Kaltimtoday.co, Samarinda - Perusahaan Daerah (Perusda) hadir untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun faktanya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim justru mengekspos kasus di dalam Perusda yang ada di Bumi Etam beberapa waktu lalu.

Sebut saja seperti yang menimpa PT Agro Kaltim Utama (AKU) dan PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM). Dana yang seharusnya masuk sebagai PAD, justru digunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal ini menimbulkan berbagai kecaman dari beberapa pihak. Terutama dalam menentukan jajaran direksi Perusda. Agar lebih transparan dan jika diperlukan, rolling jabatan turut dianggap krusial.

Menanggapi hal itu, Komisi II DPRD Kaltim sudah mengirimkan surat ke Biro Ekonomi Pemprov Kaltim. Disampaikan oleh anggota Komisi II, Nidya Listiyono bahwa surat itu berkenaan dengan informasi perihal proses seleksi direksi perusda. Namun, perkembangan soal rekrutmen direksi juga belum ada kelanjutan signifikan.

Baca Juga: DPRD Kaltim Akomodir Keluhan Orangtua Soal Tagihan Jutaan Rupiah Siswa Berasrama SMAN 10 Samarinda 

 

Baca Juga: Disdik Samarinda Siapkan Pembangunan Sekolah Terpadu untuk Atasi Banjir di Kawasan Suryanata

Baca Juga: Komisi IV DPRD Samarinda Nilai Stiker Label Keluarga Miskin Bisa Jadi Alat Pemutakhiran Data

Baca Juga: Desak Revisi UU Ketenagakerjaan ke Komisi IX DPR RI, Wali Kota Samarinda: Outsourcing Jangan Sentuh Pekerjaan Inti

View this post on Instagram

Baca Juga: Kasus Pelecehan di Instansi Khusus di Samarinda, Korban Lapor ke TRC PPA Kaltim

Baca Juga: Soal Konflik Agraria di Paser Berujung Penetapan Tersangka, Komisi I DPRD Minta PT PTPN IV Tak Perpanjang Kasus

Baca Juga: Terdakwa Kasus Korupsi Reklamasi di Samarinda Ajukan Eksepsi, Kuasa Hukum Soroti Kewenangan Jabatan

Baca Juga: Wakil Bupati Kukar Dorong Perusda Hasilkan PAD Secara Mandiri di Tengah Penurunan APBD 2026

Baca Juga: Kabar Baik untuk Konservasi! Burung Kuau, Si Penari Hutan Dayak, Ditemukan Menari Lagi di Sungai Lesan

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Samarinda dan Sekitarnya Hari Ini, Senin, 10 November 2025

Baca Juga: Motor Hilang di Kosan Samarinda, Dua Pelaku Curanmor Berhasil Ditangkap Polisi

Baca Juga: Kasus Penipuan Travel Haji Furoda di Samarinda Mandek, Korban Harap Polisi Bertindak

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: TWAP Tegaskan Relokasi Bukan Solusi, Akar Masalah Banjir di SMPN 24 dan SDN 13 Samarinda Ada pada Drainase

"Tapi kan hari ini sudah banyak beredar terkait syarat-syaratnya. Kita mendorong siapapun yang memiliki latar belakang bisnis, bisa masuk untuk seleksi pendaftaran. Karena banyak syaratnya," ungkap pria yang akrab disapa Tiyo itu kepada awak media.

Tiyo juga menyebutkan syarat yang dikeluarkan untuk proses rekrutmen cukup bagus. Pun dengan daftar calon jajaran direksi.

Disebutkan Tiyo, nama-nama yang tercatat itu mempunyai integritas dan kapasitas yang cocok untuk memimpin Perusda. Harapannya, direksi perusda bisa diisi oleh orang yang sesuai kompetensi dan diseleksi dengan benar.

"DPRD Kaltim tetap akan terus pantau proses rekrutmen. Komisi II tidak harus dilibatkan dalam fit dan proper test seleksi. Tidak ada ketentuan yang mengatur itu. Setidaknya, rekrutmen harus transparan dan kami diberi tahu informasi untuk prosesnya," lanjut politisi dari Fraksi Golkar itu.

DPRD Kaltim pun tengah mencari tahu rekam jejak dan pengalaman dari calon yang mendaftarkan diri untuk mengisi kursi kepemimpinan Perusda. Dibarengi dengan beberapa pertimbangan.

"Kira kira seperti itu, jangan sampai nanti ada isu lagi calon yang residivis malah menjadi pesakitan dan terpilih lagi. Kita menginginkan perusda itu lebih profitable," pungkasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]