Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi II DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai perkembangan seleksi penjaringan komisaris dan direksi BUMD Kaltim atau perusahaan daerah (Perusda). Pertemuan pada Senin (5/4/2021) itu melibatkan Biro Ekonomi Pemprov Kaltim dan akademisi dari Universitas Mulawarman.

Ditemui seusai RDP, Wakil Ketua Komisi II yakni Baharuddin Demmu mengungkapkan bahwa, pihaknya berharap untuk penyeleksian komisaris dan direksi Perusda ini bisa dipublikasikan secara terbuka, alias tidak ada yang ditutup-tutupi.

Pria yang akrab disapa Bahar itu mengaku cukup kecewa karena saat pihaknya meminta Curriculum Vitae (CV) dari para kandidat saja, harus melalui izin kepada Sekretaris Daerah (Sekda) selaku koordinator.

"Saya bilang, seharusnya orang yang datang ke sini kan sudah dikasih mandat. Enggak perlu lagi lapor. Jadi kami tunggu 1-2 hari ini. Kalau tetap tidak diberikan, ya saya sebut rekrutmen ini tidak transparan sejak awal," ungkap Bahar kepada awak media.

Menurutnya, memperlihatkan CV para kandidat bukanlah sesuatu yang sulit. Bahar pun turut mempertanyakan mengapa CV itu tidak dipublikasikan. Seharusnya, tim seleksi (Timsel) mempublikasikan CV tersebut secara mandiri agar publik bisa menilai.

Baca Juga: Pedagang Pasar Pagi Keluhkan Tempias Hujan, Usul Penutup Fleksibel agar Estetika Bangunan Terjaga

 

Baca Juga: Imbas Insiden Tongkang Tabrak Jembatan, KSOP Samarinda Bakal Tertibkan Tambat Kapal

Baca Juga: DPRD Kaltim Kritik Pengembangan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II, SDM hingga Fasilitas Belum Maksimal

Baca Juga: Cegah Praktik Keuangan Ilegal, KUHP Baru Ancam Rentenir dan Pinjol Ilegal dengan Pidana Penjara

Baca Juga: Dua Bulan Beraksi Diam-Diam, ART Gasak Harta Kajari Samarinda

View this post on Instagram

Baca Juga: Gedung 12 Lantai Depan UINSI Disorot TWAP Samarinda, Diduga Punya Izin Ganda dan Luasan Tak Sesuai

Baca Juga: Parkir Kontainer Liar di Palaran Disikat, Dishub Samarinda Gembosi Ban dan Bidik Perusahaan Pemilik

Baca Juga: Tabrakan Berulang Jembatan Mahulu di Luar Jam Pemanduan, Ketua DPRD Kaltim Desak Pengawalan Diperketat

Baca Juga: Siswa Nilai Program Seragam Gratis Pemprov Kaltim, Terima Baju Putih Abu-Abu hingga Sepatu

Baca Juga: Inspektorat Luruskan Temuan Perjadin DPRD Samarinda: Hanya Administratif, Tidak Ada Kerugian Negara

Baca Juga: Komisi III Soroti Akar Masalah Banjir, PUPR Diminta Perkuat Infrastruktur Dasar 2026

Baca Juga: Pemprov Kaltim Dorong Perusda Kelola Penggolongan Jembatan Sungai Mahakam

 

Baca Juga: Polisi Masih Dalami Motif Dugaan Penikaman di Jalan Otto Iskandardinata.

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Malah kalau teman-teman Komisi II mau dapat datanya, staf yang ke sana. Ini apa-apaan? Itu yang saya sebut tidak transparan. Apa sih yang susah kalau dibuka? Kan tidak ada hubungannya dengan mereka (Timsel). Saya curiga kalau enggak mau dibuka ya ada hubungannya dengan mereka-mereka itu," lanjut Bahar.

Politisi dari Fraksi PAN itu menegaskan bahwa perihal Perusda sudah tidak boleh lagi dianggap main-main atau tidak transparan alias harus dibuka sehingga ke depan, para petinggi Perusda yang terpilih itu tidak lagi menjadi pejabat yang tidak transparan.

Bahkan Bahar menyebut, Timsel independen pun belum mendapatkan CV 55 kandidat yang sudah lulus tes administrasi dan kejiwaan. Diakui olehnya, hal tersebut sempat menjadi perdebatan.

"Komisi II tetap melakukan fungsinya sebagai pengawasan. Bagi Komisi II, karena menggunakan dana publik ya transparan lah kalau mau dianggap baik. Sudah bermasalah kok, mau main apa lagi di Perusda?," beber Bahar.

Dia menyampaikan, Komisi II tidak ingin macam-macam. Justru ingin mengajak untuk membenahi semuanya. Agar fungsi Perusda demi menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa terlaksana.

Ditemui di tempat yang sama, salah satu anggota tim Pansel yakni Nazrin mengungkapkan bahwa, proses seleksi sudah sampai di tahap hasil penilaian assesment dan kejiwaan.

"Besok (hari ini) sesuai dengan jadwalnya kita bisa buka website, mereka menyerahkan dokumen untuk makalahnya. Kami berikan waktu. Tanggal 7-8 mungkin nanti ada tes," pungkas Nazrin singkat.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]