Kaltimtoday.co, Samarinda - Staf Ahli Bidang Pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro turut menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim tahun 2019-2023 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim tahun 2020 di Pendopo Etam, Kantor Gubernur Kaltim.

Suhajar mewakili Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian. Kepada awak media, Suhajar menyampaikan bahwa Musrenbang dilaksanakan karena pengelola pembangunan itu adalah suatu hal yang memang berat yakni mengelola paradoks pembangunan.

"Kenapa disebut paradoks? Karena di satu sisi, sumber daya terbatas. Anggaran terbatas. Keterbatasan sumber daya ini berhadapan dengan keinginan yang tidak terhingga dan usulan yang banyak," ungkapnya pada Kamis (22/4/2021).

Perencanaan hari ini diharapkan bisa menemukan kesepakatan apa yang menjadi prioritas. Disampaikan Suhajar, ujung prioritas harus diarahkan ke visi dan misi gubernur. Oleh sebab itu, dia menilai bahwa Musrenbang menjadi forum untuk menguji kesetiaan rencana kerja organisasi perangkat daerah.

Baca Juga: Aksi Pencurian Kabel Berulang, Penerangan Jembatan Mahkota II Kembali Padam

 

Baca Juga: Antrean Biosolar Picu Kemacetan dan Kecelakaan, Dishub Samarinda Siapkan Filter Ketat Kendaraan Tak Laik Jalan

Baca Juga: Meski Anggaran Terbatas, Disnakertrans Kaltim Targetkan 20 Angkatan Peserta Pelatihan Kerja di 2026

Baca Juga: 1.804 Pedagang Tempati Lapak Pasar Pagi Tahap Pertama, Polemik Hak Pemegang SKTUB Belum Usai

View this post on Instagram

Baca Juga: Terekam CCTV, Pelaku Curanmor di Sungai Pinang Ditangkap

Baca Juga: Polemik Lahan Pasar Bengkuring Memanas, BPKAD Samarinda: Status Aset Berdasar Penyerahan Perumnas

Baca Juga: Ibu Kandung Pembuang Bayi di Sungai Pinang Samarinda Resmi Jadi Tersangka

Baca Juga: Surat Terbuka untuk Andi Harun: Membangun Peradaban Lewat Perpustakaan

Baca Juga: Soal Penataan Lapak Pasar Pagi, Pedagang Sarankan Berbasis Arus Pembeli dan Perputaran Uang

Baca Juga: DPRD Samarinda Soroti Rencana Perluasan RSUD AMS II, Desak Pemerintah jadi Teladan Ketaatan Izin

Baca Juga: Transaksi Digital Pegadaian Melonjak 324 Persen, Aplikasi Tring Jadi Motor Transformasi

Baca Juga: Tongkang Tabrak Jembatan Mahulu, Polisi Periksa 8 Saksi

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Parkir Progresif Diterapkan di Pasar Pagi Samarinda, Dishub Kejar Rotasi Kendaraan dan Cegah Penumpukan

"Termasuk juga karena ada perubahan RPJMD, untuk menguji konsistensi dan kesetiaan rencana yang disebut dengan rencana strategis (Renstra). Apakah Renstra yang dibuat oleh dinas-dinas provinsi atau rencana kerja tahunan sudah seiring dengan RPJMD Pak Gubernur? Kalau tidak, enggak bisa," bebernya kepada awak media.

Selain itu, forum ini turut menguji pemahaman para pihak di tingkat kabupaten dan kota terhadap RPJMD gubernur. Jika usulan yang dibawa tidak sesuai dengan visi-misi gubernur, maka tak bisa diakomodir. Sehingga, titik kunci yang strategis dalam Musrenbang ini adalah melahirkan kesepakatan bersama ke mana arah prioritas pembangunan akan dibawa.

"Pak Mendagri mengapresiasi kepada gubernur dan kawan-kawan di provinsi. Karena tema musrenbang ini sudah sangat in-line dengan kebijakan Pak Presiden mendukung IKN, dan sebagainya," lanjut Suhajar.

Kemendagri telah mengevaluasi rencana perubahan RPJMD tersebut. Pihaknya juga menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor adalah langkah responsif untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Dia juga menyebutkan bahwa aspirasi masyarakat adalah bagian penting. Namun dalam keterbatasan anggaran, maka aspirasi itu tentunya dikunci berdasarkan visi-misi gubernur.

"Karena sesungguhnya, ketika gubernur terpilih maka terikat janjinya dengan rakyat. Jadi kita harus fokus ke visi-misi gubernur. Jadi kalau ada aspirasi rakyat yang misalnya tak sesuai visi-misi, pemerintah harus menyampaikan. Sebab pembangunannya tidak mungkin sekaligus jalan," tandasnya.

[YMD | RWT]