Kaltimtoday.co, Samarinda - Waktu yang mendebarkan akhirnya telah usai bagi masyarakat Kaltim. Senin (26/08/2019) bertempat di Istana Negara Jakarta, sekitar pukul 13.15 WIB, Presiden Jokowi memutuskan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) berada di Kaltim, dengan lokasi berada sebagian di Penajaman Paser Utara (PPU) dan sebagian lain di Kutai Kartanegara (Kukar).

Menanggapi ini, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi mengatakan, jika dari pantauan secara umum masyarakat Kaltim menyambut kabar ini dengan gembira. Dengan ditetapkannya pemindahan ibu kota negara itu maka secara otomatis akan membuat pemerintah daerah maupun masyarakatnya bekerja lebih keras.

"Ini bentuk dukungan, untuk menyukseskan pembentukan ibu kota baru. Yang penting membuat Kaltim tetap aman dan sejahtera," tegas Hadi.

Selain kesiapan pemerintah daerah dan masyarakatnya, pembangunan infrastruktur akan terus dipacu pengerjaannya. Hal ini dilakukan untuk menyukseskan rancangan mega proyek pemerintah pusat.

"Karna ini sangat vital untuk pembangunan Ibu kota sebuah negara. Semua yang bagus-bagus dibawa ke sini, termasuk pembangunannya," ungkapnya.

PPU Siapkan Lahan 300 Ribu Hektare

Lokasi pemindahan Ibu Kota Negara, yang disebut berada di sebagian wilayah  PPU disambut gembira. Kepada awak media, Bupati PPU Abdul Gafur Masud (AGM) menyatakan, wilayahnya telah siap 100 persen untuk mendukung keputusan Presiden Jokowi dengan menyiapkan lahan seluas 300.000 hektare.

"Kami melihat antusiasme masyarakat sangat menerima kalau nanti setelah ibu kota pindah akan ada perubahan signifikan di PPU," ucap AGM.

Seperti yang diucapkannya, PPU merupakan salah satu lokasi yang cukup tertinggal kemajuannya.

"Kami ini seperti kabupaten yang di anak tirikan. Saat disebut PPU lokasi ibu kota baru, kami sangat bersyukur," ujarnya.

Dia mengatakan dengan pemindahan pusat pemerintahan negara ini membutuhkan penyelarasan pikiran antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di PPU untuk mendukung rencana besar tersebut. Selain itu, pihaknya mulai mengamankan lahan di sekitar lokasi penetapan.

"Ada sebagian kebun punya masyarakat paling hanya sedikit saja. Itu Insyaallah aman. Ini bukan pemindahan ibu kota provinsi, ini pemindahan ibu kota negara jadi kami pastikan amankan semuanya," tegasnya.

Menurutnya, semua masyarakat Benuo Taka sebutan lain dari PPU, menerima dengan baik keputusan ini dan mendukung rencana pemindahan secara penuh. Bahkan pihaknya mengklaim telah mempersiapkan 300.000 hektar lahan untuk rencana pemerintah pusat ini.

"Disitu tidak ada permukiman warga. Lahan ini statusnya juga milik negara," tuturnya.

Dirinya menjelaskan luas PPU 3.333,06 Kilometer persegi. Jadi kabupaten termuda kedua di Kaltim ini memiliki lahan yang cukup luas. Namun, jumlah penduduk hanya berkisar 160-170 ribu yang terbagi dalam empat kecamatan. Sementara, ketersediaan infrastruktur di PPU sudah cukup memadai. Saat ini pembangunan Jembatan Pulau Balang-Balikpapan sedang dikebut pengerjaannya. Diperkiraan tahun depan proyek ini selesai dikerjakan.

Selain itu, ada proyek pembangunan jembatan tol penghubung dari lokasi Nipah-Nipah, PPU menuju Melawai, Balikpapan.

Sementara dari segi sumber daya manusia (SDM), sebut dia, wilayahnya tidak akan kalah dengan kabupaten/kota lainnya di Kaltim.

"Saya yakin PPU bisa melahirkan SDM unggul. Indonesia akan lebih maju dan menjadi poros maritim dunia," tutupnya..

BalikpapanTambah 300 Meter Panjang Bandara

Tidak hanya PPU yang sedang berbenah menyambut pemindahan Ibu Kota Negara. Pembenahan juga segera dilaksanakan Balikpapan yang disebut-sebut akan menjadi kota penopang pembangunan perpindahan ini.

Saat dihubungi, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, pihaknya akan melakukan fokus perpanjangan landasan pacu di Bandara Sepinggan.

"Sesuai rencana yang sebelumnya, kami akan melakukan perpanjangan Bandara Sepinggan sepanjang 300 meter," sebut Rizal saat dikonfirmasi.

Tidak hanya pembenahan di Bandara Sepinggan, pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ini nantinya akan banyak memanfaatkan fasilitas perhotelan di Balikpapan sebagai lokasi-lokasi pertemuan para pejabat.

"Di sini sudah banyak hotel dan apartemen jadi saya rasa itu sudah sangat cukup. Sedangkan dari sisi pengiriman logistik, kami punya pelabuhan besar," sebutnya.

Tidak hanya dari segi kesiapan bandara, penginapan serta pelabuhannya. Balikpapan saat ini juga sedang mempercepat pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan PPU dengan Balikpapan.

