Kaltimtoday.co, Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang meminta pihak perusahaan yakni PT Faria Usaha Beton untuk segera mengurus perizinan ke Kantor DPM-PTSP.

Hal itu disampaikan langsung Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPM-PTSP Bontang, Andi Kurnia.

“Pokoknya saya tunggu di kantor kalau tidak hari ini berarti besok (Selasa, Red),” tegas Andi Kurnia saat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di lokasi PT Faria Usaha Beton, Segendis, Bontang Lestari, Senin (26/4/2020).

Dikatakan Andi, pihak perusahaan memang mengakui jika mereka belum mengantongi izin. Mengingat mereka melakukan peralihan dari perusahaan sebelumnya yang beroperasi di lokasi yang sama.

“Meskipun peralihan, seharusnya sebelum ake overt pertanyakan dulu izinnya,” kata Andi.

Baca Juga: Sengketa Belum Usai, Kutim Tetapkan Sidrap Jadi Desa Persiapan, Agus Haris: Belajar Aturan Dulu

 

Baca Juga: Lebih Hemat dan Aman, Heri Keswanto Usul Pintu Masuk Bontang Dipusatkan di Bukit Kusnodo

Baca Juga: Wali Kota Bontang Minta Dukungan DPRD Kaltim Terkait Status Kampung Sidrap

Baca Juga: Kunjungi PT EUP, Andi Satya Desak Perusahaan Tetap Buka Ruang Negosiasi dengan Nelayan

Baca Juga: Setelah 25 Tahun Menunggu, Umat Buddha Bontang Akhirnya Rayakan Waisak Perdana di Vihara

View this post on Instagram

Baca Juga: Usai Sidak, Winardi Minta DPMPTSP Bontang Periksa Kelengkapan Izin PT Black Bear

Baca Juga: Tahap Awal Penyaluran, Pemkot Bontang Bakal Fasilitasi 3 Ribu Tab untuk Siswa SMP

Baca Juga: Pendidikan Coding-AI Bakal Masuk Kurikulum 2025, Disdikbud Bontang Siapkan Guru Muda sebagai Pengajar 

Baca Juga: Diduga Langgar Regulasi, Wawali Agus Ngamuk Saat Sidak ke PT IKPT

Baca Juga: Gelar Sosper Kepemudaan, Shemmy Tekankan Pentingnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah

Baca Juga: Dorong Transformasi Pendidikan di Era Digital, Pemkot Bontang Salurkan Ratusan Laptop ke Guru

Baca Juga: Sinergi dengan Bontang Mental Health Program, Nasyiatul Aisyiyah Muhammadiyah Galakkan Edukasi Kesehatan Mental untuk Perempuan Muda

 

Baca Juga: Gagal Penuhi Standar Administratif dan Akademik, Unijaya Dipastikan Bakal Ditutup

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Hal itu dibenarkan oleh perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang,  Indra yang tergabung sebagai Tim Koordinasi Penataan Ruang Daera (TKPRD).

“Seharusnya sebelum beroperasi koordinasikan dulu masalah perizinannya. Jadi saya minta segera diurus izinnya, karena kalau tidak, kami (pemerintah) yang akan dapat teguran seolah terjadi pembiaran,” ujarnya.

Adapun untuk zona tata ruangnya, Indra menyebut, wilayah tersebut masuk dalam zona perdagangan dan jasa. Pihak perusahaan bisa mulai mengurus izin dari izin prinsip, site plan, izin lingkungan, andalalin, dan IMB.

Ditambahkan Anwar Sadat, perwakilan DLH Bontang, bahwa pihaknya pada 12 April 2021 sudah turun ke lokasi, dan memang didapati perusahaan tersebut belum mengantongi izin.

“Makanya langsung kami koordinasikan dengan pihak TKPRD untuk dilakukan monitoring,” pungkas Anwar Sadat.

[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]