Kaltimtoday.co, Samarinda - Perusahaan Daerah (Perusda) hadir untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun faktanya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim justru mengekspos kasus di dalam Perusda yang ada di Bumi Etam beberapa waktu lalu.

Sebut saja seperti yang menimpa PT Agro Kaltim Utama (AKU) dan PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM). Dana yang seharusnya masuk sebagai PAD, justru digunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal ini menimbulkan berbagai kecaman dari beberapa pihak. Terutama dalam menentukan jajaran direksi Perusda. Agar lebih transparan dan jika diperlukan, rolling jabatan turut dianggap krusial.

Menanggapi hal itu, Komisi II DPRD Kaltim sudah mengirimkan surat ke Biro Ekonomi Pemprov Kaltim. Disampaikan oleh anggota Komisi II, Nidya Listiyono bahwa surat itu berkenaan dengan informasi perihal proses seleksi direksi perusda. Namun, perkembangan soal rekrutmen direksi juga belum ada kelanjutan signifikan.

Baca Juga: Wakar Nekat Curi Laptop dan Tablet di Kantor Bawaslu Samarinda, Terancam 7 Tahun Penjara 

 

Baca Juga: Polresta Samarinda Ungkap Kronologi Kakak dan Adik Kompak Curi 34 AC Outdoor Milik Warga

Baca Juga: BNN RI Minta Pemkot Samarinda Ikut Biayai Rehabilitasi Narkoba di Samarinda

Baca Juga: Puskesmas Air Putih Gelar Simulasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis Perdana, Dinkes Kaltim Imbau Warga Antisipasi Penyakit

View this post on Instagram

Baca Juga: Warga Samarinda Keluhkan Harga Gas Elpiji 3 Kg yang Tembus Rp50 Ribu, Minta Pemerintah Carikan Solusi

Baca Juga: Tim Hukum Rudy Seno Optimis Sengketa di MK Selesai, Gugatan Isran-Hadi Dinilai Lemah

Baca Juga: Polresta Samarinda Ungkap Kasus Narkotika Jenis Sabu, Dikendalikan oleh Jaringan Narapidana di Rutan Samarinda

Baca Juga: Program Makanan Bergizi Gratis Berjalan Lancar, Kantor Cabang Bulog Samarinda Sediakan 1.000 Ton Beras

Baca Juga: Disdikbud Samarinda Siapkan Formulasi SPMB, Ada Jalur Kepemimpinan untuk Pengurus OSIS hingga Pramuka

Baca Juga: Warung Tanpa IMB dan Lahan Parkir di Jalan KH Fakhruddin Terancam Ditutup, Dishub Samarinda Nilai Jadi Biang Kemacetan

Baca Juga: Pemkot Samarinda Rapat Virtual bersama Mendagri, Jadwal Pelantikan Kepada Daerah Diundur 20 Februari 2025

Baca Juga: DPRD Kaltim Sebut PAW Saefuddin Zuhri dan Seno Aji Dijadwalkan 10 Februari 2025

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Dorong KAMMI Ikut Terlibat di Program Makan Bergizi Gratis

"Tapi kan hari ini sudah banyak beredar terkait syarat-syaratnya. Kita mendorong siapapun yang memiliki latar belakang bisnis, bisa masuk untuk seleksi pendaftaran. Karena banyak syaratnya," ungkap pria yang akrab disapa Tiyo itu kepada awak media.

Tiyo juga menyebutkan syarat yang dikeluarkan untuk proses rekrutmen cukup bagus. Pun dengan daftar calon jajaran direksi.

Disebutkan Tiyo, nama-nama yang tercatat itu mempunyai integritas dan kapasitas yang cocok untuk memimpin Perusda. Harapannya, direksi perusda bisa diisi oleh orang yang sesuai kompetensi dan diseleksi dengan benar.

"DPRD Kaltim tetap akan terus pantau proses rekrutmen. Komisi II tidak harus dilibatkan dalam fit dan proper test seleksi. Tidak ada ketentuan yang mengatur itu. Setidaknya, rekrutmen harus transparan dan kami diberi tahu informasi untuk prosesnya," lanjut politisi dari Fraksi Golkar itu.

DPRD Kaltim pun tengah mencari tahu rekam jejak dan pengalaman dari calon yang mendaftarkan diri untuk mengisi kursi kepemimpinan Perusda. Dibarengi dengan beberapa pertimbangan.

"Kira kira seperti itu, jangan sampai nanti ada isu lagi calon yang residivis malah menjadi pesakitan dan terpilih lagi. Kita menginginkan perusda itu lebih profitable," pungkasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]