Kaltimtoday.co, Samarinda - Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22/2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dicabut dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Beleid itu diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 silam. PP Nomor 22/2021 itu menggantikan PP Nomor 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Anggota Komisi I DPRD Kaltim Agiel Suwarno memberikan tanggapannya terkait pencabutan itu.

Menurut Agiel, jika FABA tidak masuk sebagai kategori B3 lagi maka mesti ada ketentuan lain yang mengatur. Khawatirnya, FABA tidak dikelola dengan tepat oleh perusahaan yang kerap menghasilkan FABA. Jika pengelolaan tidak tepat, dampak FABA akan terasa di lingkungan sekitar.

"Kalau dibiarkan, ini berbahaya. Sehingga saya pikir memang harus ada aturan yang mengatur ketika FABA itu sudah dicabut dari limbah B3 agar bisa dikelola menjadi suatu produk," ungkap Agiel saat dihubungi beberapa hari lalu.

Baca Juga: JATAM Kaltim Bakal Kawal Janji Rudy Mas'ud Bereskan Ribuan Lubang Tambang

 

Baca Juga: Kampus Bisa Terima Manfaat Tambang, BPK Berwenang Melakukan Audit

Baca Juga: DPR Sahkan Revisi UU Minerba Hari Ini, UMKM dan Koperasi Bisa Ikut Kelola Tambang

Baca Juga: DPR Sahkan Revisi UU Minerba Hari Ini, Simak 9 Poin Perubahannya

View this post on Instagram

Baca Juga: Mimpi Buruk Warga Sanga Sanga, Hadapi Kebisingan Tambang Jarak 30 Meter dari Pemukiman

Baca Juga: UMKT Siap Berkontribusi dalam Program Rehabilitasi Lahan Eks Tambang dan Stunting di Kaltim

Baca Juga: Kontra Tambang di Tangan Universitas, JATAM Kaltim: Perguruan Tinggi Tidak Harus jadi Pelaku Industri Ekstraktif

Baca Juga: Koalisi Dosen Unmul Tolak Konsesi Tambang untuk Perguruan Tinggi

Baca Juga: Pengamat Soroti Perguruan Tinggi Diusulkan Kelola Tambang: Tridharma Masih Karut-Marut

Baca Juga: BEM KM Unmul Tolak Usul Perguruan Tinggi Kelola Tambang: Upaya Pembungkaman oleh Rezim Prabowo-Gibran

Baca Juga: JATAM Kecam Revisi UU Minerba: Perguruan Tinggi dan UMKM Jadi Tameng Baru Pemerintah untuk Eksploitasi Sumber Daya Alam

Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana DPR Berikan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Dorong Ketahanan Pangan, Pemprov Kaltim Gelar Penanaman Padi di Eks Tambang BBE bersama Slank

Dijelaskan politisi dari Fraksi PDIP itu, FABA sudah ada yang dikelola sebagai produk oleh beberapa perusahaan. Contohnya dijadikan paving block atau campuran beton. Kedua produk itu memang belum begitu familiar dengan produksi bahan bangunan pada umumnya. Apalagi FABA dikenal sebagai limbah yang berpotensi memberi dampak pada pencemaran lingkungan.

"Jangan sampai dibiarkan begitu saja oleh pabrik yang menghasilkan FABA. Itu bisa mengakibatkan abunya kemana-mana. Bisa mencemarkan air, udara dan berkenaan langsung ke masyarakat," beber Agiel.

Perlu ada pertimbangan lebih lanjut ketika FABA bisa didaur ulang sebagai produk yang berguna. Sampai saat ini, dirinya belum mampu menilai benar atau tidaknya kebijakan yang telah diputuskan pemerintah itu. Seandainya pengelolaan FABA makin tidak tepat karena lepas dari kategori limbah B3, maka kebijakan itu dianggap kurang tepat.

"Kalau ada aturan yang mendukung bahwa itu bisa dikelola menjadi bahan produktif, mungkin oke saja. Jadi memang perlu ada aturan yang memayungi mantan limbah ini," tandas Agiel.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]