Kaltimtoday.co, Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang meminta pihak perusahaan yakni PT Faria Usaha Beton untuk segera mengurus perizinan ke Kantor DPM-PTSP.

Hal itu disampaikan langsung Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPM-PTSP Bontang, Andi Kurnia.

“Pokoknya saya tunggu di kantor kalau tidak hari ini berarti besok (Selasa, Red),” tegas Andi Kurnia saat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di lokasi PT Faria Usaha Beton, Segendis, Bontang Lestari, Senin (26/4/2020).

Dikatakan Andi, pihak perusahaan memang mengakui jika mereka belum mengantongi izin. Mengingat mereka melakukan peralihan dari perusahaan sebelumnya yang beroperasi di lokasi yang sama.

“Meskipun peralihan, seharusnya sebelum ake overt pertanyakan dulu izinnya,” kata Andi.

Baca Juga: Buntut Foto Basri Bertemu Pejabat Pemkot Tersebar, Bawaslu Bontang akan Lakukan Penelurusan

 

Baca Juga: Wali Murid SMA Negeri 1 Bontang Keluhkan Tarikan Iuran Listrik, Kepsek Sebut Operasional Sekolah Membengkak

Baca Juga: Shemmy Permata Sari Tegaskan Pentingnya Empat Pilar Kebangsaan di Era Digital

Baca Juga: Basri Kedapatan Temui Pejabat Pemkot, Pengamat: Mainnya 'Kurang Cantik'

Baca Juga: Andi Faizal Tanggapi Santai Laporan Ijazah Palsu, Sebut Hanya Bentuk Kasih Sayang 

View this post on Instagram

Baca Juga: Dorong Semangat Inklusivitas, KPU Bontang Libatkan Kawan Difabel dalam Simulasi Pemungutan Suara

Baca Juga: Basri Rase Bantah Data BPS soal Penurunan APK Bontang, Klaim Penurunan Akibat Banyak Anak Pindah Sekolah ke Luar Kota

Baca Juga: Membanggakan, Warga Binaan Lapas Bontang Tembus 13 Besar Lomba Cipta Lagu Fest 2.0

Baca Juga: Kampanye di Bontang, Rudy Mas'ud Sosialisasikan Program Gratispol hingga Janji Bangun Jalan Trans Samarinda-Bontang Dua Jalur

Baca Juga: Sambut Pilkada dengan Suka Cita, Najirah-Aswar Bagi-Bagi Balon untuk Pengguna Jalan

Baca Juga: Roadshow di Bontang, Rudy Mas'ud Janjikan Pendidikan Gratis hingga S3 melalui Program “Gratispol”

Baca Juga: Komitmen Najirah-Aswar di Pilkada: Permudah Investasi dan Berantas Praktik "Upeti"

 

Baca Juga: Sitti Yara Usul Car Free Day Rutin di Simpang Ramayana, Sebut Bisa Dukung Olahraga dan UMKM

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Hal itu dibenarkan oleh perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang,  Indra yang tergabung sebagai Tim Koordinasi Penataan Ruang Daera (TKPRD).

“Seharusnya sebelum beroperasi koordinasikan dulu masalah perizinannya. Jadi saya minta segera diurus izinnya, karena kalau tidak, kami (pemerintah) yang akan dapat teguran seolah terjadi pembiaran,” ujarnya.

Adapun untuk zona tata ruangnya, Indra menyebut, wilayah tersebut masuk dalam zona perdagangan dan jasa. Pihak perusahaan bisa mulai mengurus izin dari izin prinsip, site plan, izin lingkungan, andalalin, dan IMB.

Ditambahkan Anwar Sadat, perwakilan DLH Bontang, bahwa pihaknya pada 12 April 2021 sudah turun ke lokasi, dan memang didapati perusahaan tersebut belum mengantongi izin.

“Makanya langsung kami koordinasikan dengan pihak TKPRD untuk dilakukan monitoring,” pungkas Anwar Sadat.

[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]