Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi II DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai perkembangan seleksi penjaringan komisaris dan direksi BUMD Kaltim atau perusahaan daerah (Perusda). Pertemuan pada Senin (5/4/2021) itu melibatkan Biro Ekonomi Pemprov Kaltim dan akademisi dari Universitas Mulawarman.

Ditemui seusai RDP, Wakil Ketua Komisi II yakni Baharuddin Demmu mengungkapkan bahwa, pihaknya berharap untuk penyeleksian komisaris dan direksi Perusda ini bisa dipublikasikan secara terbuka, alias tidak ada yang ditutup-tutupi.

Pria yang akrab disapa Bahar itu mengaku cukup kecewa karena saat pihaknya meminta Curriculum Vitae (CV) dari para kandidat saja, harus melalui izin kepada Sekretaris Daerah (Sekda) selaku koordinator.

"Saya bilang, seharusnya orang yang datang ke sini kan sudah dikasih mandat. Enggak perlu lagi lapor. Jadi kami tunggu 1-2 hari ini. Kalau tetap tidak diberikan, ya saya sebut rekrutmen ini tidak transparan sejak awal," ungkap Bahar kepada awak media.

Menurutnya, memperlihatkan CV para kandidat bukanlah sesuatu yang sulit. Bahar pun turut mempertanyakan mengapa CV itu tidak dipublikasikan. Seharusnya, tim seleksi (Timsel) mempublikasikan CV tersebut secara mandiri agar publik bisa menilai.

Baca Juga: Dispora Kaltim Gencar Sosialisasikan Olahraga Tradisional di Sekolah

 

Baca Juga: Meriah dan Penuh Dukungan, Pestapore Edi-Rendi Disambut Antusias Ribuan Warga Kukar

Baca Juga: Hasil Survei CNN: Elektabilitas Rudy Mas’ud-Seno Aji Kalahkan Petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi di Pilgub Kaltim

Baca Juga: Bimtek dan Bantuan Teknologi untuk Karang Taruna, Dispora Kaltim Siapkan Pemuda Berdaya

Baca Juga: Sri Wartini Tekankan Netralitas dan Partisipasi ASN dalam Pemilu 2024

View this post on Instagram

Baca Juga: FUGO Hotel Samarinda Rayakan Tahun Baru 2025 dengan Kemewahan “CARNIVAL One Night at Rio de Janeiro”

Baca Juga: Debat Kedua Pilwali Samarinda, Andi Harun-Saefuddin Zuhri Komitmen Turunkan Angka Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Baca Juga: Optimis Sapu Bersih PPU dan Paser, Rudy Mas’ud Targetkan 80 Persen Suara

Baca Juga: Dispora Kaltim Siapkan Fasilitas Olahraga Berstandar Internasional untuk Dukung Minat Masyarakat

Baca Juga: Tema Debat Kedua Pilwali Samarinda: Pembangunan Sosial Budaya, Penataan Pemukiman, Perlindungan Anak dan Perempuan

Baca Juga: Panelis Evaluasi Debat Perdana Pilwali Samarinda, Sebut Andi Harun-Saefuddin Zuhri Masih Ada PR

Baca Juga: Aliansi Kotak Kosong Laporkan Satpol PP Samarinda ke Bawaslu Kaltim atas Dugaan Pencopotan Spanduk

 

Baca Juga: Kritik-kritik Akbar Soal Dinasti Politik Rudy Mas’ud Berujung Pemanggilan ke Bawaslu Samarinda

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Malah kalau teman-teman Komisi II mau dapat datanya, staf yang ke sana. Ini apa-apaan? Itu yang saya sebut tidak transparan. Apa sih yang susah kalau dibuka? Kan tidak ada hubungannya dengan mereka (Timsel). Saya curiga kalau enggak mau dibuka ya ada hubungannya dengan mereka-mereka itu," lanjut Bahar.

Politisi dari Fraksi PAN itu menegaskan bahwa perihal Perusda sudah tidak boleh lagi dianggap main-main atau tidak transparan alias harus dibuka sehingga ke depan, para petinggi Perusda yang terpilih itu tidak lagi menjadi pejabat yang tidak transparan.

Bahkan Bahar menyebut, Timsel independen pun belum mendapatkan CV 55 kandidat yang sudah lulus tes administrasi dan kejiwaan. Diakui olehnya, hal tersebut sempat menjadi perdebatan.

"Komisi II tetap melakukan fungsinya sebagai pengawasan. Bagi Komisi II, karena menggunakan dana publik ya transparan lah kalau mau dianggap baik. Sudah bermasalah kok, mau main apa lagi di Perusda?," beber Bahar.

Dia menyampaikan, Komisi II tidak ingin macam-macam. Justru ingin mengajak untuk membenahi semuanya. Agar fungsi Perusda demi menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa terlaksana.

Ditemui di tempat yang sama, salah satu anggota tim Pansel yakni Nazrin mengungkapkan bahwa, proses seleksi sudah sampai di tahap hasil penilaian assesment dan kejiwaan.

"Besok (hari ini) sesuai dengan jadwalnya kita bisa buka website, mereka menyerahkan dokumen untuk makalahnya. Kami berikan waktu. Tanggal 7-8 mungkin nanti ada tes," pungkas Nazrin singkat.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]