Kaltimtoday.co, Samarinda - Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22/2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dicabut dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Beleid itu diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 silam. PP Nomor 22/2021 itu menggantikan PP Nomor 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Anggota Komisi I DPRD Kaltim Agiel Suwarno memberikan tanggapannya terkait pencabutan itu.

Menurut Agiel, jika FABA tidak masuk sebagai kategori B3 lagi maka mesti ada ketentuan lain yang mengatur. Khawatirnya, FABA tidak dikelola dengan tepat oleh perusahaan yang kerap menghasilkan FABA. Jika pengelolaan tidak tepat, dampak FABA akan terasa di lingkungan sekitar.

"Kalau dibiarkan, ini berbahaya. Sehingga saya pikir memang harus ada aturan yang mengatur ketika FABA itu sudah dicabut dari limbah B3 agar bisa dikelola menjadi suatu produk," ungkap Agiel saat dihubungi beberapa hari lalu.

Baca Juga: Suarakan Kekecewaan Insiden Penyerangan Pos Jaga Hauling di Paser, AMAN Kaltim: Pemerintah Saling Lempar Tanggung Jawab

 

Baca Juga: LBH Samarinda Kecam Pembunuhan Masyarakat Adat di Muara Kate, Tuntut Penegakan Hukum Ambil Langkah Tegas

Baca Juga: Pernah Jadi Bupati Termuda, Mardani Maming Sosok yang Peduli Pendidikan

Baca Juga: Unesa Gelar FGD di Samarinda, Bahas Dampak Revolusi Mental dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

View this post on Instagram

Baca Juga: Transformasi Lahan Pascatambang PT Berau Coal Jadi Produktif, Pj Gubernur Kaltim Beri Apresiasi 

Baca Juga: Prabowo Gaet 16 Menteri Jokowi ke Kabinet Baru, Berikut Daftarnya

Baca Juga: Tokoh Muda Kaltim Adam Dustin Diundang Presiden Jokowi dalam Peresmian Istana Negara di IKN

Baca Juga: Ada 12 Kementerian Baru, Ini Bocoran Daftar Kabinet Prabowo-Gibran

Baca Juga: Presiden Joko Widodo Resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara

Baca Juga: Presiden Joko Widodo Resmikan Mayapada Hospital Nusantara di Ibu Kota Baru

Baca Juga: Akmal Malik Kembali Dilantik Jadi Pj Gubernur Kaltim, Presiden Jokowi Pesan Jaga dan Dukung Pembangunan IKN

Baca Juga: Ribuan Peserta Meriahkan Nusantara TNI Fun Run di Ibu Kota Baru

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Awang Faroek Ishak Minta Jadwal Ulang Pemanggilan KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi IUP Kaltim

Dijelaskan politisi dari Fraksi PDIP itu, FABA sudah ada yang dikelola sebagai produk oleh beberapa perusahaan. Contohnya dijadikan paving block atau campuran beton. Kedua produk itu memang belum begitu familiar dengan produksi bahan bangunan pada umumnya. Apalagi FABA dikenal sebagai limbah yang berpotensi memberi dampak pada pencemaran lingkungan.

"Jangan sampai dibiarkan begitu saja oleh pabrik yang menghasilkan FABA. Itu bisa mengakibatkan abunya kemana-mana. Bisa mencemarkan air, udara dan berkenaan langsung ke masyarakat," beber Agiel.

Perlu ada pertimbangan lebih lanjut ketika FABA bisa didaur ulang sebagai produk yang berguna. Sampai saat ini, dirinya belum mampu menilai benar atau tidaknya kebijakan yang telah diputuskan pemerintah itu. Seandainya pengelolaan FABA makin tidak tepat karena lepas dari kategori limbah B3, maka kebijakan itu dianggap kurang tepat.

"Kalau ada aturan yang mendukung bahwa itu bisa dikelola menjadi bahan produktif, mungkin oke saja. Jadi memang perlu ada aturan yang memayungi mantan limbah ini," tandas Agiel.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]