Kukar

Pemkab Kukar Gelar Rapat Sinkronisasi Integrasi RPJMD dan Renstra OPD

Kaltim Today
26 April 2021 21:34
Pemkab Kukar Gelar Rapat Sinkronisasi Integrasi RPJMD dan Renstra OPD
Situasi pemaparan dan sinkronisasi RPJMD dan Renstra OPD di kantor Bappeda Kukar. (Supri/Kaltimtoday.co).

Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan pemaparan dan sinkronisasi integrasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Bappeda pada Senin (26/04/2021).

Turut hadir Bupati Kukar, Sekretaris Daerah, tim gugus Kukar Idaman serta OPD terkait.

Bupati Kukar, Edi Damansyah mengatakan, kegiatan guna melakukan perubahan dan pembaharuan dari rancangan RPJMD yang diuraikan dalam perencanaan strategis (Renstra) OPD. Misalnya, permasalahan yang dihadapi para petani di Kukar, yakni perairan dan usaha tani.

"Tadi sudah diindentifikasi dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Distarnak) Kukar ada 8 masalah. Nah itu harus kami pilih mana prioritasnya yang sangat tinggi sebab jika dibangun semuanya keuangan tidak cukup," kata Edi kepada Kaltimtoday.co, Senin (26/04/2021).

 

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Makanya tadi saya arahkan dulu masalah pokoknya, pengairan dan jalan usaha tani," tambahnya.

Tadi disampaikan, ada 18 ribu hektare yang sudah ada sawahnya. Dirinya meminta, 18 ribu hektar itu terletak di desa dan kecamatan mana saja sehingga nanti renstra 2022, Dinas Pertanian fokus itu dulu untuk menangani masalah pengairan dan Jalan usaha tani.

Namun, pembangunan tersebut tidak semuanya bisa ditangani oleh Distarnak sebab ada kategori yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Oleh sebab itu, harus terintegrasi dulu antara kedua instansi makanya dalam satu minggu duduk bersama supaya mengintegrasikan rencana prioritas 23 program "Kukar Idaman".

Disisi lain, data yang disampaikan memang paling penting namun dirinya memahami jika saat ini data belum terupdate dengan baik. Kendati, kedepan data paling utama dalam perencanaan supaya tidak mengerjakan diluar yang jadi kebutuhan masyarakat.

" Insyaallah kedepan akan membaik pendataan karena sudah kami bangun aplikasi di Bappeda, yakni Kukar Satu Data. harapnya nanti bisa masuk di bank data, sehingga kalau berbicara perencanaan maupun pembiayaan bisa terkontrol di Bappeda," tandasnya.

[SUP | NON]



Berita Lainnya