Kaltimtoday.co, Samarinda - 10 November 2021, Komisi I DPRD Kaltim melakukan konsultasi dengan Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pergantian Ketua DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024.

Dari hasil konsultasi tersebut, akhirnya disampaikan beberapa poin. Pertama, bahwa partai politik (parpol) di mana pimpinan DPRD berasal, pada prinsipnya berhak mengusulkan pergantian pimpinan DPRD yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, rapat paripurna DPRD Kaltim ke 25 pada 2 November 2021 dengan agenda pengumuman persetujuan penggantian Ketua DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024 yang telah memenuhi syarat quorum sehingga rapat paripurna ke 25 adalah sah.

Ketiga, pengumuman persetujuan penggantian Ketua DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024 Nomor 161/II.1-1320/Set.DPRD yang telah ditetapkan dan dibacakan dalam rapat paripurna ke 25 dari semula Makmur HAPK asal Fraksi Golkar menjadi Hasanuddin Mas'ud asal Fraksi Golkar, pengumuman tersebut merupakan proses administrasi yang perlu segera ditetapkan dalam Surat Keputusan DPRD yang dapat ditandatangani oleh salah satu wakil ketua DPRD Kaltim.

Baca Juga: Berikut Tugas Ketua dan Anggota KPPS Pemilu 2024 yang Harus Kamu Ketahui

 

Baca Juga: Perkuat Wawasan Masyarakat tentang Kebangsaan, Mimi Meriami BR Pane Gelar Sosialisasi

Baca Juga: Dorong Pengembangan Sektor Perikanan di Kukar, Seno Aji Beri Bantuan Cool Box dan Mesin Kapal ke Nelayan

Baca Juga: Pembangunan Kolam Renang Berstandar Internasional di Kutim, Harapan Baru bagi Atlet

View this post on Instagram

Baca Juga: Muhammad Samsun Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Bapokting, Khususnya Beras

Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Pemprov untuk Lakukan Sinkronisasi Kawasan Peternakan 

Baca Juga: Berhasil Gelar Uji Publik, Pansus Raperda Trantibum Linmas Himpun Banyak Masukan

Baca Juga: Nidya Listiyono Siap Atasi Keluhan Warga Samarinda Soal Jalan, Banjir, hingga Lampu Penerangan 

Baca Juga: Soroti 3 Gedung Baru Milik Pemprov, Komisi III DPRD Kaltim Bakal Panggil Dinas PUPR-PERA

Baca Juga: Rusman Ya'qub Sebut Terbentuknya DBOD Kaltim Tak Disertai Landasan Hukum

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Pemprov Kembangkan Sekolah Inklusi secara Masif

Baca Juga: DPRD Kaltim Dukung Unmul Ciptakan SDM Berkualitas dan Beri Hibah Anggaran untuk Pembangunan Kampus

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Jelang Hadirnya IKN, Komisi II DPRD Kaltim Lihat Potensi Menjanjikan untuk Kembangkan Sektor Peternakan

Keempat, surat keputusan DPRD Kaltim tentang persetujuan penggantian ketua DPRD Kaltim sebagaimana dimaksud pada poin 3, agar segera disampaikan kepada Mendagri melalui gubernur Kaltim sebagai wakil pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, selama proses pergantian ketua DPRD Kaltim masih berjalan dan sepanjang belum terbit surat keputusan Mendagri tentang pemberhentian Makmur HAPK dari jabatan ketua DPRD Kaltim, maka Makmur masih sah secara hukum untuk menjabat dan melaksanakan seluruh tugas dan wewenang sebagai ketua DPRD Kaltim.

Keenam, jika pembelaan diri Makmur yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda harus dihormati karena dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Namun gugatan tersebut tidak menghentikan proses pergantian ketua DPRD Kaltim yang telah disetujui dalam rapat paripurna ke-25, sepanjang belum keluar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan penundaan dan/atau penghentian proses pergantian Ketua DPRD Kaltim.

Anggota Komisi I, Agiel Suwarno mengungkapkan, status Makmur saat ini masih tetap ketua. Bahkan untuk memimpin rapat juga masih boleh sampai dengan terbitnya SK penggantinya.

"Mereka (Kemendagri) sampaikan bahwa proses pengadilan tetap berjalan tapi proses pengusulan juga tetap berjalan. Bakal lepas dengan otomatis jika sudah ada SK dari Kemendagri," ungkap Agiel.

Kabarnya, surat hasil paripurna tersebut akan dikirim hari ini. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menyebutkan masih menunggu surat dari Sekretaris DPRD Kaltim, Muhammad Ramadhan.

"Saya belum tanda tangan kok. Surat masih dibuat di Sekwan," tandas Samsun singkat.

[YMD]