Kaltimtoday.co, Samarinda - Perusahaan Daerah (Perusda) hadir untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun faktanya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim justru mengekspos kasus di dalam Perusda yang ada di Bumi Etam beberapa waktu lalu.

Sebut saja seperti yang menimpa PT Agro Kaltim Utama (AKU) dan PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM). Dana yang seharusnya masuk sebagai PAD, justru digunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal ini menimbulkan berbagai kecaman dari beberapa pihak. Terutama dalam menentukan jajaran direksi Perusda. Agar lebih transparan dan jika diperlukan, rolling jabatan turut dianggap krusial.

Menanggapi hal itu, Komisi II DPRD Kaltim sudah mengirimkan surat ke Biro Ekonomi Pemprov Kaltim. Disampaikan oleh anggota Komisi II, Nidya Listiyono bahwa surat itu berkenaan dengan informasi perihal proses seleksi direksi perusda. Namun, perkembangan soal rekrutmen direksi juga belum ada kelanjutan signifikan.

Baca Juga: Kemenag Sebut RPH di Enam Daerah Kaltim Belum Kantongi Sertifikat Halal

 

Baca Juga: Disnaker Samarinda Terima Aduan Tunggakan Gaji Karyawan RSHD yang Belum Dibayar

Baca Juga: Gereja Toraja Samarinda Seberang Dapat Rekomendasi Kemenag untuk Pendirian Rumah Ibadah

Baca Juga: Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Targetkan Tiga Besar di PON 2028, Fokus pada Cabor Potensial

View this post on Instagram

Baca Juga: Gakkum LHK Mulai Penyelidikan, Sejumlah Orang Diperiksa untuk Pengusutan Kasus KHDTK Unmul

Baca Juga: Pemkot Samarinda Mulai Salurkan Bantuan Kompensasi Motor Brebet, per Kecamatan Dapat Jatah 60 Kuota

Baca Juga: UM Bandung Gaet Siswa Kaltim, Tawarkan Beasiswa dan Fasilitas Kampus Modern

Baca Juga: Oknum Jukir dan Pegawai Dishub Samarinda Diduga Selewengkan Dana Parkir, Kerugian Capai Rp 100 Juta

Baca Juga: Tropicana Slim Gelar Kampanye #BeatDiabetes di Samarinda, Ajak Warga Lawan Diabetes Lewat Edukasi dan PoundFit

Baca Juga: Wagub Seno Aji Terima Kunjungan Dewan Guru PB Inkanas, Dorong Prestasi Karate Kaltim

Baca Juga: KAMMI Kaltimtara Desak Pertamina Segera Realisasikan Bengkel Gratis untuk Korban BBM Bermasalah

Baca Juga: BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Angin Kencang di Banyak Wilayah Indonesia, Waspadai Potensi Banjir

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Unmul Nyatakan Sikap Penolakan Seluruh Aktivitas Pertambangan di Area KHDTK

"Tapi kan hari ini sudah banyak beredar terkait syarat-syaratnya. Kita mendorong siapapun yang memiliki latar belakang bisnis, bisa masuk untuk seleksi pendaftaran. Karena banyak syaratnya," ungkap pria yang akrab disapa Tiyo itu kepada awak media.

Tiyo juga menyebutkan syarat yang dikeluarkan untuk proses rekrutmen cukup bagus. Pun dengan daftar calon jajaran direksi.

Disebutkan Tiyo, nama-nama yang tercatat itu mempunyai integritas dan kapasitas yang cocok untuk memimpin Perusda. Harapannya, direksi perusda bisa diisi oleh orang yang sesuai kompetensi dan diseleksi dengan benar.

"DPRD Kaltim tetap akan terus pantau proses rekrutmen. Komisi II tidak harus dilibatkan dalam fit dan proper test seleksi. Tidak ada ketentuan yang mengatur itu. Setidaknya, rekrutmen harus transparan dan kami diberi tahu informasi untuk prosesnya," lanjut politisi dari Fraksi Golkar itu.

DPRD Kaltim pun tengah mencari tahu rekam jejak dan pengalaman dari calon yang mendaftarkan diri untuk mengisi kursi kepemimpinan Perusda. Dibarengi dengan beberapa pertimbangan.

"Kira kira seperti itu, jangan sampai nanti ada isu lagi calon yang residivis malah menjadi pesakitan dan terpilih lagi. Kita menginginkan perusda itu lebih profitable," pungkasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]