Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim masih terus menjadi perbincangan hangat. Tak hanya di daerah, namun sampai nasional. Pemprov Kaltim bersama pemerintah pusat pun beberapa kali telah meninjau langsung lokasi yang direncanakan segera dibangun IKN.

Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK juga ikut menanggapi perihal pemindahan IKN ini. Mantan Bupati Berau itu berharap agar pembangunan IKN bisa sejalan dengan pembangunan masyarakat Kaltim.

"Ironis sekali ketika IKN resmi pindah ke Benua Etam namun pembangunan masyarakatnya masih tertinggal," ungkap Makmur pada Jumat (22/4/2021) di Pendopo Etam, Kantor Gubernur Kaltim.

Politisi dari Fraksi Golkar ini juga meminta sinkronisasi kabupaten dan kota penyangga IKN seperti Samarinda, Balikpapan, Kukar, dan PPU. Agar bisa berjalan secara beriringan. Tidak ada 1 daerah yang berjalan sendiri. Sinkronisasi program kegiatan menurutnya juga harus diperhatikan.

Baca Juga: Siap Hadapi Gelombang Urbanisasi Ibu Kota Baru, Pemkot Samarinda Perketat Pencatatan Pendatang Baru

Baca Juga: Bahaya Debu IKN, DPRD PPU Minta Pemerintah Bersinergi Cegah ISPA

Baca Juga: Pemerintah Bakal Pilih Kota Percontohan Rendah Emisi

Baca Juga: Pj Bupati PPU Dampingi Pangdam dan Kapolda Kaltim Tinjau Bandara VVIP serta Bagikan Bantuan Sosial

View this post on Instagram

Baca Juga: Berkunjung ke Kaltim, Papua Barat Cari Lokasi Strategis untuk Pembangunan Kantor Penghubung di Kawasan Penyangga IKN

Baca Juga: Pj Bupati PPU Buka Musrenbang RPJPD 2025-2045,  Fokus Isu Strategis dan Sinergi dengan IKN

Baca Juga: Siapkan Rp 12 Triliun, Kukar Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Produksi Pertanian di Tahun 2025

Baca Juga: Sukseskan IKN, Pj Bupati PPU Dorong Pengembangan SDM Lokal

Baca Juga: Pj Bupati Ajak Masyarakat Awasi Pembahasan Pemekaran Kecamatan di PPU

Baca Juga: Makmur Marbun Ajak Masyarakat Sepaku Sukseskan Pembangunan IKN

Baca Juga: Paradoks IKN: Pembangunan yang Membawa Asa atau Nestapa

Baca Juga: Waspada Macet, Ini 2 Titik Rawan di Balikpapan Jelang HUT ke-79 RI di IKN

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Termasuk sertifikasi tenaga kerja. Jangan sampai ketika IKN resmi berdiri, masyarakat masih tertinggal dalam hal pekerjaan. OPD terkait bisa mulai merencanakan bagaimana untuk menyediakan tenaga kerja berkualitas.

"Jadi saya ingin pembangunan IKN itu sejalan dengan pembangunan masyarakat Kaltim," tegasnya.

Jika ada kendala, penting baginya untuk bisa dikomunikasikan segera. Jika memang ada tugas-tugas tertentu dari Pemkab atau Pemkot, bisa disampaikan dan dijembatani.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]