Kaltimtoday.co, Samarinda - Perusahaan Daerah (Perusda) hadir untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun faktanya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim justru mengekspos kasus di dalam Perusda yang ada di Bumi Etam beberapa waktu lalu.

Sebut saja seperti yang menimpa PT Agro Kaltim Utama (AKU) dan PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM). Dana yang seharusnya masuk sebagai PAD, justru digunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal ini menimbulkan berbagai kecaman dari beberapa pihak. Terutama dalam menentukan jajaran direksi Perusda. Agar lebih transparan dan jika diperlukan, rolling jabatan turut dianggap krusial.

Menanggapi hal itu, Komisi II DPRD Kaltim sudah mengirimkan surat ke Biro Ekonomi Pemprov Kaltim. Disampaikan oleh anggota Komisi II, Nidya Listiyono bahwa surat itu berkenaan dengan informasi perihal proses seleksi direksi perusda. Namun, perkembangan soal rekrutmen direksi juga belum ada kelanjutan signifikan.

Baca Juga: Unmul Siap Gelar Job Fair Batch III 2026, Wujud Nyata Jembatani Lulusan dengan Dunia Industri

 

Baca Juga: Eksekusi Pengosongan Tetap Berlanjut, Kuasa Hukum Bantah Dokumen Putusan

Baca Juga: PN Samarinda Digeruduk Massa Memperjuangkan Sengketa Lahan, Eksekusi Pengosongan Tetap Berlanjut

Baca Juga: Kuasa Hukum Soroti Eksekusi Lahan M. Yamin, PN Samarinda Berpegang pada Putusan Pengadilan

View this post on Instagram

Baca Juga: Tuntut Kesempatan Kerja di Perairan Samboja, Masyarakat Pesisir Laporkan Pengurus Koperasi ke Kejati

Baca Juga: Momen HUT Ke-81 TNI, Tentara Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Kompi Produksi

Baca Juga: Perusahaan Pastikan Sudah Tak Ada Lagi Buaya di Lokasi Konservasi Milik Abun 

Baca Juga: 993 Peserta Ikuti Psikotes TUNAS 2026 di Unmul, Jadi Satu-satunya Lokasi Tes di Kalimantan

Baca Juga: Indonesia vs Thailand di Final FIFA ASEAN Cup 2026 Perdana, Bupati Kukar Siapkan Nobar di Arbizz Space

Baca Juga: Dosen FISIP Unmul Minta Sistem Remunerasi Lebih Transparan di Era Rudianto Amirta

Baca Juga: Bupati Kukar dan Wali Kota Samarinda Duduk Bersama Bahas Aliran Air Loa Janan Ulu, Pintu Air Jadi Solusi Awal

Baca Juga: Respons Kegaduhan Pilrek hingga Keterlibatan Pihak Eksternal, Mahasiswa Unmul Tuntut Permintaan Maaf 

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Dampak El Nino, BKSDA Kaltim Buat Kubangan Air Rahasia Cegah Satwa Dehidrasi

"Tapi kan hari ini sudah banyak beredar terkait syarat-syaratnya. Kita mendorong siapapun yang memiliki latar belakang bisnis, bisa masuk untuk seleksi pendaftaran. Karena banyak syaratnya," ungkap pria yang akrab disapa Tiyo itu kepada awak media.

Tiyo juga menyebutkan syarat yang dikeluarkan untuk proses rekrutmen cukup bagus. Pun dengan daftar calon jajaran direksi.

Disebutkan Tiyo, nama-nama yang tercatat itu mempunyai integritas dan kapasitas yang cocok untuk memimpin Perusda. Harapannya, direksi perusda bisa diisi oleh orang yang sesuai kompetensi dan diseleksi dengan benar.

"DPRD Kaltim tetap akan terus pantau proses rekrutmen. Komisi II tidak harus dilibatkan dalam fit dan proper test seleksi. Tidak ada ketentuan yang mengatur itu. Setidaknya, rekrutmen harus transparan dan kami diberi tahu informasi untuk prosesnya," lanjut politisi dari Fraksi Golkar itu.

DPRD Kaltim pun tengah mencari tahu rekam jejak dan pengalaman dari calon yang mendaftarkan diri untuk mengisi kursi kepemimpinan Perusda. Dibarengi dengan beberapa pertimbangan.

"Kira kira seperti itu, jangan sampai nanti ada isu lagi calon yang residivis malah menjadi pesakitan dan terpilih lagi. Kita menginginkan perusda itu lebih profitable," pungkasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]