Kaltimtoday.co, Samarinda - Staf Ahli Bidang Pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro turut menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim tahun 2019-2023 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim tahun 2020 di Pendopo Etam, Kantor Gubernur Kaltim.

Suhajar mewakili Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian. Kepada awak media, Suhajar menyampaikan bahwa Musrenbang dilaksanakan karena pengelola pembangunan itu adalah suatu hal yang memang berat yakni mengelola paradoks pembangunan.

"Kenapa disebut paradoks? Karena di satu sisi, sumber daya terbatas. Anggaran terbatas. Keterbatasan sumber daya ini berhadapan dengan keinginan yang tidak terhingga dan usulan yang banyak," ungkapnya pada Kamis (22/4/2021).

Perencanaan hari ini diharapkan bisa menemukan kesepakatan apa yang menjadi prioritas. Disampaikan Suhajar, ujung prioritas harus diarahkan ke visi dan misi gubernur. Oleh sebab itu, dia menilai bahwa Musrenbang menjadi forum untuk menguji kesetiaan rencana kerja organisasi perangkat daerah.

Baca Juga: Rudy Mas'ud Raih Gelar Doktor Ilmu Ekonomi dengan IPK 4,00 di Universitas Mulawarman

 

Baca Juga: Rayakan Ulang Tahun ke-7, Sari Madu Bakery Suguhkan Cicipan Kue Gratis hingga Hadiah Melimpah

Baca Juga: KPPU Kanwil V Perketat Pengawasan Usaha di Kalimantan, Sanksi Tegas Rp 10 Miliar untuk Pelanggar

Baca Juga: Polresta Samarinda Tetapkan Ayah dan Anak Jadi Tersangka Pembunuhan, Satu Wakar Tewas

View this post on Instagram

Baca Juga: BRIDA Jaring Pelajar Potensial untuk Persiapkan Generasi Periset dan Peneliti di Wilayah Kaltim

Baca Juga: Tarif Pajak Kendaraan di Kaltim Terendah se-Indonesia, Bapenda Sebut Upaya Ringankan Beban Masyarakat

Baca Juga: Ayah dan Anak di Samarinda Diduga Aniaya Tetangga hingga Tewas

Baca Juga: Pakai Modus Kwitansi Fiktif, Polisi Samarinda Tangkap Pelaku Penggelapan Dana Perusahaan hingga Rp 126 Juta

Baca Juga: EducationUSA Hadir di UMKT, Permudah Akses Mahasiswa Kalimantan yang Ingin Kuliah di Amerika Serikat

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Diprediksi Mengguyur Sebagian Besar Wilayah Indonesia

Baca Juga: Tragedi Muara Kate di Paser Belum Usai, Natalius Pigai Justru Soroti Minimnya Peran Media

Baca Juga: HIPMI Gelar Creative Preneur dan Mini Expo, Dorong Ekonomi Kreatif Kaltim Hadapi Pasar IKN

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Tembus 424 Laporan, Ombudsman Kaltim Fokus Berikan Solusi Non-Litigasi

"Termasuk juga karena ada perubahan RPJMD, untuk menguji konsistensi dan kesetiaan rencana yang disebut dengan rencana strategis (Renstra). Apakah Renstra yang dibuat oleh dinas-dinas provinsi atau rencana kerja tahunan sudah seiring dengan RPJMD Pak Gubernur? Kalau tidak, enggak bisa," bebernya kepada awak media.

Selain itu, forum ini turut menguji pemahaman para pihak di tingkat kabupaten dan kota terhadap RPJMD gubernur. Jika usulan yang dibawa tidak sesuai dengan visi-misi gubernur, maka tak bisa diakomodir. Sehingga, titik kunci yang strategis dalam Musrenbang ini adalah melahirkan kesepakatan bersama ke mana arah prioritas pembangunan akan dibawa.

"Pak Mendagri mengapresiasi kepada gubernur dan kawan-kawan di provinsi. Karena tema musrenbang ini sudah sangat in-line dengan kebijakan Pak Presiden mendukung IKN, dan sebagainya," lanjut Suhajar.

Kemendagri telah mengevaluasi rencana perubahan RPJMD tersebut. Pihaknya juga menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor adalah langkah responsif untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Dia juga menyebutkan bahwa aspirasi masyarakat adalah bagian penting. Namun dalam keterbatasan anggaran, maka aspirasi itu tentunya dikunci berdasarkan visi-misi gubernur.

"Karena sesungguhnya, ketika gubernur terpilih maka terikat janjinya dengan rakyat. Jadi kita harus fokus ke visi-misi gubernur. Jadi kalau ada aspirasi rakyat yang misalnya tak sesuai visi-misi, pemerintah harus menyampaikan. Sebab pembangunannya tidak mungkin sekaligus jalan," tandasnya.

[YMD | RWT]