Jalan tol pun terus dikebut pengerjaannya. Sedangkan untuk ketersediaan bahan baku air, Rizal menyebut pihaknya memilki Waduk Teritib yang juga masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Penyediaan air baku ini perlu didukung Kementerian PUPR agar penyediaan air PDAM di Balikpapan mencukupi," jelas Rizal.

Menghadapi perpindahan penduduk yang digadang-gadang akan mencapai 1,5 juta jiwa saat pemindahan Ibu Kota Negara, bukan merupakan hal sulit bagi warga Balikpapan untuk beradaptasi. Dengan besarnya perpindahan penduduk ini, jalur lintas trans Kaltim, disebut Rizal, membutuhkan pelebaran bahu jalan karena akan terjadi kepadatan arus lalu lintas.

"Masyarakat di sini terdiri dari beragam suku, jadi adaptasi bukan hal sulit. Sementara dari sektor ekonomi secara otomatis akan meningkat karena arus perpindahan penduduk," papar Rizal.

Percepat Pemindahan Balai Kota

Sedikit berbeda dengan dua kabupaten/kota sebelumnya, Samarinda yang menjadi pusat ibu kota Kaltim justru juga sedang merancang pemindahan pusat pemerintahannya.

Dijelaskan Wali kota Samarinda Syahrie Jaang pemindahan ibu kota negara ini pun tidak jadi ditempatkan di Kaltim pihaknya akan tetap terus melakukan sejumlah pembenahan di Kota Tepian.

Seperti yang direncanakan sebelumnya, pusat pemerintahan Samarinda akan tetap dilaksanakan sesuai jadwalnya.

"Insyaallah tahun depan DED (Desain Engineering Detail) pembangunannya ke Samarinda Utara," ucap Jaang.

Kendati berkenaan dengan rencana pemerintah pusat yang akan memindahkan ibu kota negara di wilayah Kaltim, Jaang menyebut pihaknya akan siap melaksanakan seluruh pembenahan yang butuhkan sebagai kota penyanggah.

"Pemkot Samarinda serahkan semua kebijakannya di presiden. Kalau Samarinda pasti siap selalu," tegas Jaang.

Diminta mengenai bocoran yang menjadi sorotan utama pembenahan, Jaang tak mau menyebut banyak dan hanya akan melaksanakan apa yang nantinya diperlukan oleh pemerintah pusat.

"Pemindahan Balai Kota ini tidak jadi masalah. Tidak menggangu rencana pemerintah pusat," pungkasnya.

Kukar Siap Sambut Ibu Kota Baru

Pemindahan Ibu Kota Negara yang telah disebutkan Presiden Joko Widodo berada di sebagian wilayah Kabupaten PPU dan Kukar ini telah sampai ke seluruh penjuru nusantara. Menyikapi hal ini, Bupati Kukar Edi Damansyah, menyebut pihaknya akan menyiapkan perangkat daerah sebagai langkah awal.

"Perangkat daerah terkait teknis seperti camat dan lurah untuk menghimpun data kependudukan," sebut Edi.

Selain melakukan pendataan penduduk, perangkat daerah ini nantinya disebut Edi, juga akan melakukan pembinaan kepada para transmigran, maupun penduduk setempat saat ini.

"Ini untuk menjaga kondusifitas. Saya rasa hal seperti itu yang akan kita laksanakan pertama," jelasnya.

Mengenai ditetapkannya sebagian wilayah Kukar oleh Presiden Jokowi, disebutkannya, sudah diprediksi sejak awal. Pasalnya Pemkab Kukar terus dimintai data kewilayahannya oleh tim pemerintah pusat.

"Sejak awal saya sudah menduga memang pasti di Kaltim. Sari seluruh kajiannya kelengkapan infrastrukturnya sudah memenuhi persyaratannya," imbuhnya.

Setelah dilakukan penetapan ini, Edi mengaku akan meningkatkan komunikasinya dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Hal ini dilakukannya agar memenuhi kelengkapan data sekunder mengenai koordinat pasti lokasi pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ini.

"Pemkab masih menunggu langkah lebih lanjut dari pusat," ucap Edi.

Sementara itu, dampak positif dari pemindahan ibu kota ini, sebut dia, tentu akan mempercepat pembangunan infrastruktur yang ada. Hal itu pun tidak menutup kemungkinan dengan dibangunnya infrastruktur baru sebagai daya tunjang yang akan dibutuhkan kedepan.

Tidak hanya dari infrastruktur, peningkatan ekonomi dari sektor masyarakat juga pasti akan terjadi. Karena pemindahan ini, pasti akan menyedot minat investor dari berbagai wilayah nusantara.

"Yang pada akhirnya ini memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat," kata Edi.

Sedangkan mengenai lahan yang akan digunakan, Edi menyebut jika kawasan hutan dengan beragam status di wilayahnya itu tidak akan terkena dampak pembangunan tersebut.

"Dugaan saya pasti di luar kawasan hutan," tegas Edi.

Sementara itu, menanggapi soal ketakutan kepada para spekulan tanah, hal tersebut patutnya tidak perlu dipusingkan. Lantaran sebagain besar dari wilayah yang akan ditetapkan tersebut berada di dalam kekuasaan negara.

"Kalau titik koordinat pasti saya belum tahu. Saya tidak mau berandai-andai," jelas Edi.

"Kalau tanah itu ada aturan yang berlaku jadi jangan khawatir. Itu juga berkenaan dengan salah satu fungsi pemerintah yakni mengatur di mana soal lahannya juga akan diatur," sambung Edi mengakhiri pembicaraan.

[JRO | TOS]