Kaltimtoday.co, Penajam - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar dan jajarannya meninjau langsung ke lokasi titik nol Kilometer yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Sabtu, (3/3/2021).

Dalam kunjungannya, rombongan menteri didampingi oleh Gubernur Kalimantan Timur ( Kaltim), Isran Noor. Selain itu, hadir pula Plt. Sekda PPU Muliadi, Kapolres PPU, Dandim 0913 PPU dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab PPU. Rombongan diterima di Guest House Bupati PPU di Kecamatan Sepaku.

Menteri LHK melalui Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Arifin Rudiyanto menyampaikan bahwa, kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka pemindahan IKN baru ke Kabupaten PPU, khususnya terkait kondisi lingkungan yang akan dibangun di wilayah IKN nantinya.

Arifin menjelaskan, pemerintah nantinya akan membangun Ibu kota yang baru dengan konsep hijau, kemudian tidak mengganggu satwa-satwa yang ada di seputar hutan dan akan mempertahankan kehijauan yang ada karena pemerintah bercita-cita akan membangun IKN yang baru dengan konsep kota hijau atau “Green Smart City”.

"Itulah makanya hari ini rombongan kami ke sini. Kita siapkan betul-betul sesuai kondisi geografis yang ada dan kita manfaatkan semua yang ada di sini," terangnya.

Baca Juga: Sidang Lanjutan Kasus Tanah di Desa Telemow Memanas, Pengacara Sebut Dakwaan Jaksa Tak Jelas

 

Baca Juga: Sakit dan Dibatasi Bertemu Keluarga, Warga Telemow Minta Perlakuan Adil, JPU: Tunggu Keputusan Hakim

Baca Juga: Dituding Kaburkan Jadwal Sidang Perkara Tanah di Desa Telemow, JPU Berikan Keterangan dan Tegaskan Kewenangan Hakim

Baca Juga: Sempat Diwarnai Simpang Siur Informasi, LBH Samarinda Tuding Ada Unsur Permainan di Sidang Perdana Kasus Pemidanaan Warga Desa Telemow

Baca Juga: Sidang Perdana Dugaan Penyerobotan Lahan di IKN: Warga Desa Telemow Tuntut Keadilan Hingga Desak Prabowo Bersikap

View this post on Instagram

Baca Juga: Sengketa Lahan Antara Warga Desa Telemow di IKN dan PT ITCI KU Resmi Dilimpahkan ke Pengadilan

Baca Juga: Empat Warga Desa Telemow di IKN Ditahan, Ishak Rahman: Pemerintah Harus Turun, Hadir, dan Lindungi Rakyat

Baca Juga: Warga Telemow Ditahan Kejari PPU, PT ITCI-KU Klaim Lahan Masuk HGB dan Sudah Pendekatan Persuasif, LBH Samarinda Bakal Ajukan Penangguhan

Baca Juga: LBH Samarinda Kritik Penahanan Warga Telemow di IKN, Minta Prabowo Buktikan Bela Rakyat!

Baca Juga: Kasus Dugaan Penyerobotan Lahan, Kejaksaan Tahan Empat Warga Desa Telemow di Rutan Polres PPU

Baca Juga: Ramadan Fest 2025, Momentum Kebersamaan dan Harapan Pembangunan PPU

Baca Juga: Rudy Mas’ud Sebut PPU Harus Siap Bertransformasi dengan Akses Baru ke IKN

 

Baca Juga: Dukung IKN, Gubernur Kaltim Dorong Percepatan Infrastruktur dan Pariwisata di PPU

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Pihak Kementerian juga berharap jika nantinya masih ditemukan ada kawasan hutan yang rusak atau gundul, pihaknya akan melakukan penanaman kembali (reboisasi) dengan baik sehingga kondisi hutan di sekitar lokasi IKN akan kembali hijau.

"Makanya perkembangan ini akan kami pantau terus seiring berjalannya pemindahan ibu kota negara di Kabupaten PPU ini, "jelasnya.

Sementara itu, PLT Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Muliadi saat ditemui usai kegiatan ini mengatakan bahwa, kunjungan Menteri LHK ini ingin melihat langsung bagaimana perkembangan lokasi Ibu kota negara di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur, khususnya terkait penataan penghijauan yang ada di seputar IKN.

"Terkait lokasi atau titik pembangunan IKN memang masih dirahasiakan. Tetapi sebagai keseriusan pemerintah, tahapan demi tahapan pembangunan pemindahan IKN itu terus dilakukan oleh pemerintah pusat sampai saat ini. Salah satunya melalui kegiatan kunjungan kerja hari ini," kata Muliadi.

Muliadi menambahkan bahwa, penataan IKN di Kabupaten PPU ini benar-benar sesuai konsep yang direncanakan yaitu mengutamakan penghijauan lingkungan yang ada. Oleh karena itu, Kementerian LHK terus berupaya melakukan pemantauan terkait penghijauan yang ada di PPU.

"Pemkab PPU sejauh ini selalu siap dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat khususnya terkait penataan konsep IKN yang baru ini," pungkasnya.

[ALF | RWT | ADV DISKOMINFO PPU]