di kantor kalau tidak hari ini berarti besok (Selasa, Red),” tegas Andi Kurnia saat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di lokasi PT Faria Usaha Beton, Segendis, Bontang Lestari, Senin (26/4/2020).

Dikatakan Andi, pihak perusahaan memang mengakui jika mereka belum mengantongi izin. Mengingat mereka melakukan peralihan dari perusahaan sebelumnya yang beroperasi di lokasi yang sama.

“Meskipun peralihan, seharusnya sebelum ake overt pertanyakan dulu izinnya,” kata Andi.

Baca Juga: Mall Pelayanan Publik Kota Bontang: Inovasi Pelayanan di Pasar yang Mempermudah Perizinan

 

Baca Juga: Mall Pelayanan Publik Kota Bontang, Inovasi Pelayanan Publik di Pasar Rawa Indah

Baca Juga: Dianggap Meninggal Tak Wajar, Keluarga Laporkan Kasus Kematian WBP Lapas Bontang ke Polisi

Baca Juga: Warga Binaan Meninggal, Petugas Lapas Bontang Diperiksa

Baca Juga: Diduga Korban Penganiayaan, Warga Binaan Lapas Bontang Meninggal dengan Penuh Luka Memar

View this post on Instagram

Baca Juga: Pemkot Target Rute Penyeberangan Bontang-Mamuju Dibuka Tahun 2025

Baca Juga: Perkuat Solidaritas dan Silaturahmi, DPD Gelora Bontang Gelar Buka Bersama

Baca Juga: Gelar Sosper di Bontang, Shemmy Dorong Pembangunan Keluarga Tangguh di Kaltim

Baca Juga: Rencana Percepat SPMB 2025, Disdikbud Bontang Mulai Selaraskan Kegiatan dengan Proker Pemerintahan Terbaru

Baca Juga: Disdikbud Bontang Mulai Sosialisasikan SPMB, Penerimaan Siswa Baru Rencana Dimulai Akhir Mei 2025 

Baca Juga: Dongkrak IPM di Bontang, Wali Kota Neni Usulkan Pemkot Akuisisi Universitas Trunajaya 

Baca Juga: Jejak Cahaya di Ujung Jalan

 

Baca Juga: Sitti Yara Beri Catatan untuk Program Pengentasan Miskin Ekstrem di Bontang

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Hal itu dibenarkan oleh perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang,  Indra yang tergabung sebagai Tim Koordinasi Penataan Ruang Daera (TKPRD).

“Seharusnya sebelum beroperasi koordinasikan dulu masalah perizinannya. Jadi saya minta segera diurus izinnya, karena kalau tidak, kami (pemerintah) yang akan dapat teguran seolah terjadi pembiaran,” ujarnya.

Adapun untuk zona tata ruangnya, Indra menyebut, wilayah tersebut masuk dalam zona perdagangan dan jasa. Pihak perusahaan bisa mulai mengurus izin dari izin prinsip, site plan, izin lingkungan, andalalin, dan IMB.

Ditambahkan Anwar Sadat, perwakilan DLH Bontang, bahwa pihaknya pada 12 April 2021 sudah turun ke lokasi, dan memang didapati perusahaan tersebut belum mengantongi izin.

“Makanya langsung kami koordinasikan dengan pihak TKPRD untuk dilakukan monitoring,” pungkas Anwar Sadat.

[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]