Bontang

Jalan Lingkar Butuh Anggaran Rp 700 Miliar, DPUPR: Perlu Skema Multiyears

Kaltim Today
06 Maret 2020 18:25
Jalan Lingkar Butuh Anggaran Rp 700 Miliar, DPUPR: Perlu Skema Multiyears
Ilustrasi Jalan Lingkar.

Kaltimtoday.co, Bontang – Jalan Lingkar, menjadi salah satu proyek yang ditunggu masyarakat Bontang. Namun, Pemerintah Kota Bontang belum menganggarkan lantaran masih melobi pusat untuk pembangunannya agar tak hanya menggunakan APBD Bontang.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang Tavip Nugroho.

“Kami mengajukan ke pusat tapi saat ini masih melakukan konsultasi keamanannya,” jelas Tavip saat ditemui belum lama ini.

Konsultasi, dilakukan ke Komisi Keamanan Jalan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) dalam hal teknis dengan meminta rekomendasi jalan tersebut layak atau tidak jika dibangun secara konstruksi.

“Diskusi teknis, supaya saat ada permasalahan teknis bisa ditanya kembali,”ujarnya.

Rencananya, Jalan Lingkar akan dibangun sepanjang 2,1 kilometer, dan terdapat aturan jalan yang panjangnya di atas 1 kilometer lebih harus konsultasi keamanan.

“Jika memang diberikan rekomendasi konstruksi di laut, maka Pemkot Bontang bisa dengan aman melanjutkan rencana pembangunan jalan lingkar,” bebernya.

Tavip mengatakan, dengan panjang Jalan Lingkar berkisar Rp 2,1 kilometer, maka membutuhkan anggaran Rp 700 miliar. Sehingga, dengan anggaran yang sangat besar itu perlu waktu 3 tahun dengan skema proyek multi years atau pembangunan tahun jamak.

“Mudah-mudahan proyek ini bisa terealisasi,” ujarnya.

Dengan perkiraan anggaran tersebut pun, Tavip tak bisa mengurangi mengingat keamanan jalan. Apalagi, tiang pancang harus dipasang dengan kedalaman 50 meter, karena laut Bontang cukup dalam.

“Proyek Jalan Lingkar ini menjadi PR besar buat kami, semoga bisa segera terealisasi,” tukasnya.

Sebelumnya diwacanakan Jalan Lingkar dibuat sebagai jalan evakuasi dari Loktuan menuju Tanjung Limau. Namun, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni sempat mengatakan rute Jalan Lingkar tak lagi seperti rencana awal, tapi masuk ke kelurahan lain yakni Berbas Pantai.

“Saya sedang melobi Ketua Banggar DPR RI supaya bisa diakomodir APBN untuk masuk di Bapennas, karena APBD tak mencukupi. Jika dibantu APBN, maka APBD bisa fokus penanggulangan banjir,” ungkapnya di acara Musrenbang Kecamatan Bontang Barat beberapa waktu lalu.

[RIR | RWT | ADV]



Berita Lainnya